Manado, Barta1.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah dan ribuan aparatur baru untuk memperkuat sinergi demi mewujudkan visi besar Asta Cita.
Pesan tegas ini disampaikan dalam rangkaian Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX serta pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 di Manado.
Saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otda di Lapangan Provinsi, Senin (27/04/2026), Gubernur menekankan otonomi daerah merupakan instrumen vital dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai. Kemandirian dalam mengelola potensi lokal dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
“Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Yulius saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri di hadapan peserta upacara.
Terdapat enam fokus utama yang menjadi kompas pelaksanaan otonomi daerah ke depan, mulai dari integrasi perencanaan hingga penguatan ketahanan daerah. Gubernur menyoroti pentingnya menghapus tumpang tindih program serta mendorong kemandirian fiskal agar daerah tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Jenderal purnawirawan bintang dua ini memerintahkan para bupati dan wali kota di Sulawesi Utara menerapkan prinsip efisiensi anggaran secara ketat. Ia melarang keras penggunaan dana publik untuk kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat.
“Mari kita hadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, mulai dari swasembada pangan, pengentasan stunting, hingga pengembangan UMKM,” ungkap Yulius disambut antusias jajaran Forkopimda dan pejabat yang hadir.
Semangat kedisiplinan tersebut berlanjut saat Gubernur membuka Orientasi PPPK Tahun 2026 di lapangan kantor Gubernur pada Selasa (28/04/2026). Di hadapan 2.500 peserta, Yulius mengirim pesan kuat mengenai pentingnya integritas dan loyalitas sebagai harga mati dalam menjalankan roda pemerintahan.
Gubernur menuntut ribuan aparatur baru ini mengubah pola pikir dalam bekerja sebagai pelayan publik. Status sebagai aparatur negara dinilai bukan sekadar pekerjaan untuk mencari nafkah, melainkan sebuah bentuk pengabdian suci kepada masyarakat dan bangsa.
Setiap PPPK diminta menunjukkan kinerja nyata serta profesionalisme tinggi sejak hari pertama mereka bertugas di unit kerja masing-masing. Loyalitas terhadap tugas negara dipandang sebagai kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar oleh setiap pegawai.
“Dedikasi adalah fondasi utama dalam melayani masyarakat. Saudara-saudara harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi,” tegas Gubernur dalam arahannya yang lugas.
Selain masalah kedisiplinan, Gubernur menyoroti pentingnya membangun budaya kerja kolaboratif guna menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Ia menilai ego sektoral antarinstansi hanya akan menjadi penghambat besar bagi akselerasi pembangunan daerah di masa depan.
Melalui penguatan kualitas sumber daya manusia ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah secara menyeluruh. (**)
Editor: Ady Putong
Discussion about this post