Oleh:
Iverdixon Tinungki
Kamis malam, 16 Juni 2022 sebuah pertunjukan teater berjudul “Perempuan di Titik Nol” berlangsung di OMMO Cafe, Tuminting, Manado, dimainkan Sanggar Sariwang.
Sebagaimana pertunjukan seni sastra dan musik di waktu-waktu sebelumnya yang disponsori secara mandiri oleh Sanggar Kreatif dan para pelaku seni, pertunjukan teater yang berlangsung terbuka itu ditonton ratusan orang dan sejumlah pemerhati seni serta pengamat teater.
Menonton pertunjukan “Perempuan di Titik Nol” bagi saya tak saja memberikan kita sebuah pengalaman estetik, lebih dari itu adalah pemahaman tentang apa yang dimaksudkan filsuf Immanuel Kant sebagai pulchritudo adhaerens atau keindahan yang terkonsep.”
Pada tahun 2001 saya membaca “Women in Parliament: Beyond Numbers” sebuah buku yang diterbitkan International IDEA pada tahun 1998. Buku tersebut menganalisis masalah gender serta partisipasi perempuan dalam pembangunan dan politik di 174 negara dunia. Membutuhkan waktu 21 tahun baru dia bersua pertunjukan teater “Perempuan di Titik Nol”, sebuah lakon yang diadaptasi dari novel karya Nawal El Saadawi, yang diperankan dengan begitu cemerlang oleh aktor Gnadine Janis.
Dari bacaan dan tontonan tersebut, saya dipertemukan dengan apa yang disebut patriarki sebagai sebuah kejahatan. Pada tingkat pertama, pertunjukan Perempuan di Titik Nol menyajikan keindahan natural (pulchritudevoga) sekaligus kebenaran historis sebagai unsur instrinsiknya yaitu mengisahkan sisi gelap yang dihadapi perempuan-perempuan Mesir di tengah kebudayaan Arab yang kental dengan nilai-nilai patriarki yang menjadi titik pokok kritik Nawal El Saadawi lewat novelnya.
Pada tingkat kedua, Perempuan di Titik Nol telah melangkah ke apa yang disebut sebagai keindahan yang terkonsep atau keindahan yang mempunyai tujuan tertentu.
Sebagaimana sifat sastra (novel) dan monolog (Drama) yang pada dasarnya memang bertujuan menghibur dan mengkritisi kehidupan lewat paduan aspek instrinsik dan ekstrinsik. Pada tahapan tersebut, Perempuan di Titik Nol adalah sebuah kreasi atau kerja kreatif yang bertujuan menempatkan persoalan patriarki tak saja sebagai pergumulah sekelompok umat manusia di sebuah belahan dunia, tapi merupakan masalah penting umat manusia secara keseluruhan.
Dalam pergerakan dari keindahan natural ke keindahan artistik itulah peristiwa-peristiwa mengharukan dan mengesankan di ruang sejarah menjadi nilai yang patut direnungkan sekaligus diperbincangkan.
Terkai pandangan partriarki yang suram itu, dalam “Against Our Will: Men Women and Rape” Susan Brownmiller melontarkan kritik tajam bahwa dari masa prasejarah hingga sekarang, perkosaan telah memainkan fungsi yang kritikal. Ini tidak lebih dari proses intimidasi secara sadar, di mana semua laki-laki membuat semua perempuan dalam keadaan ketakutan.
Ketimpangan gender tersebut telah membuat perempuan lebih rentan menjadi korban kejahatan. Pada saat perempuan secara nyata menjadi korban kejahatan, maka kejahatan tersebut semakin mempertegas ketimpangan kekuasaan gender antara laki-laki dan perempuan.
Bahkan dalam pandangan feminisme radikal, kejahatan adalah sesuatu yang berakar dan bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya patriarki. Sebuah budaya yang menganggap laki-laki lebih utama sementara perempuan berada pada posisi subordinat. Perempuan dan anak di dalam keluarga, dilihat sekadar properti bagi laki-laki, tidak ubahnya kepemilikan terhadap harta benda.
Saat kehidupan perempuan masih terjebak di ruang privat dan domestik sebagaimana perspektif partriarki, maka isu gender tetap menjadi persoalan penting dan aktual dalam peradaban umat manusia.
Dan selebihnya bagi saya, menonton monolog Perempuan di Titik Nol tak saja dipandang sebagai sebuah peristiwa kebudayaan, tapi sebuah perayaan terhadap sesuatu yang penting dalam kehidupan umat manusia yaitu HaK Asasi Manusia.
Dari antaran perisitwa kebudayaan di atas, kita melihat betapa kuatnya daya betot karya seni dalam rangka menginspirasi nilai-nilai kebaikan bagi bangsa ini. Betapa pentingnya peran khazanah seni budaya dalam membangun pemertahanan kebudayan bangsa Indonesia.
Kota Manado bahkan provinsi Sulawesi Utara mengoleksi ribuan pelaku seni budaya yang terus menjalankan daya-daya kreatif mereka lewat karya-karya yang seperti tersuguh malam itu di OMMO Cafe.
