Jakarta, Barta1.com – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama PT PLN (Persero) belum lama ini resmi memulai kerja sama strategis penyediaan layanan onshore electric connection di dermaga militer Komando Armada (Koarmada) II Surabaya. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penghematan anggaran negara pada kapal perang yang bersandar.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Yusep Wildan, dengan General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, di Markas Besar (Mabes) TNI AL. Elektrifikasi dermaga ini akan menggantikan penggunaan genset berbahan bakar solar, yang selama ini menjadi sumber energi utama kapal saat berlabuh.
Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto, menegaskan bahwa kehadiran listrik PLN adalah langkah strategis yang mendukung visi pertahanan maritim yang kuat dan efisien. Fokus utama dari kerja sama ini adalah menekan biaya operasional yang selama ini dikeluarkan untuk bahan bakar genset.
“Pemanfaatan jaringan listrik khusus untuk KRI yang bersandar di Dermaga Koarmada II adalah langkah tepat dalam rangka efisiensi dan penghematan anggaran negara,” ujar Laksda Eko Sunarjanto. Ia menambahkan bahwa layanan ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan bahan bakar genset, serta secara langsung mengurangi beban logistik peralatan.
Data perhitungan menunjukkan bahwa negara dapat menghemat biaya hingga 56% per kapal jika membandingkan penggunaan listrik PLN dengan penggunaan genset solar. Penghematan ini dinilai krusial mengingat Koarmada II kini diperkuat dengan kapal frigate terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya-320, dan akan segera menerima kapal sekelas lainnya yang membutuhkan dukungan energi besar dan efisien.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyambut baik sinergi ini dan menyebutnya sebagai simbol dukungan BUMN terhadap sektor pertahanan. “Kami bangga dapat mendukung misi besar Kementerian Pertahanan dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ucap Darmawan Prasodjo, menegaskan perluasan peran PLN ke sektor strategis negara.
Meskipun berdampak pada penghematan, elektrifikasi dermaga ini juga memerlukan penyesuaian teknis khusus. Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menjelaskan bahwa kebutuhan kapal perang berbeda dengan layanan listrik biasa. “Kebutuhan kapal ini unik, dayanya besar, 1.500 kW, dengan tegangan 690 Volt serta frekuensi 60 Hz. Karena itu, PLN harus menyesuaikan pelayanan secara khusus di sini,” jelas Adi.
Kolaborasi perdana ini diharapkan menjadi fondasi untuk kerja sama yang lebih luas, tidak hanya memperkuat pertahanan maritim, tetapi juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060, dengan mengurangi jejak karbon dari operasional kapal perang. (**)
Editor:
Iverdixon Tinungki
Discussion about this post