Manado, Barta1.com – Suasana rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Sulut, Senin (13/4/2026), diwarnai sorotan tajam dari anggota pansus, Priscilla Cindy Wurangian.
Dalam forum yang turut dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut, Cindy melontarkan kritik keras terhadap kualitas konektivitas internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, kondisi yang ada saat ini masih jauh dari harapan dan belum sejalan dengan visi besar pemerintah daerah.
Ia menilai terdapat kontradiksi antara upaya pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata dengan kesiapan infrastruktur digital yang justru masih lemah. Hal ini, kata Cindy, terlihat jelas dalam pelaksanaan koordinasi kerja berbasis Work From Home (WFH).
Salah satu persoalan yang disorot adalah penggunaan aplikasi Zoom dalam rapat daring yang kerap terputus setiap 45 menit, lantaran masih menggunakan versi gratis.
“Biaya berlangganan Zoom tidak sampai Rp2 juta per tahun. Saya yakin anggaran itu ada, tetapi perhatian ke hal ini yang terlewatkan. Kalau terus begini, WFH hanya akan terasa seperti hari libur karena koneksi yang tidak pernah stabil,” tegasnya.
Tak hanya itu, Cindy juga menyinggung buruknya kualitas jaringan internet di dalam gedung DPRD sendiri. Ia bahkan menyindir kondisi tersebut dapat memicu emosi para peserta rapat.
“Di ruangan ini saja koneksi sering bikin ‘darah tinggi’. Lalu bagaimana kita mau bicara soal konektivitas hingga ke desa-desa, jika di tempat pengambilan keputusan saja masih bermasalah?” ujarnya.
Lebih jauh, legislator dari daerah pemilihan Bitung–Minahasa Utara ini mempertanyakan validitas data dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menyoroti klaim capaian 100 persen pada indikator pelayanan publik berbasis online dan situs web perangkat daerah sejak tahun 2024.
“Saya sudah cek langsung. Banyak situs perangkat daerah yang error, bahkan kosong. Tapi dalam RPJMD dilaporkan sudah 100 persen. Ini perlu penjelasan yang jelas mengenai kondisi sebenarnya,” kata Cindy.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, mengakui adanya kendala teknis yang terjadi, terutama dalam masa transisi pengadaan layanan internet.
“Saat ini pengadaan internet sedang kami evaluasi agar distribusinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD, tidak lagi disamaratakan. Untuk Zoom, sebenarnya Kominfo sudah menggunakan versi berbayar. Kami berharap OPD yang membutuhkan dapat berkoordinasi agar kendala terputusnya koneksi tidak terulang,” jelasnya.
Terkait situs web yang tidak aktif, Zainudin menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga ahli pada tahun sebelumnya. Namun, ia memastikan bahwa sejak tahun 2026, pihaknya telah melakukan pendampingan intensif untuk mengaktifkan kembali portal-portal tersebut.
“Kami juga tengah mengupayakan standarisasi tampilan situs dengan mengacu pada standar kementerian, agar lebih seragam dan fungsional tanpa harus bergantung pada konsultan mahal. Kami optimistis target RPJMD tetap bisa tercapai,” pungkasnya. (*)
Editor: Meikel Pontolondo
Discussion about this post