Manado, Barta1.com – Polemik soal perubahan nama Rumah Sakit ODSK (Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga) mencuat ke publik setelah simbol nama rumah sakit tersebut yang sebelumnya terpasang rapi kini tak lagi terlihat.
Kondisi ini memicu reaksi dari Fraksi PDI Perjuangan, fraksi terbesar di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Melalui Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD, Berty Kapojos, fraksi ini menyuarakan penolakan terhadap kemungkinan penggantian nama rumah sakit pada rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (03/07/2023).
“Nama bukan sekadar label. Ia adalah bagian dari memori kolektif masyarakat yang harus dihormati,” tegas Kapojos, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Sulut.
Kapojos menyayangkan jika perubahan nama dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesinambungan semangat pengabdian. Ia menekankan bahwa Fraksi PDIP lebih menginginkan agar pemerintah fokus pada peningkatan mutu layanan kesehatan.
“Banyak hal memang perlu diperbaiki, tapi tidak semua yang baik harus diganti. RS ODSK adalah simbol keberhasilan rakyat dan pemimpin pada masanya,” lanjutnya.
Kabar hilangnya simbol ODSK di depan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulut juga mengejutkan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
“Saya tidak tahu siapa yang mencabutnya. Kalau benar dicopot tanpa seizin saya, berarti itu tindakan sepihak. Saya bahkan sudah bertanya ke Wakil Gubernur, dan kami berdua memastikan tidak pernah mengeluarkan perintah seperti itu,” tegas Selvanus.
Ia menambahkan bahwa dirinya justru menghargai pencapaian pemerintahan sebelumnya dan tidak memiliki niat untuk menghapus identitas ODSK.
“Saya tidak pernah berniat menghapus identitas ODSK. Bahkan saat berbicara di Kementerian Keuangan, saya menyampaikan apresiasi terhadap program ODSK dan terbuka untuk melanjutkan pinjaman demi pembangunan Sulut,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD ODSK, dr. Lidya Tulus, memberikan klarifikasi. Menurutnya, simbol atau plang RSUD ODSK di taman rumah sakit tidak dicopot atau dihilangkan, melainkan sedang dalam proses perbaikan.
“Perbaikan dilakukan karena lampunya mengalami korsleting dan perlu dicat ulang. Ini bagian dari persiapan peningkatan layanan untuk mendukung pengembangan Health Tourism, serta menyambut masyarakat dan tamu yang datang ke Provinsi Sulut,” jelas Lidya.
Meski isu ini masih berkembang, publik berharap transparansi dan komunikasi yang baik terus dijaga demi pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas. (*)
Peliput; Meikel Pontolondo
Discussion about this post