Manado, Barta1.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang digelar DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (30/09/2025). Dalam rapat tersebut, Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi, Angga Yudiwinata Putra, memberikan penjelasan mengenai penyebab kelangkaan dan sistem distribusi yang tengah diterapkan saat ini.
Menurut Angga, Pertamina kini menggunakan sistem “subsidi tepat” melalui mekanisme QR Code untuk menyalurkan jenis BBM tertentu (JBT) seperti biosolar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) seperti pertalite.
“Penyaluran BBM bersubsidi saat ini sudah menggunakan sistem subsidi tepat dengan identifikasi lewat QR Code untuk mencegah penyalahgunaan,” ungkap Angga.
Angga menjelaskan bahwa setiap liter BBM subsidi hanya bisa disalurkan kepada pengguna dengan identitas yang terdaftar. Jika ditemukan pengisian berulang atau satu kendaraan memiliki beberapa QR Code, maka sistem akan otomatis memblokir QR tersebut.
“Banyak QR Code yang diblokir karena digunakan berulang-ulang. Bahkan ada kasus satu kendaraan menggunakan beberapa QR. Jika itu ditemukan, langsung kami blokir,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan QR Code, karena kode tersebut berkaitan langsung dengan data pribadi konsumen, layaknya kartu kredit.
“QR Code jangan difoto atau dibagikan. Kalau disalahgunakan, orang lain bisa menggunakan identitas kita untuk mengisi BBM bersubsidi,” ujarnya.
Angga menjelaskan bahwa Pertamina menyediakan fitur untuk me-reset QR Code. Jika QR digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, pengguna bisa menggantinya agar tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh orang lain. Ia juga menyarankan agar QR disimpan secara digital, bukan dicetak, untuk menjaga keamanannya.
Selain itu, Pertamina juga membuka layanan asistensi di Kantor Gubernur bagi masyarakat yang mengalami kendala penggunaan QR.
“Kami siap dampingi masyarakat yang mengalami kesulitan. Asistensi akan kami berikan hingga QR Code bisa kembali digunakan,” tambah Angga.
Menanggapi penjelasan tersebut, Anggota DPRD Sulut Jeane Laluyan menyampaikan kekecewaannya atas lambatnya penanganan dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tak kunjung ditindak tegas.
“Sejujurnya, kita semua sudah tahu di mana letak masalahnya. Tapi maukah kita menyelesaikannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing?” ujar Jeane.
Ia juga menyebut bahwa masalah serupa telah dibahas sejak hampir setahun lalu tanpa solusi yang jelas, dan bahkan mengaku pernah menerima laporan berupa foto adanya sopir yang memiliki hingga 19 QR Code.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran, kenapa tidak ditindak? Jangan sampai masyarakat semakin marah karena merasa haknya dirampas,” tegas Jeane.
Jeane pun menantang Pertamina untuk lebih serius menangani penyalahgunaan, salah satunya dengan membuat sayembara. Masyarakat yang berhasil menemukan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi bisa diberi imbalan.
“Kalau memang serius, coba sisihkan dana untuk sayembara. Jika ada masyarakat menemukan sopir atau oknum yang menyalahgunakan subsidi, berikan reward,” usulnya.
Dia juga menyampaikan data dari Biro Perekonomian Provinsi Sulut, yang menunjukkan bahwa hingga Agustus 2025, dari kuota solar sebesar 163 ribu kiloliter, baru tersalurkan 108 ribu kiloliter. Artinya, masih tersisa sekitar 55 ribu kiloliter, namun banyak masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Jeane menekankan bahwa RDP yang dilakukan berulang-ulang tanpa tindakan nyata hanya akan memperburuk situasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan instansi terkait.
“Kalau RDP dilakukan 10 kali tapi tidak ada hasil, saya malu ada di sini. Kita digaji oleh rakyat, mari selesaikan masalah ini bersama,” tegasnya.
Ia juga meminta pihak kepolisian dan instansi lain untuk tidak ragu mengungkap adanya oknum nakal, baik di SPBU maupun dari pihak Pertamina.
RDP lintas komisi ini turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut, antara lain Royke Anter, Yongkie Limen, Cindy Wurangian, Inggrid Sondakh, Royke Roring, Normans Luntungan, Abdul Gani, Nick Lomban, Harry Porung, Pierre Makisanti, Roger Mamesah, Pricylia Rondo, Eldo Wongkar, Seska Budiman, Vionita Kuera, Tony Supit, dan Julyeta Paulina Runtuwene.
Hadir pula perwakilan dari Polda Sulut, yakni Direktur Kriminal Khusus Kombes Pol FX. Winardi Prabowo beserta jajaran, perwakilan KOREM, Pemerintah Provinsi Sulut, serta dari PPH Migas.(*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post