Mengulik Kekuatan Dedi Mulyadi dan Pusaran 5,6 Miliar Engagement Gubernur di Indonesia

Dalam era di mana kebijakan publik kerap dinilai dari seberapa cepat ia mendarat di timeline media sosial, definisi kepemimpinan daerah tengah mengalami pergeseran seismik. Laporan terbaru dari Deep Intelligence Research (DIR) bertajuk “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026” mengonfirmasi fenomena ini. 

Data yang dirilis pada Minggu (22/02/2026) menunjukkan sebuah angka yang mencengangkan: 5,6 miliar total engagement telah tercipta dari percakapan mengenai para pemimpin daerah di seluruh Indonesia hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Di puncak piramida atensi, nama Dedi Mulyadi muncul sebagai fenomena tunggal. Gubernur Jawa Barat tercatat menyedot hingga 4,2 miliar engagement, sebuah angka yang mencerminkan popularitas serta dominasi narasi di ruang siber yang melampaui rekan-rekan sejawatnya dari daerah lain.

DIR, lembaga riset berbasis Artificial Intelligence (AI), melakukan pembedahan data selama periode 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026. Dengan mesin crawling yang menyisir 11 ribu media online, 200 media cetak, hingga jutaan percakapan di enam platform media sosial, riset ini memotret bagaimana “wajah” kekuasaan direpresentasikan secara digital.

Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menegaskan satu tahun pertama masa jabatan adalah fase krusial bagi seorang kepala daerah untuk membangun kontrak sosial baru.

“Kami menggunakan metodologi Media Intelligence yang menggabungkan analisis media massa dan digital listening untuk melihat sejauh mana legitimasi publik terbentuk di era keterbukaan informasi ini,” ujar Neni saat peluncuran laporan tersebut di Jakarta.

Menurut Neni, data yang mereka himpun menunjukkan masyarakat tidak lagi pasif. Dengan audiens yang mencapai 33,7 miliar keterlibatan secara akumulatif, publik kini berperan sebagai pengawas 24 jam.

“Mesin AI kami bekerja menarik seluruh data pemberitaan dan percakapan publik dari para gubernur, tentang gubernur, dan yang mempercakapkan gubernur,” tambahnya.

Dominasi Dedi Mulyadi di ranah ini menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana teknologi digunakan sebagai jembatan emosional. Di saat banyak pejabat masih menggunakan media sosial sebagai papan pengumuman kaku, Dedi tampak memanfaatkan algoritma TikTok dan Instagram untuk membangun narasi kepemimpinan yang personal dan visual.

Statistik menunjukkan TikTok menjadi medan tempur paling riuh dengan 2.063.710 percakapan, disusul oleh YouTube dengan 1.309.974 konten. Kondisi begini mengindikasikan masyarakat lebih menyukai konten berbasis video yang menampilkan gerak cepat atau sisi humanis seorang pemimpin dibandingkan sekadar teks berita konvensional.

“Data kami menunjukkan publik memberikan perhatian sangat tinggi dan harapan besar kepada pemimpin daerah dalam mengeksekusi janji-janji kampanye,” kata Neni.

Ia menyebut tahun pertama adalah “ujian kepemimpinan situasional” di mana ketangkasan digital seringkali dianggap sebagai representasi ketangkasan di lapangan.

Dalam analisis DIR, terdapat tiga kluster isu yang menjadi magnet perhatian publik. Pertama adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini menjadi indikator sejauh mana gubernur mampu menyelaraskan program strategis nasional dengan realitas di daerah masing-masing, yang kemudian dilaporkan secara berkala melalui kanal digital mereka.

Kluster kedua menyentuh aspek krisis, khususnya saat Banjir Besar melanda Sumatera dan Aceh pada November 2025. Di titik ini, teknologi bukan lagi sekadar alat pencitraan, melainkan instrumen manajemen krisis. Gubernur yang mampu hadir secara digital dengan informasi evakuasi yang cepat cenderung mendapat simpati publik yang lebih besar.

Namun, transparansi digital adalah pedang bermata dua. Isu integritas dan hukum menjadi kluster ketiga yang mampu menjatuhkan reputasi dalam sekejap. DIR mencatat dugaan korupsi di Jambi dan Riau telah menekan rating performa media hingga menyentuh angka 4/10 bagi gubernur terkait, membuktikan bahwa audit publik di media sosial bisa jauh lebih kejam daripada audit administratif.

Ada disparitas menarik antara media massa arus utama dan media sosial. Riset DIR mengungkapkan media massa cenderung memberikan sentimen positif yang tinggi, mencapai 79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kanal berita resmi masih menjadi ruang bagi publikasi program-program kerja yang terstruktur dan formal.

Sebaliknya, media sosial seperti X (Twitter) dan Instagram menjadi ruang yang lebih emosional dan kritis. Di sana, kebijakan gubernur dikuliti tanpa filter. Neni Nur Hayati menyebut fenomena ini sebagai “ruang emosi publik” yang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menjadi bumerang politik.

Penggunaan teknologi oleh para gubernur untuk menghubungkan diri dengan rakyat kini telah berevolusi menjadi “Digital Governance”. Tidak hanya melalui aplikasi layanan publik, tetapi melalui kehadiran personal yang konsisten. Pemimpin yang “terkoneksi” dianggap lebih responsif terhadap keluhan warga yang masuk lewat kolom komentar atau pesan singkat di media sosial.

Pentingnya kepemimpinan berbasis data ini selaras dengan pemikiran pakar futuristik Mike Walsh yang menekankan gubernur masa kini tidak bisa lagi bekerja hanya secara administratif. Mereka dituntut mampu membaca pola algoritma dan emosi publik di media sosial untuk menghasilkan kebijakan yang solutif dan akuntabel.

Sejalan dengan hal itu, praktisi manajemen Rhenald Kasali menyatakan bahwa realitas saat ini menuntut pemimpin untuk beradaptasi cepat dengan perubahan. Menurutnya, kepala daerah harus berani menantang asumsi lama dengan gagasan baru karena masyarakat digital saat ini mengonsumsi informasi dan menilai kinerja secara real-time.

Meski demikian, angka engagement yang masif seperti milik Dedi Mulyadi juga memicu perdebatan mengenai substansi versus kemasan. Para analis komunikasi politik seringkali mengingatkan tingginya interaksi digital harus berbanding lurus dengan perbaikan indikator kesejahteraan riil di masyarakat, bukan sekadar “populisme digital”.

Menutup laporannya, Neni Nur Hayati menekankan bahwa data 5,6 miliar engagement ini adalah cermin dari harapan yang luar biasa besar dari masyarakat.

“Ini perhatian yang luar biasa. Publik menanti apakah keriuhan di media sosial ini akan bertransformasi menjadi kebijakan yang benar-benar mengubah hidup mereka,” pungkasnya.

Memasuki tahun kedua pemerintahan, tantangan para gubernur akan semakin berat. Layar ponsel warga Indonesia akan terus menyala, memantau setiap gerak-gerik pemimpinnya. Di dunia yang kini serba terhubung, satu langkah salah bisa menjadi viral dalam hitungan detik, sementara satu keberhasilan akan dirayakan dalam miliaran interaksi. (**)