Talaud , Barta1.com – Mahkamah Agung keluarkan surat edaran tentang larangan Pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama, Jumat (01/09/2023).
Pengadilan Negeri Melonguane mensosialisasikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2023 melalui penyebarluasan berita dan informasi.
Mahkamah Agung menekankan agar Pengadilan seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Melonguane mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2023. Pada pokoknya, surat edaran ini melarang Pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama.
Hal ini diungkapkan oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dalam Pembinaan Teknis Dan Administrasi bagi Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia pada (28/08/2023) di Banjarmasin.
Ia menerangkan, pada saat proses penyusunan surat edaran Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2023, Pokja Mahkamah Agung telah melibatkan para stakeholder terkait antara lain Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan pemuka agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha untuk menyerap aspirasi dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf f undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan norma pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 8 huruf f Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Terkait isu pelanggaran HAM terhadap pelarangan perkawinan antar-umat yang berbeda agama, dapat diterangkan bahwa implementasi HAM di Indonesia berbeda dengan HAM di negara-negara sekuler, dimana HAM di Indonesia tetap mengacu kepada Pancasila sebagai norma dasar pembentukan hukum yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.
Peliput : Evan Taarae
Discussion about this post