Manado, Barta1.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut tahun 2022, Herol Kaawoan mengeluhkan soal pelayanan Rumah Sakit Daerah (RSUD) ODSK (Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga). Hal ini disampaikannya kepada Kadis Kesehatan Sulut, Debie KR Kalalo, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (11/4/2023).
“Saya dan istri membawa anak kami di RSUD ODSK. Saya mengikuti aturan mengantri seperti pasien lainnya. Setelah giliran anak saya diperiksa. Mereka bertanya sudah berapa hari sakit, saya menjawab baru satu hari. Mendengar jawaban tersebut, mereka menyebut akan memberikan resep terlebih dahulu, kemudian tunggu di luar baru pulang,” cerita Kaawoan dengan pelayanan yang dirinya terima di RSUD ODSK.
Ia menyesalkan pelayanan di RSUD ODSK tidak memuaskan. “Anak kami tidak diperiksa diagnosanya, hanya dijelaskan akan dikasih resep dan bisa pulang. Kemudian saya mencoba melihat SOP-nya, setelah melihat penanganannya ternyata diluar SOP. Melihat itu saya bertanya terkait penerapan SOP yang tidak sesuai, staf kesehatan dan dokter tersebut menjawab kok bapak bertanya SOP. Jika bapak bertanya seperti itu, anak bapak kami tolak dirawat di sini,” lanjut cerita Kaawoan terkait pelayanan di RSUD ODSK.
“Setelah saya mendengarkan jawaban staf dan dokter tersebut. Saya dan istri membawa anak kami di rumah sakit lainnya, dan saya bandingkan pelayanannya. Tolong ini menjadi catatan bagi pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kirannya tenaga kesehatan, honorer atau ASN harus diberikan punishment. Jika mau minta foto staf kesehatan dan dokternya ada pada saya, nanti akan diserahkan,” ungkap anggota Fraksi Nyiur Melambai ini di depan Sekretaris daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel.
Setelah mendengar keluhan Kaawoan terkait pelayanan di RSUD ODSK, anggota pansus lainnya angkat bicara. “Apa yang disampaikan oleh bapak Herol Kaawoan tadi sangat baik. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang ditempatkan di RSUD ODSK adalah keluarga-keluarga yang memiliki jabatan. Misalnya mereka memiliki keluarga di kantor gubernur, atau di DPRD Sulut. Jadi sesuka mereka apa yang akan dilakukan. Dimana-mana saya menemukan mental ASN yang mengandalkan keluarga. Bajingan-bajingan tengik ini harus dibatalkan, kenapa? Karena semua fasilitas di RSUD itu sama. Sama dengan perbankan yang diberikan, apa yang membedakan keduanya yaitu pelayanannya saja,” tutur anggota Fraksi PDI Perjuangan, James Tuuk.
“Berdasarkan penelitian, jika bapak Herol datang disuatu tempat. Kemudian pelayanan itu bagus, bapak Herol cuman berbicara paling banyak 3 orang saja, bahwa pelayanan RSUD ODSK itu bagus. Tetapi karena pelayanannya jelek paling sedikit bapak Herol akan berbicara ke-50 orang, bahwa RSUD ODSK jelek pelayanannya. Misalnya dia mengatakan jangan datang ke RSUD ODSK karena tidak baik pelayanannya, lebih baik pergi Rumah Sakit Teling atau swasta lainnya, ahh cilaka. Itu harus menjadi catatan yang harus dibenahi,” ujarnya.
Mendengar kritikan dan masukan Kaawoan dan Tuuk, langsung ditanggapi oleh Kalalo, selaku kepala Dinkes Provinsi Sulut. “Terkait dengan pelayanan yang kurang baik di RSUD ODSK kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang sudah terjadi. Tentunya, kami akan tindak lanjut sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kami yang terbaik kepada masyarakat,” jawabnya.
“Untuk itu, kami mendorong UPTD Kesehatan, Puskesmas maupun Rumah Sakit untuk melaksanakan akreditasi sesuai dengan standar pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sekali lagi, kami memohon maaf dan akan menindaklanjuti laporan ini,” pungkasnya.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post