Kerja-kerja kebudayaan semacam ini dalam perspektif semiologi disebut sebagai sebuah petanda dan penanda keadaban bangsa. Dan kerja-kerja pemertahanan budaya yang harus diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana agar dimengerti dengan mudah oleh pemerintah yaitu kerja membangun budi pekerti atau kecerdasan batin bangsa ini anehnya justru dilakukan oleh komunitas-komunitas masyarakat dan relatif tanpa sentuhan pemerintah.
Kritik yang selalu muncul dalam beragam dialog kebudayan selalu terkait dengan pertanyaan: Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menjaga, memelihara dan mendorong mereka untuk terus berkarya demi apa yang disebut sebagai pembangunan pemertahanan budaya?
Justru fakta yang terjadi, pada tingkat provinsi, instansi pemerintah yang terkait dengan hal ini seperti Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut tidak memiliki data base terkait seniman dan karya mereka. Taman Budaya yang menjadi rumah berkumpul berkreasi para seniman dan budayawan yang terlantar selama 8 tahun tanpa kegiatan konon justru mau dialih fungsi menjadi SPBU atau SPB Plat Merah.
Beruntung Museum Sulut yang nyaris hancur segera ditolong Gubernur Sulawesi Utara yang baru Yulius Selvanus yang menunjukkan komitmennya terhadap kebudayaan melalui revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara dengan anggaran Rp15 miliar. Kalau tidak, Dinas Kebudayaan Sulut menjadi semacam instansi yang tak berguna bagi pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
Apakah instansi ini memiliki dokumen “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah” (PPKD)? Entahlah. Yang pasti suatu fakta yang sangat miris terlihat betapa tidak seriusnya pemerintah di daerah ini dalam mengurus dan mengelola pembangunan pemertahanan budaya.
Di lain sisi bagi saya, membayangkan Indonesia adalah membayangkan laboratorium antropologi terbesar di dunia. Sebuah negara kepulauan terluas dunia. Di atas bentang negeri seluas 1.904.569 Km² ini, Indonesia mengoleksi lebih dari 300 suku bangsa dengan 64 ribu lebih peninggalan purbakala dan segala keragaman seni budaya.
Namun baru 8 tahun terakhir pemerintah Indonesia melakukan upaya memajukan kebudayaan Indonesia dengan payung hukum yang menaungi aset besar itu dengan kehadiran UU No 5 tahun 2017. Dan registrasi terhadap seluruh aset budaya yang ada baru serius dilakukan di tingkat nasional, di Provinsi Sulut entahlah.
Sebagai negara dengan ekosistem budaya yang sangat besar, puluhan tahun sejak kemerdekaan, ribuan pelaku seni budaya di negeri ini hanya dipandang sebelah mata. Betul mereka tak menyerah meski harus pontang-panting menjaga, memelihara dan memajukan kebudayaan sebagai sesuatu yang paling berharga di negerinya.
Namun andaikata negara sudah jauh hari memandang pentingnya pemajuan kakayaan yang maha berharga ini, maka saat ini kita akan melihat multiplier effect-nya pada kemajuan pariwisata.
Kendati punya pengaruh besar dalam mendatangkan devisa negara, namun dampak seni budaya atau kebudayaan Indonesia bagi pariwisata sejatinya hanya efek ekonomis saja. Sebab tujuan utama pemajuan pemertahanan budaya adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkeadaban, manusia Indonesia yang beradab.
Itu sebabnya fokus utama pemerintah Provinsi Sulut dalam membangun sektor pariwisata akan menjadi pekerjaan yang sia-sia apabila mengabaikan pembangunan dan pemajuan kebudayaan. Sebab hal utama dan terutama yang mendorong seorang turis mengunjungi suatu negara atau daerah adalah karena mereka ingin melihat perbedaan.
Penanda perbedaan itu bagi seluruh bangsa hanyalah budaya. Sebab, matahari yang terlihat di Perancis, sebagai misal, adalah matahari yang sama yang terlihat di Pulau Miangas, Talaud. Tapi kebudayaan orang-orang Minahasa dengan orang Perancis sudah pasti berbeda. Perbedaan itulah sejatinya yang memantik arus pergerakan pariwisata dunia. Perbedaan cara hidup dan pandangan-pandangan setiap bangsa inilah yang membuat orang tertarik dan tergerak untuk mengetahuinya.
Pada tahun 2017, saya menjadi salah seorang kurator nasional untuk buku “Apa dan Siapa Penyair Indonesia” yang diterbitkan Yayasan Hari Puisi Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari hasil kurasinya, Provinsi Sulawesi Utara mengoleksi sekitar 40-an penyair dengan spesifikasi nasional yang ditandai dengan adanya karya yang telah dibukukan. Sementara ada ratusan penyair yang memiliki karya tapi belum diterbitkan menjadi buku.
