Manado, Barta1.com – Belum lama ini, LKPJ Gubernur tahun 2022 telah selesai dibahas. Dari pembahasan itu, berbagai rekomendasi DPRD bermunculan guna menyempurnakan program yang akan direalisasikan di tahun 2023 hingga tahun selanjutnya. Rekomendasi itu, dibacakan langsung Raski A Mokodompit.
“Ada pun catatan strategis yang menjadi rekomendasi DPRD, diantaranya mendorong pemerintah untuk lebih fokus menjalankan visi dan misi kepala daerah dengan berorientasi pada pencapaian target, yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Sulut tahun 2016-2021,” ungkap Mokodompit.
Kedua, pemerintah daerah harus selektif dan berinovasi dalam membuat program kerjanya. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan, dapat terserap secara optimal. Dengan membuat perencanaan yang matang, sehingga bisa mempengaruhi pencapaian target dan besaran sudah ditetapkan.
“Ketiga, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kemitraan dengan DPRD, terutama dalam mengawal pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Yang di input dalam setiap aplikasi SIPD berdasarkan hasil reses,” ujarnya.
Kemudian, keempat, pemerintah harus lebih fokus dalam mengelola sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa. Yang mengacu pada RKPD 2022, dimana sektor-sektor ini berhubungan langsung dengan kebanyakan masyarakat.
“Terkait pengelolaan keuangan daerah. DPRD Sulut memberikan rekomendasi untuk, mengoptimalkan penambahan pendapatan pajak dari alat-alat besar yang dikuasai oleh perusahan-perusahaan yang sedang beroperasi di wilayah Sulut. Kedua, perangkat daerah yang berpotensi dalam menciptakan pendapatan asli daerah. Untuk selalu, melakukan inovasi. Ketiga, mengedepankan prinsip keadilan, profesional, dan pemerataan anggaran belanja. Agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi dalam rangka pemberantasan kemiskinan,” terangnya.
Untuk itu, DPRD Sulut mengharapkan pemerintah lebih meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan aset dan keuangan. Sebagai langkah untuk, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Selanjutnya, DPRD mendesak agar pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan. Ya itu, perlu meningkatkan sarana dan pra-sarana pendidikan, kompetensi guru, kesejahteraan guru, serta penempatan guru sesuai dengan keahlian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Masih banyak sekolah di Sulut yang belum menerapkan kurikulum merdeka belajar. Untuk itu, segera disosialisasikan kepada setiap sekolah agar bisa menerapkan, kurikulum tersebut. Untuk bantuan studi akhir, bagi mahasiswa S1 dan S2 yang kurang mampu agar disederhanakan untuk tidak membuat surat SKCK dan keterangan tidak mampu. Bantuan S3, kirannya bisa dilaksanakan pada tahun 2023 ini.
“Terkait perguruan tinggi swasta kiranya bisa diberikan perhatian dan bantuan oleh Pemerintah Provinsi Sulut. Karena pendidikan swasta juga, telah membantu pendidikan di Sulut. Selanjutnya, terkait pendirian sekolah SMA/SMK di bagian Manado Utara, kiranya ditindaklanjuti. Dan ketujuh, menyangkut pembayaran honor diluar gaji THL yang semula dibayar dengan anggaran dana bos, sekarang bisa sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Terkait kesehatan, DPRD memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Sulut melakukan pemetaan dan penempatan tenaga dokter, bantuan fasilitas alat, dan sarana prasarana kesehatan, ambulance, dan obat-obatan di seluruh pelosok Kabupaten-Kota agar diperhatikan kesejahteraannya.
“Tenaga kesehatan kiranya dikerjakan sesuai kapasitas, dan ilmu sesuai dengan pelayanan publik. Agar kinerja dapat ditingkatkan dalam melayani masyarakat, dam demi kenyamanan masyarakat. Diperlukan juga, pelatihan khusus untuk hal tersebut. Perlu adanya pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk dokter ahli di Rumah Sakit Noongan Langowan, Manembo-nembo Bitung, dan ODSK untuk lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Lanjut Mokodompit, pelayanan kesehatan kirannya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan Kabupaten-Kota. Terkait dengan masalah stunting, pemerintah daerah didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten-Kota dalam menangani permasalahan tersebut.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang dengan kesungguhan, mengkritik bahkan memberikan masukan terhadap LKPJ yang telah disampaikan.
“Saya percaya rekomedasi yang disampaikan ini telah melalui suatu kajian, pemikiran matang dan komprehensif. Guna mendorong, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik. Serta bisa menjawab, harapan-harapan masyarakat kedepannya,” pungkasnya.
Terpantau Barta1.com, rekomedasi terhadap LKPJ Gubernur tahun 2022 dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dibuka Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post