Talaud, Barta1.com – Ketua Bapera Kabupaten Kepulauan Talaud, Defit N Bee, S.Si mengimbau agar masyarakat tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas di bumi Porodisa, Selasa (11/02/2024).
Pasca pelaksanaan Pilkada Talaud 2024, masyarakat diminta untuk tidak gampang terprofokasi dengan postingan – postingan di media sosial yang bisa mengganggu serta memutus tali persaudaraan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bapera Kabupaten Kepulauan Talaud, Defit N Bee, S.Si.
Kepada media ini, tokoh pemuda yang juga merupakan ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ini mengajak seluruh elemen masyarakat lebih mempererat tali persaudaraan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.
“Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, generasi muda talaud, stakeholder dan semua lapisan masyarakat harus bijak menanggapi informasi yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut,” ucapnya.
Kata Bee, sebagai wakil rakyat, wajib hukumnya bagi dirinya untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Ia menegaskan bahwa hal ini perlu diperhatikan secara serius karena pasca pelaksanaan Pilkada 2024, ada potensi – potensi yang bisa memicu keretakan hubungan sesama saudara termasuk postingan di media sosial yang bernuansa ejekan dan saling sindir soal hasil pungut hitung suara serta tahapan sengketa yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Tak hanya itu, pria vokal yang akrab disapa DNB ini menyentil juga tentang TPP ASN dan ADD yang sedang berpolemik di tengah masyarakat.
Untuk TPP ASN dan ADD, ia menerangkan, berdasarkan hasil evaluasi DPRD dan TAPD untuk APBD tahun anggaran 2024, Kondisi anggaran TPP bervariasi untuk masing – masing SKPD.
“Oleh pemerintahan sebelumnya, harusnya dalam APBD induk 2024 dianggarkan selama 12 bulan. Tetapi hanya dianggarkan 5 sampai 6 bulan. Ada yang dibayar hanya sampai bulan mei dan ada juga yang sampai juni,” terangnya.
“Sedangkan untuk ADD, kata Bee, yang terbayar baru triwulan I yaitu bulan januari sampai bulan maret. Ditambah lagi belanja pokok bunga dan pinjaman di bank SulutGo,”
Lanjutnya, dengan kondisi keuangan daerah tidak stabil dan realisasi pendapatan asli daerah tidak maksimal atau kurang dari 50%, DPRD mendorong agar pemerintah dalam hal ini Penjabat Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Dorongan ini akhirnya diseriusi oleh Penjabat Bupati dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat seperti gaji dan TPP ASN dianggarkan sampai dengan bulan september 2024 dan diupayakan ditambah sampai 3,5 bulan, ADD triwulan II dan III dibayarkan, Belanja pokok bunga dan pinjaman ke Bank SulutGo dibayarkan,” kunci Bee.
Peliput : Evan Taarae
Discussion about this post