Manado, Barta1.com — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Vonny Paat, kembali menyoroti persoalan yang terjadi di Rumah Sakit ODSK. Hal tersebut disampaikannya saat pembahasan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dan para direktur rumah sakit daerah milik Pemerintah Provinsi Sulut, yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Sulut, Selasa (8/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Vonny menegaskan bahwa persoalan pembayaran tunjangan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di Rumah Sakit ODSK sebelumnya telah beberapa kali disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
“Kami beberapa kali menyampaikan di rapat Banggar untuk Rumah Sakit ODSK, bahwa untuk pembayaran tunjangan gaji THL itu, yang hanya dibiayai diberikan sampai bulan Juni. Sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan supaya itu dialokasikan di 2026 dalam APBD perubahan, jangan sampai terjadi,” ungkap Vonny.
Menurutnya, persoalan di Rumah Sakit ODSK kembali mencuat setelah dalam pembahasan KUA-PPAS dan rapat dengar pendapat (RDP) pada pekan sebelumnya, pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya aksi mogok kerja yang dilakukan dokter dan sejumlah karyawan rumah sakit tersebut.
“Saat kami RDP, mendapatkan kabar bahwa dokter dan karyawan Rumah Sakit ODSK mogok bekerja, jadi pasien terbengkalai,” jelasnya.
Meski telah mengetahui informasi tersebut, Vonny mengatakan persoalan itu tidak langsung disampaikan dalam pembahasan Banggar. Ia mengaku memilih untuk tidak memperbesar persoalan tersebut sebelum mengetahui secara pasti akar masalahnya.
“Kami sudah ketahui masalah tersebut, hanya saja tidak disampaikan dalam Banggar, jangan sampai lebih heboh lagi,” tuturnya.
Setelah dilakukan penelusuran, lanjut Vonny, persoalan tersebut diduga terjadi akibat miskomunikasi, khususnya terkait pengaturan dan penjadwalan kerja.
“Saat ditelusuri, bisa terjadi miskomunikasi tentang penjadwalan yang ada. Maksudnya adalah semua diatur baik. Kalau gaji ASN baik-baik saja, tetapi kan tidak semua ASN di rumah sakit. Gaji mereka pun belum dibayar. Terus juga jadwalnya tidak dibicarakan bersama-sama, terjadilah seperti itu, sehingga tidak terjadi kedua kalinya,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit ODSK, dr. David Christian Kolibu, M.M.Rs., turut memberikan klarifikasi terkait adanya informasi mengenai mogok kerja di lingkungan rumah sakit.
Ia menjelaskan bahwa manajemen saat ini tengah melakukan sejumlah evaluasi terhadap sistem pelayanan, terutama menyangkut pengaturan jadwal kerja agar tidak terjadi penumpukan jam kerja yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada pasien.
“Ini yang perlu sedikit kami klarifikasi, bahwa ada beberapa hal menjadi target perubahan di Rumah Sakit tipe B, terutama kami melihat jadwal pelayanan yang ada. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kami cermati untuk menjaga jangan sampai ada penumpukan jam kerja, sehingga pelayanan kepada pasien itu bisa terganggu,” ucapnya.
Menurut David, Rumah Sakit ODSK saat ini telah menerapkan dua hingga tiga jadwal shift dalam sehari. Bahkan, pada beberapa bagian terdapat dua jadwal dalam sehari.
“Yang kami takutkan, perbedaan jam itu akan berdampak pada pelayanan kepada pasien. Mungkin, yang menjadi persoalan di dalam komunikasi, apa yang menjadi harapan kami sebagai manajemen di Rumah Sakit ODSK dengan teman-teman sebagai pelayan, seperti dokter-dokter,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihak manajemen kini kembali membuka ruang komunikasi dengan para tenaga kesehatan untuk menyusun aturan mengenai jadwal jaga. Langkah tersebut dilakukan agar terdapat pijakan dan aturan yang jelas dalam pengaturan jadwal pelayanan.
Dalam RDP tersebut, turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, dr. Lidya Evalien Tulus, M.Kes. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post