Saat ini dari hasil kurasi yang saya lakukan, telah terhimpun ratusan data biografi seniman Sulawesi Utara baik dunia lukis, teater, sastra, musik, paduan suara, seniman tradisional dan lain sebagainya. Seniman- seniman ini relatif tumbuh sendiri dan berjuang sendiri dalam berkarya, tanpa ada bantuan atau sentuhan dari pemerintah.
Apa yang kurang dari daerah ini? Dalam konteks Sulawesi Utara, daerah ini memiliki sumber daya kesenian dan kebudayaan. Karya-karya kebudayaan itu berceceran di mana-mana, dan tak ada satu pun cara atau kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah dalam menghimpun kekayaan budaya ini. Tak ada Gedung Kesenian, bahkan Taman Budaya mau dialihfungsi.
Bila dimetaforkan, pemerintah dalam hal pemajuan kebudayaan seperti penanam yang tak mau menuai. Pemerintah daerah lewat instansi-instansi itu selalu berkelit dengan alasan gelontaran dana yang minim yang membuat mereka tak bisa melakukan hal yang lebih.
Maka bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa pemimpin-pemimpin daerah sepanjang ini belum punya kemauan politik dalam melakukan pemajuan kebudayaan secara serius. Mereka lebih sibuk dengan festival-festival yang sarat dengan berbagai kegiatan seremonial pemerintahan yang lebih bertujuan sebagai pencitraan kekuasaan, atau pencitraan kelompok kepentingan politik lewat simbol-simbol warna dan jorgon yang bersifat politis yang intinya adalah pelanggengan kekuasaan bukan keseriusan kerja pemajuan kebudayaan.
Hal ini menjadi kontradiksi dengan pandangan pemerintah pusat yang menempatkan kebudayaan sebagai harta terbesar bangsa Indonesia. Bahkan di mata dunia, Indonesia disebut sebagai negara adidaya budaya.
Mari merefleksi lebih jauh. Dalam sejarahnya, kekayaan budaya inilah yang melandasi pemikiran Soekarno dalam merumuskan ideologi bangsa Pancasila. Bapak pendiri bangsa Indonesia ini memandang betapa penting kedudukan budaya sebagai landasan pembangunan bangsa.
Karena budaya adalah pendorong sebuah proses perubahan perilaku yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective), dan keterampilan (psikomotoric) pada diri seseorang atau pun masyarakat pada umunya.
Keragaman suku bangsa kita itu menampilkan kekayaan kearifan lokal yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.
Kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun dan dijaga.
Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam.
Mengapa kita harus menganggap penting upaya pemertahanan dan pemajuan budaya ini? Karena ciri khas kebudayaan inilah yang disebut filsuf Jerman Immanuel Kant sebagai suatu kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Kebudayaan merupakan semacam sekolah di mana manusia dapat belajar. Ketika manusia mulai bertanya-tanya tentang sifat sesuatu, atau mulai merumuskan pandangan bagaimana sesuatu bersikap di sanalah keberadaban dimulai.
Karena pada dasarnya, manusia bukan makhluk bertopang dagu, tetapi ia menerobos cengkraman fakta-fakta alam dengan mengadakan evaluasi dan mengangkatnya ke dalam policy-nya. Dalam konteks itu kita melihat di mana kebudayaan sebagai ketegangan antara imanensi dan transendensi yang dapat dipandang sebagai ciri khas dari kehidupan manusia seluruhnya.
Terkait keberadaan budaya yang luhur itulah komponis kelahiran Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart melihat dunia timur lewat gubahan-gubahan musiknya yang indah. Sementara penyair Jerman Johann Wolfgang von Goethe pernah menulis sebuah bait “Dort , im reinen und rechten! Will ich menslichen geschelecthen! In des ursprungs tiefe dringen” (ke sanalah, ke kesucian dan kesalehan, aku kan kembali ke asal mula ras manusia). Ameliorasi ala Goethe ini menandahkan pandangan para peziarah Eropa yang selalu merindukan Timur dan kembali ke Timur sebagai negeri-negeri dengan kebudayaan yang adiluhung.
Tak saja pada zaman Horace (Horatius) di Yunani ditemukan apa yang disebut sebagai dulce dan utile. Kecerdasan sastrawi dan kecerdasan musikal pun telah hidup dalam ribuan tahun bangsa Indonesia. Keindahan dan kebergunaan sastra telah menjadi akar sejarah dan filsafat kehidupan bangsa Indonesia.
Di negeri kepulauan ini, masyarakatnya memandang bahwa karya-karya seni budaya sama seriusnya dan sama pentingnya dengan filsafat atau ilmu pengetahuan kebijaksanaan dan memiliki persamaan dengan kebenaran atau jadi mirip kebenaran.
Di sisi itulah harusnya pemerintah membangun kesadarannya akan pentingnya upaya-upaya pemajuan seni budaya kita. Pemajuan Kebudayaan itu menunjukkan bahwa kebudayaan kita merupakan aset yang sangat berharga yang harus terus dilindungi dan dilestarikan untuk generasi mendatang. (*)
Penulis adalah redaktur senior di Barta1.com
Discussion about this post