Manado, Barta1.com – Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Sulawesi Utara (Sulut) yang tergabung dalam 4 perguruan tinggi, seperti Unsrat (Universitas Sam Ratulangi), Unima (Universitas Negeri Manado), Polimdo (Politeknik Negeri Manado) dan Polnustar (Politeknik Nusa Utara) datangi Kantor DPRD Provinsi Sulut, Selasa (25/02/2025).
Kedatangan ADAKSI ke Komisi IV DPRD Provinsi Sulut tujuannya untuk menyampaikan aspirasi pada rapat dengar pendapat (RDP), terkait tunjangan kinerja (TUKIN) diminta untuk diberlakukan pada PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) Remunerasi, PTN BLU non Remunerasi, PTN Satker (Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja) dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi).
Kemudian, mendesak TUKIN dibayar dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara) bukan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), berikutnya berkaitan dengan TUKIN dimintakan dibayarkan penuh sejak tahun 2020 tanpa potongan, termasuk pembayaran TUKIN bagi dosen aktif pada tahun 2020 – 2024.
Boyke Rorimpandey, salah satu pendidik Unsrat sekaligus pembina ADAKSI Sulut, mengatakan sebelum dirinya datang dan melakukan RDP bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, dirinya bersama rekannya Adi Nelwan sudah mengikuti aksi damai di area Monas Jakarta, tepatnya berdekatan dengan istana negara pada 3 Februari 2025.
“Aksi yang kami lakukan itu direspon oleh pemerintah di dalamnya termasuk Kementerian, tetapi responnya hanya surga telinga,” ungkap Boyke yang saat bersamaan didampingi oleh Koordiantor ADAKSI Sulut, Brave Sugiarso.
Kenapa menyebut sorga telinga, kata pendidik dari Fakultas Peternakan (Fatek) Unsrat ini, karena hanya dijanji-janjikan tanpa ada realisasi sampai saat ini, justru berdasarkan aturan mainnya yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah, baik dari Kementerian nyatanya diabaikan.
“Mengingat anggaran yang sudah diusulkan lewat Kementrian kemarin, yakni mas Nadiem Anwar Makarim, itu ternyata mentok di Kementerian saja dan tidak sampai ke Menteri Keuangan. Nanti, pada saat 2022 ADAKSI bergerak untuk menyampaikan dasar-dasar hukum serta mempertanyakan kenapa TUKIN itu tidak dicairkan sampai 2024. Kemudian dilanjutkan di tahun 2025, kami melakukan aksi lagi sampai melakukan pertemuan dengan Komisi X DPR RI dan Kementerian, tapi toh sampai detik ini belum ada jawaban yang pasti,” jelasnya.
Menurutnya, hanya saja bagi PTN Satker dan PTN BLU yang belum menerima remunerasi bisa dikatakan bisa bersenang-senang, kenapa seperti itu, karena sudah ada angin segar sebesar 2, 5 Triliun untuk dicairkan kepada mereka dari 80 ribu sekian dosen.
“Dari 80 ribu dosen dari angka 2,5 Triliun, berarti hanya 33 ribu yang bisa menerima, dan setengahnya tidak menerima. Setengah ini dari mana, yeah dari PTN BLU Remunerasi dan PTN – BH. Untuk itu, kami sangat mengharapkan lewat RDP dengan Komisi IV ini, agar dapat memfasilitasi maupun memediasi ADAKSI Sulut dengan DPR RI utusan Sulut untuk bergerak di pusat, kedua kami juga mengharapkan dapat difasilitasi untuk bisa berdiskusi langsung dengan mereka, sebelum Perpres (Peraturan Pemerintah) TUKIN Keluar. Saat ini juga, Komisi X DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Kemendiktisaintek masih membahas, terkait Perpres yang akan ditandatangani oleh Presiden,” tuturnya.
Hal yang dikuatirkan, tambah Boyke, ketika hanya keluar anggarannya sebesar 2,5 Triliun, maka yang terdampak adalah anak-anak yang ingin mengenyam pendidikan tinggi, terutama di Sulut.
“Lebih jelas dampaknya yaitu terjadi kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal), terus bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu, pasti tidak bisa menguliahkan anak-anak mereka. Pertanyaanya juga dampaknya dari mana, yeah karena dosen-dosen tidak mendapatkan kesejahteraan yang sebenarnya sudah diundang-undangkan. Berbeda lagi, ketika persoalan yang disampaikan terealisasi, pasti UKT tidak akan naik. Bahkan Menteri kemarin yang baru direshuffle prof. Satrio sudah berupaya untuk kiranya TUKIN ini bisa dicairkan sebesar 8,2 Triliun dari usulan awal 20 Triliun, kenapa 20 Triliun karena itu sudah dengan TUKIN yang dasarnya kuat sejak 2020 sampai 2024,” ucapnya.
