Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulut, Vionita Kuera, menegaskan ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulut bahwa daerah Nusa Utara mohon dikhususkan.
Apa yang Vionita sampaikan itu bermula dari beberapa tenaga pendidik yang tidak bisa mengikuti pelatihan dan pelantikan fungsional, hal itu dinilainya bukan disengaja, melainkan karena cuaca yang tidak bersahabat hingga membuat keberangkatan jalur laut itu tak dilakukan.
“Apakah mereka bisa diambil sumpahnya lagi Ibu, mohon mereka disesuaikan atau ada penilaian khusus, mengingat daerah kepulauan jalur transportasinya laut,” pinta Vionita kepada Kadis Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Dr Femmy J. Suluh, M.Si pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di Ruangan Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Senin (3/02/2025).
Berikutnya, berkaitan dengan cabang Dinas Pendidikan yang tidak memadai lagi gedungnya, apalagi pernah diterpa angin puting beliung. “Sengnya sudah terangkat dan dinilai sudah baik untuk ditempatkan. Mohon persoalan ini sesegera mungkin untuk diperhatikan ibu.”
Tidak sampai di situ saja, melainkan Vionita sendiri, meminta Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kondisi yang ada di SMK 1 Siau Timur.
“SMK 1 Siau Timur menjadi sekolah pusat unggulan. Di sana ada Jurusan Keperawatan sejak tahun 2015, mereka mencoba mengajukan pengadaan alat praktek, karena di sana kekurangan alat praktek bahkan bangunannya sudah tidak layak lagi untuk ditempatkan. Mohon masalah ini diperhatikan Ibu,” ucapnya lagi.
Bahkan istri dari politisi handal Ronald Takarendehang, menyentil beberapa proses rehab di sekolah SMA yang dinilainya bermasalah.
“Ada beberapa rehab sekolah SMA itu bermasalah, jika ini bermasalah, terus bagaimana dengan tahun mendatang berkaitan dengan perusahaan yang mengerjakan hal tersebut,”singkatnya.
Selanjutnya berkaitan dengan PIP (Program Indonesia Pinter), Kader Fraksi Golkar ini, menanyakan terkait verifikator bagi penerima beasiswa PIP. “Apakah verifikator ini dari Direktorat atau dari mana, apakah tidak bisa dari sekolah sendiri menjadi verifikatornya, supaya tidak ada kesalahan dalam pendataan.”
“Mengingat ada beberapa kasus di mana yang menerima beasiswa itu sebenarnya tidak layak menerima, untuk itu dimintakan kalau bisa verifikator-nya dari sekolah saja, karena sekolah yang lebih tahu kemampuan siswanya yang berprestasi dan kurang mampu,” jelasnya.
Menurutnya, sekalipun itu anak guru atau polisi yang gajinya di bawah 5 juta, mungkin itu bisa menerima yang terpenting anak ini berprestasi. “Sekali lagi mohon verifikator-nya diminta dari sekolah saja.”
Kepedulian Vionita patut diacungi jempol, sekalipun pendatang baru tak sungkan ia memperjuangkan pendidikan di Nusa Utara, yang merupakan Dapilnya sendiri.
Apa yang telah disampaikannya itu, ditanggapi langsung oleh Dr. Femmy. “Bagi yang tidak menerima fungsional, persoalan pelantikan itu ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), nanti kami akan berkoordinasi untuk melakukan pelantikan selanjutnya.”
“Apalagi baru-baru ini ada pemilihan kepala daerah (Pilkada), berbagai pelantikan akan dilakukan setelah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” kata Femmy.
Terkait Cabang Dinas selama ini disewa. Demi menghemat anggaran, mereka mencoba berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Sitaro, dan alhasilnya mereka bersedia meminjamkan satu gedung.
“Nah, itu gedung yang dalam kondisi yang tidak baik – baik saja, tapi untuk sementara mereka bisa berkantor di situ,” imbuhnya.
Kemudian berkaitan dengan rehab-rehab di daerah Sitaro nanti akan dikoordinasikan dengan PPK-nya, jika berkenan bisa mendapatkan data SMA mana itu Ibu, agar bisa dikomunikasikan dan ketika dasarnya real akan ditindaklanjuti. “Apalagi yang bermasalah itu menjadi tugas kami untuk menyampaikan, entah itu berkaitan dengan kekurangan volume atau keterlambatan lainnya.”
“Sedangkan beasiswa PIP ini , basis datanya itu dari sekolah sendiri. Jadi, data dari sekolah itu yang dijadikan dasar oleh pemerintah pusat, kemudian kami di Dikda (Dinas Pendidikan Daerah) menginput sesuai data yang diberikan oleh sekolah,” ucapnya lagi.
Baru dari pusat menetapkan SK sesuai kuota yang ada di pusat, tambah Femmy. Jadi, tidak semua terdata. “Nah, ada 2 jalur PIP Ibu, yang pertama berdasarkan data ini dan satunya lagi berdasarkan aspirasi. Dan inspirasi ini langsung dari para anggota DPR RI yang mereka ambil langsung datanya dari anak bersangkutan, mudah – mudahan ke depan sinkronisasi data ini lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post