Manado, Barta1.com — Guru besar Universitas Sam Ratulangi, Prof Dr Rignolda Djamaluddin mengatakan pihak-pihak yang melakukan reklamasi di pantai Manado Utara hanyalah orang-orang gila. Kenapa demikian? Karena secara hukum, wilayah tersebut tidak layak direklamasi karena dilindungi oleh beberapa kebijakan resmi, seperti Perda 1 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kemudian di lokasi tersebut mengancam ekosistem laut, termasuk habitat penyu dan Taman Laut Nasional Bunaken.
Hal itu disampaikan Prof Rignolda saat diskusi publik dalam rangkaian Jambore Jurnalistik SIEJ 2025 yang mengusung tema “Selamatkan Pesisir, Selamatkan Ruang Hidup Kita”. Selain akademisi Unsrat tersebut ikut juga sebagai narasumber Eddy Mandagi (Kabid DLH Manado) dan Joni Aswira (Ketua Umum SIEJ). “Sekali lagi reklamasi pantai Manado Utara adalah hal gila,” tegas Rignolda.
“Di Pantai Karangria ada penyu yang menetas. Dan dalam perda disebutkan bahwa daerah imigrasi biota laut tidak bisa direklamasi. Tapi aturan ini diabaikan,” ujarnya. Selain aspek hukum, dari sisi teknis dan lingkungan, Rignolda menyebut reklamasi Manado Utara tidak masuk akal.
Ia menjelaskan bahwa struktur laut di kawasan tersebut adalah jurang laut dalam, yang secara teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan penimbunan. Belum lagi ancaman akan keberlangsungan Taman Laut Nasional Bunaken, salah satu kawasan konservasi laut paling terkenal di Indonesia. “Melakukan reklamasi di Manado Utara adalah sama saja merusak biota laut di taman nasional kita sendiri,” katanya.
Ia juga menyinggung sejarah panjang reklamasi di Manado yang sudah berlangsung sejak tahun 1995 dan berdampak buruk terhadap mata pencaharian nelayan. “Pantai bagian selatan sudah direklamasi dan banyak yang tidak dimanfaatkan. Mereka melakukan reklamasi tanpa tujuan dan konsep yang jelas,” ungkapnya.
Diskusi dimoderatori oleh Koordinator SIEJ Sulut, Finda Morina. Sementara itu, Joni Aswira menekankan pentingnya peran jurnalis dalam mengawal isu-isu eksploitasi lingkungan dengan sudut pandang yang adil bagi ekologi dan masyarakat. “Jurnalisme lingkungan harus hadir untuk menyeimbangkan narasi-narasi ekonomi yang kerap menyingkirkan kelompok rentan seperti nelayan,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, Eddy Masengi menjelaskan bahwa pembangunan harus dijalankan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, di mana aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi diperhatikan secara berimbang. Ia menegaskan bahwa regulasi seperti AMDAL dan RZWP3K menjadi prasyarat penting sebelum proyek bisa dijalankan. “Regulasi ada untuk menjaga kepentingan bersama, bukan menghambat,” katanya.
EKSPRESI PERLAWANAN: SENI, ORASI, DAN SUARA AKAR RUMPUT
Tak hanya diskusi, Jambore Jurnalistik 2025 juga diperkaya dengan beragam kegiatan seni dan aksi masyarakat. Masyarakat pesisir, aktivis, serta pelajar tampil membacakan puisi, memainkan lagu akustik bertema laut, hingga melukis mural di dinding-dinding daseng, tempat pertemuan para nelayan tradisional. Dalam sesi penyampaian aspirasi, sejumlah warga mengungkapkan kekhawatiran dan pengalaman mereka menghadapi dampak reklamasi.
“Pemerintah selama bertahun-tahun, mengabaikan suara masyarakat. Reklamasi ini dibuat tanpa ada partisipasi masyarakat. Dan sampai sekarang pun kami belum pernah melihat kajian AMDAL nya seperti apa,” ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), Piter Sasundame,
Menurut Piter, pembangunan reklamasi tidak memberi jaminan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. “Abulepo (bohong, red) semua,” sebut Piter dengan dialeg Manado. Sebagai bagian dari penguatan pemahaman dan refleksi bersama, Jambore juga menggelar nonton bareng film dokumenter “Watchdog: Memunggungi Laut”.
Film ini menggambarkan bagaimana proyek-proyek reklamasi di berbagai daerah Indonesia telah berdampak buruk terhadap masyarakat pesisir dan lingkungan. Suasana sunyi dan haru menyelimuti sesi pemutaran film. Banyak peserta yang terdiam setelah menyaksikan kisah-kisah nyata di balik janji-janji pembangunan yang justru menyingkirkan warga dari tanah dan laut mereka sendiri. “Film ini seperti cermin bagi kami. Yang kami alami di Manado, ternyata juga terjadi di banyak tempat lain,” kata sejumlah anggota OI dan Kontras, yang ikut ambil bagian dalam kegiatan Jambore.
Penutupan rangkaian kegiatan Jambore Jurnalistik 2025, dilakukan dengan penyusunan dan tanda tangan petisi menolak reklamasi di Pantai Manado, yang diikut komunitas jurnalis, seniman dan masyarakat lokal. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post