Namun, ketika pembahasan melalui Komisi X yang disetujui itu hanya 2,5 Triliun. “Ini yang mengkhawatirkan kami, khususnya yang ada di Sulut dengan status PTN BLU Remunerasi. Saya saja sudah 4C sampai sekarang penerimaannya 0 itu P1, sedangkan golongan 4C hanya dihargai Rp. 700.000, di mana nilai tukar dan belanja sekarang ini tidak ada nilainya, jadi ini perlu diperjuangkan melalui perwakilan rakyat yang terhormat untuk sekirannya diteruskan ke pihak berwenang, baik itu melalui Kementerian maupun DPR RI,” kata pengurus ADAKSI Pusat ini.
“Sebelum juga saya kemari, sempat berdiskusi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik (WR 1) Unsrat katanya, tapi ini belum final yeah. Katanya UKT di Unsrat akan naik dan ini akan membuat gejolak sampai masyarakat akan turun demo. Dan Indonesia gelap yang dinyatakan pada tanggal 17 Februari 2025 kemarin, bisa saja terwujud, kalau persoalan ini tidak diperhatikan,” tegasnya.
Begitupun dengan Sekretaris ADAKSI Sulut, Asep Rahman, menyampaikan bahwa Kemendiktisaintek saat ini sedang menganaktirikan mereka.
“Dengan aturan yang sama teman-teman dari tenaga Kependidikan mendapatkan biar sedikit, sedangkan kami sebagai tenaga dosen tidak mendapatkan sama sekali, padahal mengacu pada regulasi yang sama. Kami juga mengeluhkan Kementerian saat ini, hanya sibuk menganti nomenklatur sampai 3 kali, itu dari Kemendikti, Kemendikbud, dan saat ini Kemendiktisaintek. Mereka melupakan anak-anaknya, karena sesuai dengan pernyataan Sekjen bahwa ini kesalahan dari Nadiem Anwar Makarim, jadi maladministrasi yang ada di Kementerian dibebankan kepada kami para dosen, sedangkan kami tidak tahu apa-apa, terus kami yang menerima dampaknya,” tutur Asep.
Bahkan Sekjen beralasan, lanjut Asep, bahwa Perpres tahun 2018 tidak ditindaklanjuti oleh Nadiem, padahal itu level kebijakan. “Padahal ini persoalan di mereka, kami yang menjadi korbannya, mohon suara kami ini bisa di bawah ke nasional.”
Hal itu juga ditambahkan oleh Aldi Nelwan, selaku pengurus ADAKSI Pusat sekaligus Dosen Unsrat. “Saya mau menggeluti sebuah angka – angka bahwa di kementerian pendidikan itu masih 0 rupiah, dibandingkan dengan Kementerian Industri mereka sudah menerima untuk asisten ahli itu 5 juta, kemudian Lektor 8,7 Juta, Lektor Kepala 10 juta lebih, guru besar 19 juta lebih. Itu di Kementerian perindustrian, perhubungan dan lembaga negara lainnya. Yang lebih hebat lagi di Kementerian PUPR TUKIN-nya jauh lebih besar, seperti asisten ahli 7 juta lebih, Lektor 10 juta lebih dan seterusnya. Ini aneh, dalam suatu pemerintahan di negara yang sama, tapi perlakuan berbeda, jadi ini ada double standard.”
“Perbandingan detail lainnya dengan Kementrian Perindustrian, untuk masa kerja 9 tahun, selain menerima TUKIN kinerja, mereka juga mendapatkan TUKIN profesional sehingga terjadi perbedaan pendapatan sekitar 5, 3 juta. Itu angka yang tidak memberikan kepuasaan kepada teman-teman. Ketika perjuangan kami ini berhasil, manfaat bagi Sulut itu apa ?. Kalau TUKIN ini berhasil, maka pemasukan bagi Provinsi dengan hitungan kasar bisa mendapatkan tambahan uang mendekati stengah triliunan per-tahun dengan adanya ribuan dosen, Unsrat saja sekitar 2 ribuan, UNIMA 2 ribuan, Poltek dan sebagainya, dikali rata-rata TUKIN berkelanjutan hitungan kasarnya sebesar Rp. 400 miliar lebih, ini pasti menambah kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Anggota ADAKSI Sulut lainnya juga angkat bicara, kali ini datangnya dari Sandra Inggried Asaoei, menyebut bahwa dampak dari TUKIN ini, sampai – sampai ada dosen yang memilih untuk berkebun dibandingkan datang mengajar, bahkan juga ada yang melakukan pekerjaan tambahan selain menjadi seorang dosen karena mencukupi kebutuhan keluarganya.
“Bahkan ada dosen juga melakukan pekerjaan tambahan sebagai driver, dan ini kenyataan terjadi, mohon persoalan ini segera diperhatikan,” pinta Sandra.
