Sangihe, Barta1.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mencatatkan capaian di bidang pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil meraih dua penghargaan dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik Urusan Administrasi Kependudukan kategori Digital yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Kawin Massal tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (21/7/2026). Bupati Kepulauan Sangihe menerima penghargaan mewakili pemerintah daerah.
Dalam ajang tersebut, Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Sangihe meraih Juara II melalui inovasi Simple Momen (Sistem Informasi Pelayanan dan Monitoring Dokumen) serta Juara V melalui inovasi Dukcapil Membara (Dukcapil Memastikan Dokumen Disambut Masyarakat di Rumah).
Keberhasilan itu memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mempercepat transformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi digital sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Yang terpenting bukan penghargaan itu sendiri, tetapi bagaimana masyarakat bisa memperoleh layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan menjangkau seluruh wilayah kepulauan,” kata Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari.
Inovasi Simple Momen dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan memudahkan masyarakat memantau proses penerbitan dokumen kependudukan. Sementara Dukcapil Membara menghadirkan layanan pengantaran dokumen kependudukan langsung ke rumah warga sehingga akses terhadap layanan administrasi menjadi lebih mudah dan efisien.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Sangihe juga menghadiri kegiatan Kawin Massal tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang diikuti 130 pasangan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Dalam prosesi tersebut, Gubernur Sulawesi Utara bertindak sebagai saksi dari pihak mempelai laki-laki, sedangkan Bupati Kepulauan Sangihe menjadi saksi dari pihak mempelai perempuan.
Sebanyak empat pasangan asal Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti program kawin massal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan yang sah serta tertib administrasi kependudukan.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post