Sangihe, Barta1.com — Beberapa kelompok nelayan di Sangihe, Selasa (12/3/2019), mendatangi Kantor Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Sangihe untuk melakukan tatap muka dengan pimpinan instansi serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
Menurut Ketua Kelompok Nelayan Sengkanaung, A Sasiang, yang merupakan salah satu penerima bantuan, kedatangan mereka adalah untuk mencari titik terang terkait bantuan kapal yang dari tahun 2015 hingga 2019 dokumennya masih digantung DKP.
“Sejak bantuan diserahkan kepada nelayan di tahun 2015 hingga sekarang kepengurusan dokumen kapal belum juga selesai. Alhasil ketika stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna melakukan pemeriksaan kapal kami tidak lengkap. Sehingga saat kami melaut sama seperti orang asing,” ungkapnya.
Sekretaris DKP Marthen yang juga PPKom saat penyerahan bantuan tahun 2015 menjelaskan TA 2015 ada 3 bantuan kapal dari DKP diserahkan ke kelompok nelayan, di antaranya Kelompok Nelayan Sengkanaung mendapat KM Bina Maritim 90, Kelompok Nelayan Abigael KM Bina Maritim 91 dan ada juga Kelompok Nelayan Sengkamona diberikan KM Sengkamona.
“Nah, saat itu pembuatan kapal TA 2015 ini selesai di tahun 2015 akhir, sehingga saat itu dokumen permanen belum dapat dilengkapi di tahun 2015 karena masih uji kelayakan dan sebagainya. Sampai saat pengurusan yang akan dilakukan DKP Sangihe awal tahun 2016 ternyata harus terganjal aturan baru, di mana petunjuk teknis (Juknis) kepengurusan administrasi diserahkan kepada koperasi,” jelasnya.
Untuk itu Kepala DKP Sangihe Ernist Unas menjelaskan hasil final dari tatap muka, instansi teknis dan komunitas nelayan akan bersama-sama melengkapi dokumen kapal di provinsi.
“Jadi yang para nelayan minta agar dokumen-dokumen seperti surat ukur, SIUP, SIPI kapal tersebut untuk segera dilakukan rekomendasi, maupun dari DKP atatu instansi terkait aktifitas melaut bagi mereka. Akan hal ini maka kami akan tetap memperatikan rekomendasi tersebur dan akan dikeluarkan dengan pertimbangan waktu,” kata Unas.
Lanjut dia pihaknya tetap akan melakukan perlindungan kepada para nelayan ini. Karena nelayan itu memiliki kewenangan yang harus dipenuhi. Dan sudah dicari jalan keluar agar permasalahan dokumen-dokumen kapal ini segera terartasi.
“Untuk hasil dari pertemuan tadi kami dari pihak DKP akan melengkapi kekurangan dokumen tersebut, dan akan dibawa hingga ke Provinsi. Lagipula waktu pengurusan sampai tanggal 31 April mendatang,” jelasnya. (*)
Peliput : Rendy Saselah
Discussion about this post