Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi meminta Kadis Pendidikan Sulut, Grace Punuh menjelaskan anggaran Rp 200 milyar untuk SMK progresnya sampai dimana. “Belajar dari tahun sebelumnya hasil monitoring Komisi IV yang menemukan pekerjaan fisik berpotensi masalah,” ungkapnya saat rapat dengan Dinas Pendidikan Sulut, Selasa (30/08/2022) lalu.
Ia menyebut, karena terlambat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) saat itu sehingga tindak lanjut hampir tidak bisa dilakukan, dikarenakan sudah masuk tahun berikutnya. “Oleh karena itu, tidak dalam konteks mengabaikan data yang akan disampaikan secara tertulis kepada kami. Tetapi, teman-teman dari dinas harus mampu menjelaskan ini prosesnya seperti apa, dan progresnya sampai dimana. Kemudian kendalanya apa di lapangan, supaya dari dinas tidak menjawab lagi akan kami perbaiki,” tanya Yusra kembali.
Lanjutnya politisi PKB Sulut ini, ada cerita yang miris masuk ke Komisi IV, dimana pada tahun sebelumnya jangankan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)-nya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-nya saja tidak menguasai lokasi-lokasi pembangunannya. Ini seharusnya menjadi perhatian Dinas Pendidikan Sulut.
Kadis Pendidikan Sulut, Grace Punuh, menyebutkan untuk anggaran Rp 200 milyar bagi SMK yang hanya masuk kontrak sebanyak Rp 114 milyar sekian. “Tahun ini terjadi perubahan, jika tahun kemarin satu sekolah lima pekerjaan dengan lima perusahaan. Sedangkan tahun ini satu sekolah lima pekerjaan dengan satu perusahaan, dan itu terjadi pemaketan sesuai arahan dari KPK dan BPK,” jelasnya.
Data SMK yang berproses pembangunannya nanti akan dikirim bapak ibu Anggota DPRD Sulut. “Soal masalah PPK, dinas kemarin kekurangan SDM untuk mengimbangi sistem baru ini. Bersyukur tahun ini kami sudah ketambahan PPK untuk mengimbangi SDM yang ada,” pungkasnya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post