Bitung, Barta1.com – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Sulawesi Utara (AMNSU) menggelar aksi damai dan doa bersama, Rabu (9/4/2025). Aksi ini bergulir di tiga tempat; Kantor Wali Kota Bitung, Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung.
Demo dibuka dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi oleh Koordinator Nelayan Sulut, Mario Mamuntu, SAB dan direspon baik oleh Pemerintah Kota Bitung.
Pada kesempatan itu, Mario Mamuntu menyampaikan dua poin utama yang menjadi aspirasi para nelayan yakni, menolak sistem zonasi yang dianggap membatasi ruang tangkap nelayan lokal dan mendesak perluasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk kapal tradisional.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, melalui Sekda Kota Bitung, Ir. Ign. Rudy Theno, ST, MT, mengatakan, aspirasi yang disampaikan adalah satu spirit yang nantinya bisa didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bitung.
“Intinya, Pemerintah Kota Bitung mendukung penuh apa yang menjadi aspirasi bapak ibu sekalian,” ucap Rudy Theno.
Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan ST MSi, mengatakan menerima aspirasi dari para nelayan khususnya nelayan ikan Tuna terkait perluasan zona penangkapan ikan, dan selanjutnya akan disampaikan ke pusat karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ia juga menyebutkan, terkait Vessel Monitoring System (VMS) merupakan keharusan setiap kapal sesuai aturan pusat untuk dipasang di kapal masing-masing. Menurutnya, VMS ini sangat besar manfaatnya bagi para pemilik kapal, untuk membantu mengetahui keberadaan posisi kapal.
Aksi tersebut ditutup dengan penyampaian hasil diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan, oleh Koordinator Nelayan Sulut, Mario Mamuntu.
“Lewat aksi ini kami berharap mendapat solusi yang baik khususnya terkait perluasan zona penangkapan dan perluas WPPNRI untuk para nelayan khususnya nelayan Tuna,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Panglima Brigade Nusa Utara, sekaligus Ketua Umum AMNSU, Ical Mamuntu kepada awak media mengatakan, kebijakan pembatasan zona tangkap di laut bagian Bitung yang merupakan salah satu wilayah penangkapan utama di Sulut, telah mengakibatkan penurunan drastis hasil tangkapan.
Banyak nelayan kini harus pulang dengan tangan kosong, sementara biaya operasional terus meningkat.
Ical juga menegaskan bahwa, Aliansi Nelayan mendesak Presiden RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk segera turun tangan dan membuka ruang dialog yang adil.
“Regulasi kelautan tidak boleh ditentukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan nasib ribuan keluarga nelayan yang menggantungkan hidup dari laut,” tutup Ical.
Turut Hadir dalam pelaksanaan aksi ini, Dandim 1310/Bitung, Letkol CZI Hanif Tupen, ST, MIP, Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, SIK, MH, Ketua Umum Brigade Nusa Utara Indonesia, Stenly sendouw, Ketua Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kota Bitung, Dr. Drs. Arianto Kadir, S.Kom, M.Si, MH, Ketua Umum Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama dan Budaya (POLA) Kota Bitung, Puboksa Hutahean, Panglima Besar Manguni Muda Indonesia, Jefri Mamentu.
Hadir juga perwakilan Mahasiswa seperti, Lembaga Liga Mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). (*)
Peliput:
Chris Pontoh
Discussion about this post