Manado, Barta1.com – Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB telah mengambil keputusan bersama menghapus tenaga honor dari organisasi kepegawaian pemerintah. Penghapusan itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014.
Isi dari UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan di pemerintahan tidak ada tenaga honor tetapi hanyalah pegawai negeri sipil atau PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mendengar penghapusan itu, Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh angkat bicara. Personil Komisi I mengatakan setaunya sudah lama tidak ada lagi tenaga honorer, karena sudah ada PP 49 Tahun 2018 tentang managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Setahu saya memang sudah tidak ada,” katanya, Kamis (23/1/2020).
Lanjut Fabian, PPPK jauh lebih baik dari honorer. Walau sampai saat ini sepertinya belum ada daerah yang melaksanakan PP tersebut.
“Setahu saya sudah ada peraturan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang petunjuk teknis pengadaan PPPK. Apa masalahnya saya belum tau, tapi jika pelajari PP 49/2018, PPPK jauh lebih baik dari Honorer,” ujarnya.
Fabian juga menjelaskan kelebihan dari PPPK yaitu untuk mendapat hak yang setara dengan PNS. Kedua, PPPK berpeluang mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu.
“Manajemen PPPK adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” pungkas Fabian.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post