Manado, Barta1.com – Rapat paripurna DPRD Sulut terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Sulut mendapat sorotan Anggota DPRD Sulut Herry Rotinsulu.
Legislator PDIP Dapil Minut-Bitung ini mempertanyakan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 15 kabupaten/kota. “Saya mau mempertanyakan terkait Bumdes. Kelihatannya sudah mati suri, tidak ada yang saya lihat Bumdes itu jalan,” tanya Herry kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut, Roy Mewoh.
Kelihatan Bumdes ini tidak tepat sasaran, apakah ada Bumdes yang berhasil di 15 kabupaten/kota? Jika ada silakan sebutkan dimana lokasinya, agar anggota DPRD Sulut bisa turun lapangan (turlap) untuk melihat langsung.
“Bumdes sangat membantu, tetapi pengelolaannya yang salah. Kami mendorong kiranya Pemprov Sulut hingga kabupaten/kota bisa melihat permasalahan ini, agar Bumdes ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Lebih baik bergerak apa adanya, jangan sampai ada apanya. Mendengar pertanyaan Herry Rotinsulu, langsung ditanggapi Mewoh. “Anggaran untuk Bumdes sangat terbatas, sumber daya manusia (SDM) terbatas, tetapi kami berusaha meminta pendampingan atau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jika Pak Herry mau melihat Bumdes berhasil atau pengelolaannya berjalan baik, bisa kunjungi Kanonang Dua.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post