KOTAMOBAGU, barta1.com– Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi Pemerintah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), produksi sampah di daerah tersebut mencapai 60,88 ton per hari, seiring aktivitas masyarakat di empat kecamatan dengan total populasi 121.756 jiwa.
Besarnya volume timbulan sampah tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, Senin (09/11/2026).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menyebut penanganan sampah membutuhkan perencanaan yang matang serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Data DLH menunjukkan, Kotamobagu Barat menjadi wilayah dengan kontribusi sampah terbesar, yakni 20,14 ton per hari. Berikutnya Kotamobagu Selatan dengan 16,80 ton, Kotamobagu Timur sebanyak 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara sebesar 8,68 ton setiap hari.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah tersebar di seluruh wilayah perkotaan dan membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kecamatan.
Dengan produksi mencapai lebih dari 60 ton sehari, pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dinilai tidak cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.
Pemerintah Kota Kotamobagu berencana melakukan pembenahan pola pengelolaan sampah secara menyeluruh. Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat adalah penanganan sampah sejak dari sumbernya, baik di lingkungan rumah tangga, desa, maupun kelurahan.
Langkah tersebut menjadi penting untuk menekan volume sampah yang harus diangkut dan diproses di TPA. Selain itu, penguatan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, serta pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomis dapat menjadi bagian dari solusi.
Namun, transformasi sistem pengelolaan sampah membutuhkan dukungan berbagai aspek. Ketersediaan anggaran, armada pengangkut, fasilitas pengolahan, tenaga operasional, hingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.
Di luar tanggung jawab pemerintah, kesadaran masyarakat juga menjadi elemen penting. Perubahan perilaku melalui pemilahan sampah dari rumah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya perlu dibangun secara konsisten.
Persoalan ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan semata urusan kebersihan kota, melainkan bagian dari agenda pembangunan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan timbulan sampah mencapai 60,88 ton per hari, Kotamobagu membutuhkan langkah yang lebih konkret dan terukur. Pembenahan kebijakan harus diikuti kesiapan fasilitas, dukungan pembiayaan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat secara berkelanjutan.
Kini, tantangan terbesar pemerintah daerah bukan hanya merumuskan rencana pembenahan, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berjalan di lapangan. Sebab, keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup diukur dari banyaknya sampah yang diangkut, tetapi juga dari kemampuan mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
Discussion about this post