Luapan aspirasi pula disampaikan oleh Akademisi Fatek lulusan S3 Jepang, Arthur Rumagit, bahwa ketika aspirasi ini tidak ada kejelasan, maka dosen-dosen yang ada di beberapa perguruan tinggi di Provinsi Sulut akan mogok perkuliahan (tidak akan mengikuti kelas belajar-mengajar).
“Maka dari itu, saya mau meminta kepada wakil Ketua, Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulut untuk bisa memberikan masukan ke pusat agar nilai 2,5 Triliun itu bisa ditambah menjadi 8 Triliun sekian, agar semua dosen bisa menerima TUKIN,” tutur Arthur.
Setelah mendengarkan setiap aspirasi dari ADAKSI Sulut, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Vonny Paat, menanggapinya dengan mengatakan bahwa tidak ada keterwakilan Sulut di Komisi X.
“Tadi saya mendengar Wakil Ketua DPRD Sulut dan Wakil Ketua Komisi IV sedang bercakap – cakap, bahwa memang tidak ada keterwakilan kita di Komisi X. Cuman ada anggota berdarah Minahasa yang mencalonkan diri di Jakarta yaitu Once Mekel, mungkin aspirasi ini akan diteruskan kepada beliau terkait aspirasi dari Bapak-Ibu dosen yang tergabung dalam ADAKSI Sulut,” jawab Vonny sambil tersenyum.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Stella Runtuwene, menyebut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu dosen dari Komisi IV DPRD Provinsi Sulut akan ditindaklanjuti dengan membawa aspirasi ini ke DPR RI, kemudian akan diteruskan di Kementerian.
“Saya juga cari tahu kalau ada keterwakilan Nasdem di sana, ternyata ada yaitu Bapak Furtasan Ali Yusuf, di sini juga dia menyampaikan masalah Kesejahteraan guru harus diselesaikan dengan solusi yang kongkrit, termasuk tenaga pengajar. Terus terang saya akan ke Fraksi Nasdem di DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dari para dosen yang hadir pada hari ini. Kemudian, terkait TUKIN ini bisa saja tidak dianggarkan pada tahun – tahun sebelumnya, tapi kita juga bisa mengusulkan supaya anggaran tahun 2025-2026 ini, ada untuk TUKIN ini. Untuk anggaran kesejahteraan dosen itu harus ada, apalagi Kementrian juga sudah menyampaikan pemotongan anggaran untuk kesejahteraan anak didik, kami juga akan menyampaikan jangan hanya ada didik saja diperhatikan, tapi perhatikan juga tenaga pengajarnya agar bertambah kesejahteraannya,” jawab Stella.
Apa yang diperjuangkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Stella Runtuwene, sama halnya juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Louis Carl Schramm. “Saya ikut merasakan apa yang menjadi perjuangan Bapak-Ibu dosen, terkadang kita mendidik mahasiswa, sampai lupa dengan keluarga kita di rumah.”
“Bagaimana bisa kita memikirkan keluarga kita, sedangkan pemerintah juga tidak selalu memikirkan Bapak-Ibu. TUKIN sudah diatur , tinggal bagaimana distribusinya. Saya juga prihatin dengan adanya Kementerian yang baru, pasti Kebijakannya juga ada yang bergeser sedikit, apalagi ada efisiensi, tapi untuk dunia pendidikan dan kesehatan efisiensi nya sangat sedikit. Untuk masalah TUKIN ini, kami dari DPRD, khususnya Komisi IV akan berkomitmen mendukung dan menyampaikan aspirasi teman-teman ADAKSI Sulut supaya bisa sampai ke DPR RI dan Pemerintah pusat, dalam ini Kemendiktisaintek. TUKIN ini harus diperjuangkan, kami sepakat harus diperjuangkan,” tegas Louis.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Cindy Wurangian, menjelaskan inti yang dilihat saat ini berkaitan dengan TUKIN For All. “Tadi saja, saya melihat dari ruangan ini sudah ada perbedaan persepsi yang sudah diklarifikasi tadi, kan kami semua sudah menangkap maksudnya itu, mungkin saya mengusulkan di sini bukan hanya TUKIN For All, tapi TUKIN Full For All.”
“TUKIN For All saja, saya berpikir mau berjuang 8, 2 Triliun, tapi ketika tidak dapat karena hanya 2,5 Triliun. Dan itu kan terjadi kesenjangan, jadi intinya jangan terjadi double standard di negara ini,” pungkasnya.
Kemudian, RDP itu ditutup dengan aksi tandatangan bersama mendukung agar TUKIN itu diperhatikan oleh anggota ADAKSI Sulut bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulut. Bahkan juga, anggota DPRD Sulut Komisi IV yang hadir pada RDP itu, di antaranya adalah Julyeta Pualina Runtuwene, Pierre Makisanti, Irene Pinontoan, dan Vionita Kuera. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post