Manado, Barta1.com — Persoalan ketersediaan air bersih dan listrik di pulau-pulau yang berada di depan Kota Manado kembali menjadi sorotan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut?, Amir Liputo, meminta Pemerintah Provinsi Sulut menyiapkan langkah yang lebih komprehensif, bukan sekadar penanganan darurat.
Hal itu disampaikan Amir saat mengungkapkan kondisi yang terjadi di wilayah daerah pemilihannya kepada Ketua TAPD Provinsi Sulut dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (1/9/2026).
“Terkait dengan yang ada di dapil kami, khususnya pulau-pulau di depan Kota Manado, kami berharap ke depannya ada perencanaan yang matang dari Pemerintah Provinsi Sulut, terutama soal ketersediaan air bersih. Sudah lama pulau-pulau di depan Manado ini selalu mengalami masalah air bersih, apalagi ketika terjadi kemarau panjang,” ungkap Amir.
Menurutnya, langkah yang selama ini dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut patut diapresiasi. Namun, skema tersebut dinilai masih sebatas solusi darurat dan belum menyentuh persoalan secara menyeluruh.
“Skema yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulut kami sambut baik, tetapi itu hanya penanganan darurat. Kami berharap harus ada penanganan secara komprehensif. Bagaimana ke depannya Manado Tua mendapatkan air bersih, Pulau Bunaken yang menjadi kawasan wisata, kemudian Siladen dan sebagainya,” tegasnya.
Amir mengatakan, persoalan yang dihadapi masyarakat pulau tidak hanya menyangkut air bersih. Ketersediaan listrik juga masih menjadi persoalan serius.
Hal tersebut, kata dia, bahkan terungkap saat dirinya menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI ke wilayah tersebut. Saat itu, Amir ditugaskan oleh Ketua DPRD Sulut untuk mendampingi kunjungan.
“Bukan hanya itu, Pak. Bahkan kemarin terungkap ketika kami menerima kunjungan dari Pansus DPR RI. Saat kunjungan, saya ditugaskan oleh Ketua DPRD. Pulau-pulau ini mengalami persoalan penerangan yang sangat signifikan,” terangnya.
Amir kemudian menggambarkan bagaimana Bunaken justru lebih dikenal oleh masyarakat luar dibandingkan Manado.
“Bukan tidak mungkin kita pernah ditanya orang, ‘Kamu dari mana?’ Saya menjawab dari Manado. Mereka tidak tahu. Tetapi ketika saya menjawab Bunaken, mereka langsung tahu,” tuturnya.
Ironisnya, kata Amir, di Bunaken masih terdapat dua persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi, yakni air bersih dan listrik.
“Yang ironisnya di Bunaken ada dua hal, yakni air bersih dan listrik. Kami mohon ini menjadi perhatian solutif ke depannya. Misalnya, Presiden kemarin meresmikan proyek PLTS. Kami pernah hearing dengan PLN. Sulut dijanjikan pada tahun 2026 tidak ada lagi pulau yang listriknya menyala di bawah 13 jam. Semuanya diharapkan sudah menyala di atas 12 jam. Kemudian pada tahun 2027, diesel-diesel ini akan diganti dengan PLTS,” tambahnya.
Namun, Amir mengaku kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Dalam beberapa hari terakhir, persoalan ketersediaan solar bahkan turut menyulitkan operasional pembangkit listrik berbasis diesel di pulau-pulau.
“Mohon maaf, beberapa hari terakhir solar kita sulit. Kemudian bagaimana mau mengantar solar ke pulau-pulau ini, sementara pembangkitnya menggunakan diesel. Kami berharap Pemerintah Provinsi Sulut bisa tanggap,” ujarnya.
Ia menyebut, setidaknya masih ada sekitar enam titik di Sulawesi Utara, berupa desa, yang belum teraliri listrik.
“Kurang lebih ada enam titik di Sulut, yakni desa yang belum teraliri listrik. Saat kami berkunjung ke PLN pusat, itu sudah masuk dalam rencana nasional. Dan pada tahun 2028 ditargetkan Sulut sudah tidak memiliki lagi desa yang tidak punya listrik,” ucapnya.
Karena itu, Amir mengingatkan Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, agar pemerintah mulai mengarahkan solusi jangka panjang melalui energi terbarukan.
“Jangan lagi permintaan PLTD. Kalau masih diesel, ini menjadi persoalan bagi Sulut. Mau mengantar solar sulit. Mohon, kalau bisa, semuanya PLTS, Pak,” pintanya.
Pemprov Sulut Siap Koordinasi dengan PLN.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TAPD Sulut Tahlis Gallang mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi atas persoalan kelistrikan di wilayah kepulauan.
Menurut Tahlis, penyelesaian persoalan listrik di pulau-pulau merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Sulut.
“Hal ini juga menjadi komitmen bersama oleh pemerintah daerah, gubernur, dan DPRD. Beberapa pertemuan juga sempat membahas terkait hal ini. Bahkan kami sudah mengundang PLN, karena kami masih berkomitmen bahwa di tahun 2026 ini semua bisa merasakan listrik,” jelasnya.
Terkait persoalan pemadaman listrik di Bunaken, Tahlis menyebut pemerintah telah melakukan rapat dan menemukan bahwa kendala utama berada pada pembangkit listrik.
“Sudah dilakukan rapat di Bunaken. Itu terkendala dengan pembangkitnya. Kami sudah koordinasikan dengan Pemerintah Kota Manado. Kalau memang tidak siap, bisa ajukan permohonan ke Pemprov. Kami bisa tangani itu. Namun saat itu wali kota dan Badan Keuangannya menyampaikan masih sanggup,” ungkap Tahlis.
Meski demikian, Tahlis menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut tetap siap memberikan dukungan apabila dibutuhkan.
“Tapi Bapak Gubernur sudah menginstruksikan kami. Kalau mau, kita akan support. Tetapi kami akan terus meng-update informasi terkait hal ini,” imbuhnya.
Bantuan Air Bersih Dilakukan Secara Kolaboratif.
Sementara terkait persoalan air bersih, Tahlis menjelaskan bahwa bantuan telah disalurkan ke sejumlah wilayah kepulauan, termasuk Manado Tua hingga kemungkinan Pulau Nain.
“Bantuan air bersih sudah diberikan ke Manado Tua, mungkin hingga Pulau Nain. Gerakannya secara kolaborasi,” Pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post