Manado, Barta1.com – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut kembali melakukan Pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2025.
Pembahasan yang menuai banyak pertanyaan dari anggota Badan anggaran (Banggar) itu dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (25/11/2024).
Pertanyaan pertama datangnya dari Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen. Ia mempertanyakan pagu anggaran di Dinas Pendidikan yang awalnya 1,199 triliun, kemudian disesuaikan menjadi 1,132 triliun.
“Melihat pagu anggaran ini ada yang dikurangi secara bermakna, ada juga yang bertambah secara bermakna. Kasihan Dinas Pendidikan yang berkurang hampir 62 miliar. Melihat hal ini kami ingin meminta penjelasannya,” tanya Silangen kepada ketua TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sulut, Steve Kepel beserta jajarannya.
Hal yang sama juga disentil oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Stella Runtuwene, terkait pemotongan anggaran di Dinas Pendidikan.
“Pemotongan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut sangat signifikan, yakni 62, 97 miliar sekian. Jadi, saya mau bertanya kenapa begitu besar pemotongannya. Sedangkan pendidikan di Sulut saat ini sangat menurun, dibandingkan dengan daerah lain,” terangnya.
Stella menambahkan, terus bagaimana dengan anak-anak yang diprioritaskan untuk juara, tapi di Kedinasan Pendidikan sendiri terjadi pemotongan yang sangat luar biasa.
“Saya berharap anggaran di Dinas Pendidikan ini diperhatikan lagi, karena terbentuknya manusia hebat itu dari pendidikan. Jika ini dipotong sebegitu banyak, bagaimana anak-anak kita menjadi seorang yang hebat nantinya,” tuturnya.
Setelah mendengarkan pertanyaan dari 2 pimpinan Banggar itu, Ketua TPAD sekaligus Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel terlihat menjawab siap, sembari terlihat mencatat apa yang dipertanyakan maupun dimintakan, serta mengarahkan Kaban BKD Provinsi Sulut, Clay Dondokambey untuk menjawab.
“Berkaitan dengan pengurangan di Dinas Pendidikan. Pengurangan tersebut, menjadi 1.932 triliun yang mendapat selisih atau berkurang 62 miliar sekian. Sesungguhnya itu penyesuaian atau pengurangan terbesar, pada DAK fisik yang berkurang sebesar 123 miliar sekian,” jawab Clay.
Untuk menjawab terkait peningkatan mutu pendidikan, Clay menjelaskan pada pengalokasian anggaran terbesar terkait dengan penyesuaian non fisik sendiri. “Jika DAK fisiknya turun, DAK non fisik itu naik. Dalam hal ini untuk membiayai tunjangan profesi guru, jadi mutu kualitas pendidik masih menjadi perhatian dan naik menjadi 26, 8 miliar.”
“Kemudian tagging DAK khusus untuk P3K tenaga pendidik sebesar 23,4 miliar. Ini ada rincian yang akan diserahkan, dan di Dinas Pendidikan sendiri akan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan bagi siswa yang akan magang sebesar 1 miliar, jadi masih ada perhatian berkaitan dengan mutu pendidikan di Sulut,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post