Kotamobagu, Barta1.com – Pemerintah Kota Kotamobagu menaruh perhatian serius pada pengembangan Sistem Informasi Demografi sebagai instrumen strategis untuk memastikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dijalankan secara optimal dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Wali Kota Bidang Komunikasi dan Informasi, Supardi Bado, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Sistem Informasi Demografi yang digelar di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Kamis (11/12/2025).
Supardi menegaskan bahwa Sistem Informasi Demografi merupakan penjabaran langsung dari arah kebijakan kepala daerah, terutama dalam memastikan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun ke depan.
Menurutnya, sistem ini dirancang untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat, sehingga program pemerintah dapat berjalan efisien meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita ingin memastikan setiap perencanaan benar-benar tepat sasaran. Di sektor pendidikan, misalnya, masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria. Ini menjadi persoalan di banyak daerah dan harus diperbaiki melalui sistem data yang kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengembangan Sistem Informasi Demografi akan menjadi terobosan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Validasi dilakukan sejak awal karena sistem ini dirancang untuk kebutuhan jangka panjang.
Supardi juga menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan yang kerap memicu persepsi negatif terhadap pemerintah, termasuk kritik dari masyarakat melalui media sosial.
“Masih ada warga yang sangat membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan, sementara yang menerima justru dari keluarga mampu. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, ia mencontohkan program pelatihan tenaga kerja dan pertanian, seperti pelatihan kakao dan program peningkatan kapasitas lainnya. Menurutnya, peserta program harus benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu agar dampaknya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
Di sektor UMKM, Supardi mengingatkan pentingnya seleksi penerima bantuan yang objektif dan bebas dari kepentingan personal.
“Jika bantuan tidak tepat sasaran, tujuan utama untuk menurunkan angka kemiskinan tidak akan tercapai,” katanya.
Menutup penyampaiannya, Supardi berharap FGD tersebut dapat menghasilkan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan Sistem Informasi Demografi yang sedang dikaji.
“Masukan dari semua pihak sangat penting agar sistem yang dibangun benar-benar kuat dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya.
FGD ini turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adnan Massinae, pimpinan OPD terkait, narasumber Devita A. Djunaidi, S.Pd., M.Pd., serta para lurah, sangadi, dan perwakilan desa dan kelurahan di Kota Kotamobagu.***
Discussion about this post