Minahasa, Barta1.com – Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara menggelar diskusi dalam rangkaian syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 PRD di Asrama Merauke Tondano, Minahasa, Sabtu (27/07/19).
Diskusi ini mengangkat tema: Ini Jalan Kita Ke Depan, Bangun Persatuan Nasional Wujudkan Kesejahteraan Sosial Menangkan Pancasila.
Tampil sebagai narasumber Jimmy R Tindi (Ketua KPW PRD Sulut) dan Irvan Basri (tokoh muda NU). PRD walaupun tidak menjadi peserta Pemilu 2019 namun adalah partai politik yang keberadaaannya diakui negara melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.UM.06.08-164 Tanggal 24 Februari Tahun 1999.
PRD juga pada 1999 pernah disahkan sebagai Partai Peserta Pemilu lewat keputusan Mendagri Nomor 31 Tahun 1999. “Jadi berita yang mengatakan PRD merupakan partai ilegal adalah hoax yang sengaja disebarkan sisa-sisa Orde Baru anti demokrasi,” ujar Tindi.
Bagi PRD, Pancasila tidak dapat dipotong-potong menjadi sesuatu yang parsial untuk menyelesaikan satu masalah sembari mengabaikan masalah lain yang lebih krusial.
“Masalah apa yang lebih krusial pada kondisi dan situasi Indonesia hari ini? Dalam sikap politik PRD, pengalaman sejarah membuktikan bahwa pasang naik dari politik sektarian, atau juga dikenal dengan populisme kanan, hadir seiring dengan merosotnya perekonomian rakyat. Hal ini, bahkan menjadi fenomena politik global dengan bangkitnya politik sektarian di berbagai negara. Kebangkitan neofasis di Eropa dan Amerika seperti white supremacy telah menjelaskan ini semua,” katanya.
Pentolan aktivis 98, melanjutkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia, menurut Bank Dunia, tercepat dan tertinggi di Asia yang ditunjukkan dengan naiknya rasio gini 0,30/tahun 2000 menjadi 0,42/tahun2015.
Pertumbuhan ekonomi pun tidak seiring dengan pemerataan kesejahteraan sosial. Kondisi ini dapat kita rasakan dan saksikan, hanya 20% masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang semakin akut dapat menyulut politik sektarianisme menjadi api yang membakar dan meluluhlantahkan Persatuan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” ujarnya.
Jim, sapaan akrabnya, dalam ruang diskusi itu juga mempertanyakan mengapa di negara yang sejak awal berdirinya sudah menyatakan Pancasila (bergotong dalam membangun kehidupan) sebagai filosofi dan dasar negara, bisa bernasib demikian?
“Karena sistem yang berlaku sekarang ini adalah sistem yang dirancang untuk memberikan ruang serta keuntungan bagi segelintir orang untuk menguasai sebagian besar kekayaan tanah air Indonesia. Sistem ini kita kenal sebagai neoliberalisme,” ucapnya.
Dalam sistem neoliberalisme itu, lanjut dia, kita melihat bagaimana fungsi negara untuk menjadi pelindung serta mensejaterahkan rakyaknya, telah dilumpuhkan. Dengan sangat sistematis, Negara justru dipaksa memberikan ruang seluas-luasnya bagi kapitalis asing atas nama kebebasan berinvestasi.
“Padahal, negara seharusnya memperkuat soko guru ekonomi nasional yaitu BUMN, koperasi dan swasta nasional sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945,” ungkap putra Porodisa ini.
Sementara itu, Irvan Basri, mengapresiasi keberadaan PRD dalam kancah politik gerakan di Indonesia. Bahkan dirinya mendorong PRD agar dapat ikut Pemilu 2024. “Bagi saya PRD adalah partai politik yang telah teruji dalam setiap analisa pergerakan,” papar tokoh muda NU Sulut ini.
Peliput : Albert P Nalang
Discussion about this post