Manado, Barta1.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RT/RW), Henry Walukow, menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak eksekutif yang tidak hadir tepat waktu dalam rapat lanjutan pembahasan Ranperda tersebut.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (18/08/2025), Henry mengungkapkan bahwa jadwal rapat sebenarnya telah dimajukan menjadi pukul 09.00 WITA untuk mempercepat penyelesaian Ranperda. Namun kenyataannya, hingga pukul 13.50 WITA pembahasan belum juga dimulai secara efektif karena minimnya kehadiran dari pihak eksekutif.
“Biasanya kami memulai pukul 10 pagi, tetapi demi semangat merampungkan Ranperda ini, kami sepakat memulai pukul 9. Namun sampai siang ini belum juga berjalan maksimal karena pihak eksekutif datang terlambat,” ujar Henry.
Ia juga menyoroti kehadiran sejumlah perwakilan dari dinas yang dianggap tidak proporsional, termasuk absennya Kepala Dinas PUPR yang hanya diwakili oleh sekretaris.
“Ini bukan soal sekretaris tidak mampu. Tapi sebagai pengusul, seyogyanya kepala dinas harus hadir sendiri. Ketidakhadiran ini membuat kami mempertanyakan sejauh mana keseriusan eksekutif dalam menyelesaikan Ranperda ini bersama DPRD,” tegasnya.
Henry menambahkan bahwa DPRD merasa malu karena instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru hadir lebih awal dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap agenda bersama.
“BPN bahkan sudah hadir sejak pukul 9 pagi, sesuai undangan Ketua DPRD. Tapi dari eksekutif justru banyak yang tidak hadir langsung, bahkan dengan alasan yang tidak sinkron,” keluh Henry.
Padahal, lanjutnya, agenda ini telah disepakati dan diinformasikan sejak minggu sebelumnya, sehingga alasan bentrokan jadwal tidak seharusnya menjadi hambatan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran dan kurangnya komunikasi dari pihak eksekutif.
“Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua Pansus dan anggota Pansus. Mungkin ada kelalaian dalam mengomunikasikan langsung ke Ketua Pansus atau Ketua DPRD,” ucap Tahlis.
Ia menjelaskan bahwa pada pagi hari yang sama, eksekutif tengah menggelar rapat internal yang juga membahas materi terkait Ranperda RT/RW, yang diinstruksikan langsung oleh Gubernur Sulut.
“Rapat itu diadakan tepat setelah upacara HUT RI, dan seluruh SKPD yang diundang hari ini juga turut hadir dalam rapat tersebut. Materinya pun berkaitan langsung dengan pembahasan bersama DPRD,” pungkas Tahlis. (*)
Reporter: Meikel Pontolondo
Discussion about this post