Manado, Barta1.com – Ketua Fraksi Gerindra Sulut, Louis Carl Schramm, mempertanyakan nasib tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut yang baru-baru ini banyak diberhentikan, Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Senin (3/02/2025).
“Dan mereka diantisipasi untuk tetap mengajar atau mengisi kekosongan dengan partisipasi orang tua, jangan sampai itu menjadi celah orang tua untuk menyerang sekolah,” ungkap Louis sembari mengingatkan Kepala Dikda Provinsi Sulut, Femmy J. Suluh dan jajarannya.
Catatan berikutnya, kata Louis, kepala sekolah yang akan pensiun sebanyak 35 orang di tahun 2025 dan PLH ada 21 orang, mungkin bisa dijelaskan bagaimana mengantisipasi ini. “Apabila ada kendala, nanti kita sama-sama mencari solusinya.”
“Bahkan di tahun 2025 ada guru pensiun kurang lebih tiga ratusan. Ini juga ketika belum ada penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk guru akan menjadi masalah tersendiri. Guru-guru yang pensiun ini jelas sangat paham dengan bidangnya, baik itu di SMA maupun SMK,” terangnya.
Persoalan itu pun ditanggapi oleh Kadis Pendidikan, Femmy J Suluh. “Berkaitan dengan masalah THL yang diberhentikan karena ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sampai saat ini 72 orang yang dirumahkan dan masih menunggu perjuangan selanjutnya, apakah mereka nanti bisa mendaftar di penerimaan berikutnya atau seperti apa, masih menunggu.”
“Aturan ini dikeluarkan oleh pusat, ketika kami masih melanjutkan, mungkin ada konsekuensi pembiayaan yang akan berpotensi menjadi temuan. Jadi untuk sementara, masih tetap menunggu ketika ada kebijakan lain, mengingat masalah ini bukan dirasakan oleh Sulut saja melainkan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sedangkan PLH atau PLT, menurut Femmy, PLT itu kewenangannya sama dengan kepala sekolah definitif. Jadi, kenapa belum didefinitifkan karena belum lama ini menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), di mana harus ada aturannya yaitu mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), mungkin setelah Gubernur dan Wakil terpilih dilantik proses pendefinitifan itu dilakukan dengan mengacu pada data asesmen kepala sekolah.
“Kemudian berkaitan dengan guru yang akan pensiun kurang lebih ada tiga ratusan, nah tren pensiun setiap tahun itu antara 250 sampai 300 guru, baik itu PNS maupun PPPK. Jadi, diharapkan formasinya ada setiap tahun, supaya stabil. Kebetulan Saya pernah di BKD selama 7 tahun, saya ikuti kendalanya selama ini ternyata ada pada penginputan data analis jabatan dan beban kerja,” jelasnya.
Bahkan ada sebuah sekolah yang menginput jumlah THL guru, tanpa melihat per detail jabatan yang dibutuhkan, seperti guru kimia berapa, guru fisika berapa. “Dan satu tahun kami berjuang dan dapodik membantu sekolah untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah, supaya formasi yang dikeluarkan berdasarkan tarikan data yang diinput.”
“Hal ini juga akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kami dalam melakukan perbaikan dan pembenahan ke depannya,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post