Jakarta, Barta1.com — Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Yohanes Tola menemui massa aksi dari koalisi “Pati Melawan” di depan gerbang Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Kunjungan pada Rabu (26/8/2026) malam tersebut bertujuan memberikan dukungan moral secara langsung menjelang pelaksanaan unjuk rasa berskala masif yang dijadwalkan pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Aksi demonstrasi 27 Agustus ini bergulir di tengah pengetatan keamanan ibu kota, di mana pihak kepolisian turut melibatkan perbantuan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam Jaya serta melakukan sejumlah langkah penangkapan preventif awal.
Merespons situasi tersebut, massa koalisi Pati Melawan memilih bertahan dan mendirikan kemah di depan gedung wakil rakyat sebagai wujud konsistensi pergerakan mereka.
Kelompok masyarakat sipil ini membawa dua tuntutan utama yang mendesak untuk segera direalisasikan demi penegakan hukum di Indonesia.
Tuntutan pertama adalah desakan kepada pihak legislatif untuk segera merumuskan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Tuntutan kedua mendorong penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi di tanah air.
Dalam agenda konsolidasi malam itu, Yohanes Tola menyampaikan apresiasi dan rasa solidaritas atas daya juang para aktivis yang konsisten mengawal isu penanganan korupsi.
Kehadiran pimpinan nasional PMKRI di tengah massa aksi yang bertahan hingga larut malam menegaskan sikap organisasi dalam mengawal agenda reformasi hukum.
Yohanes menegaskan tuntutan koalisi Pati Melawan merupakan representasi murni dari kegelisahan rakyat terhadap praktik rasuah yang merusak struktur berbangsa dan bernegara.
Penindakan kasus korupsi saat ini mutlak membutuhkan terobosan hukum yang tegas dan tidak bisa sekadar bergantung pada metode konvensional.
Keberadaan RUU Perampasan Aset berkedudukan sebagai instrumen hukum vital bagi negara untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian keuangan negara secara menyeluruh.
Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor dipandang sebagai efek jera definitif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari kejahatan finansial.
PP PMKRI memastikan akan turun ke jalan bersama koalisi Pati Melawan pada 27 Agustus guna mengawal proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga tuntutan tersebut terealisasi. (**)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post