Manado, Barta1.com — Hasil reses Dapil 1 pemilihan Kota Manado dibacakan anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, pada rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka laporan Reses II masa persidangan ketiga tahun 2023, Senin (05/09/2023).
“Segenap anggota yang didampingi oleh staf sekretariat telah menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, sekaligus mendengar usulan dari masyarakat. Pada intinya, kami simpulkan bahwa masyarakat Kota Manado mengharapkan daerah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw (ODSK) kiranya jalan lingkar Manado dapat diselesaikan, mengingat kemacetan di Kota Manado sangat terasa,” ungkap Amir di depan Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw.
Kedua, lanjut Amir, masyarakat Kota Manado berharap melalui kepemimpinan ODSK agar dapat mencari solusi terhadap aset yang pernah diberikan pemerintah Sulut dan pusat berupa ribuan unit rumah di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Darat Kota Manado. Hunian dimaksud peruntukan warga yang terdampak bencana maupun yang masih tinggal di lokasi rawan bencana.
Dalam amatan legislatif, ternyata masih banyak unit belum dihuni, bahkan ada yang sudah rusak. Sementara masih banyak masyarakat Kota Manado yang tinggal di bantaran sungai dan masih membutuhkan rumah tersebut.
“Ketiga masyarakat Kota Manado berharap kepada ODSK agar dapat menertibkan pemungutan uang komite di hampir semua sekolah menengah atas dan SMK yang terasa memberatkan para orang tua. Keempat, masyarakat mengeluhkan naiknya 9 bahan pokok. Maka dari itu, diharapakan adanya operasi pasar. Operasi pasar bukan hanya di pasar-pasar saja, melainkan bisa menyentuh ke kecamatan-kecamatan, sehingga dapat menghentikan orang-orang yang menimbun 9 bahan pokok dan bermain saat kelangkaan bahan tersebut,” pinta Amir meneruskan aspirasi masyarakat.
Lanjut kader PKS ini, bahwa masyarakat mengeluhkan soal kelangkaan LPG dan beras yang semakin naik. Sebagai contoh, beras buah merpati yang biasanya 60 ribu sekarang sudah 72 ribu per5 kilo gram. “Melalui rapat Paripurna ini, melalui bapak ODSK yang bekerjasama dengan Polda Sulut, kiranya mengaktifkan kembali patroli yang pernah terkenal dahulu sampai ke lorong-lorong, mengingat kemana di Kota Manado sudah terganggu pada lingkungan-lingkungan yang ada, sedangkan aparat sangat kurang. Sehingga perlu diaktifkan hal tersebut,” jelasnya.
“Pada Bapak ODSK dalam rangka menghadapi pesta Demokrasi kiranya dapat mengeluarkan seruan pada seluruh tokoh agama, masyarakat, aparat dan semua kita untuk menjaga situasi yang kondusif, dan kiranya tidak terjebak pada berita hoax, serta adu domba bahkan politik identitas demi menjaga Sulut yang hebat, adil dan sejahtera,” terangnya.
Kemudian, masyarakat pesisir nelayan Pantai di Kota Manado memohon perhatian dalam pengembangan Kota agar mereka tidak tertinggal, apalagi persoalan tambatan perahu dan bantuan bagi nelayan UMKM yang ada.
Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw menanggapi berbagai hal itu menyampaikan, anggota DPRD Sulut sangat kompak menyuarakan penyelesaian jalan lingkar Kota Manado. Ini juga akan menjadi tugas dari Gubernur untuk melobi pemerintah pusat, mengingat ruas dimaksud merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Perlu diinformasikan tahap 3 sementara pelaksanaan, insyaallah tahun ini sudah bisa fungsional karena ada ketambahan sekitar 2 kilo meter lebih dari pintu masuk Kota Manado, tepatnya dari batu Boboca sampai ke Sea sudah bisa digunakan. Berarti kita punya PR (pekerjaan Rumah) lagi 6 kilo meter, maka dari itu minta dukungan lagi terkait pembebasan. Sebenarnya kita sudah tuntas melaksanakan pembebasan, tetapi oleh Balai Jalan minta lebih lebar lagi. Maka dari itu, perlu kita duduk bersama untuk melaksanakan ini,” tuturnya.
Steven melanjutkan, terkait hunian di Pandu, memang benar kejadiannya seperti itu dan sudah melalui tinjauan langsung Gubernur dan Menteri PU. sebagaimana mencari solusi agar nilai manfaatnya dinaikan dan dipergunakan oleh orang-orang yang tepat.
“Berikut berkaitan dengan uang komite. Bukan hanya Dapil Manado mengeluhkan ini, melainkan semua Dapil menyuarakan ini. Padahal komite ini hasil diskusi internal masing-masing sekolah, stakeholder sekolah, para guru dengan orang tua murid. Setelah rapat, terus ada ketidaksepakatan nanti kita akan ingatkan kembali, bahwa menetapkan uang komite harus betul-betul merata. Jika bisa dilihat yang mampu mensubsidi yang tidak mampu, itu yang idealnya. Kita juga tidak bisa melarang orang yang ingin membantu sekolah. Kalaupun yang macam-macam harus kami tindaki,” tegasnya sembari menyebut ketidaksetujuan terhadap komite ini akan menjadi perhatian yang perlu disikapi.
Kemudian, berkaitan dengan kenaikan 9 bahan pokok, ini juga menjadi perioritas Gubernur. Sesuai dengan benang merah TPID, yang selalu melakukan monitoring, bukan hanya mingguan tetapi day bay day.
“TPID kita setiap Seninn melakukan pertemuan streaming dengan pemerintah pusat, salah satunya membahas terkait kenaikan 9 bahan pokok, terutama beras dan LPG. Saat ini, kenaikan inflasi kita bukan pada LPG dan beras, melainkan dari harga tiket. Sekprov melaporkan kemarin kepada saya bahwa tiket yang memicu kenaikan LPG ini,” terang Steven.
“Kemudian berkaitan dengan patroli akan menjadi tugas kami untuk menyampaikannya di rapat Forkopimda, khususnya kepada Kapolda agar bisa mengimplementasikan patroli keamanan seperti dahulu lagi. Begitu juga dengan politik adu domba, tugas kita bersama, apalagi bagi stakeholder pemerintahan untuk memonitoring upaya-upaya memecah bela dan mengaduh domba kita semua. Sekali lagi terimakasih, atas masukannya dari teman-teman anggota DPRD Sulut dari dapil Kota Manado,” pungkasnya.
Diketahui anggota DPRD Sulut dari dapil 1 Kita Manado, diantaranya Victor J Mailangkay, Arthur Kotambunan, Yongkie Limen, Kristo Lumentut, Amir Liputo Ayub Ali, Agustine Kambey dan Hilman Idrus. (**)
Peliput:
Meikel Pontolondo
Discussion about this post