Manado,Barta1.com — Julius James Tuuk dan Fabian Kaloh (FK), dua anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDIP, punya pandangan berbeda terkait Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Terkait kisruh yang terjadi di KPK, khususnya tes wawasan kebangsaan (TWK), saya menyatakan sikap mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri terkait keputusan-keputusan strategis, apalagi dalam hal pemberantasan korupsi. Jika tidak salah ingat ada 51 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK, sekali lagi saya secara pribadi mendukung keputusan dari ketua beserta jajarannya,” tanda Tuuk.
Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan KPK RI Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi, Andi Purwana, di ruang paripuran DPRD Sulut Kamis (17/06/2021).
Berbeda dengan Tuuk, Legislator dari Dapil Minut Bitung, Fabian Kaloh menyatakan sudah ketiga kali ia mengikuti pemaparan seperti ini dari KPK. Namun sistemnya tidak ada perubahan.
“Saya cukup lama mengenal KPK, jika tidak salah, 20 Maret kemarin, kami bertemu langsung dengan Ketua BPK RI saat menjadi pembicara,” tukas dia.
“Saya senang ketika beliau cerita tentang kondisi di Indonesia saat ini, kata beliau korupsi itu tidak hanya merugikan negara. Tetapi, mengambil hak asasi manusia. Dan beliau mampu menjelaskan akar dari persoalan penyebab korupsi, jika ia sudah tahu kenapa begini-begini terus keadaan kita di Indonesia,” tanya Kaloh.
“Saya sempet berpikir, apakah ini memang sengaja dibikin-bikin, seperti penjahat dan polisi. Jika korupsi pastinya ditangkap,” jelasnya.
“Saya senang pada pencegahan lebih besar daripada penindakan, kedua orang ini pemikirannya saja sudah berbeda. Kedua, KPK sudah buat sistemnya, yang benerin Tanjung Priuk itu kajian dari KPK, yang eskpor dan impor itu kajian KPK,” timpal Andi Purwana.
Tetapi, kata dia yang terjadi saat ini tidak ada perubahan. Berbeda dengan negara tetangga, masyarakatnya patuh pada hukum dan aturan di level terendah. Tapi di negara kita, lanjut dia, ada larangan parkir tapi tetap saja ada yang parkir di situ.
“Saya jadi bingung ini orang Indonesia yang tren atau ketinggalan, Sebenarnya aturan dibuat untuk ditaati, jika sistem benar pasti menjalankan pemerintahan ini pasti baik”, tutup Andi.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post