Manado, Barta1.com — Anggota DPRD Sulut, Fanny Legoh mengadakan rapat dengar pendapat dengan Himpunan Petani Cengkih (HPC) Sulawesi Utara, Ruangan Serba Guna, Jumat (02/10/2020). Dalam pertemuan tersebut, petani cengkih dari beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara ikut hadir.
Sekretaris HPC Sulawesi Utara, Maxi J. Karaseran mempertanyakan, persoalan harga cengkih yang hingga saat ini masih jauh di bawah harga. Ironisnya lagi menurut dia, biaya operasional untuk pekerja lebih tinggi dibandingkan hasil cengkih yang dijual. Hal demikian justru membuat mereka merugi, apalagi dalam terpaan pandemi Covid-19.
“Harga Cengkih dulunya perkilo Rp. 80 ribu hingga Rp. 100 ribu, tetapi kini perkilo hanya Rp. 50 ribu, sungguh membuat kami rugi,” kata Karaseran.
Oleh karena itu kedatangan Himpunan Petani Cengkih di Kantor DPRD Sulawesi Utara ingin mempertanyakan solusi agar petani mendapatkan keuntungan.
“Skali lagi, kami tidak butuh bantuan BLT, bantuan apapun itu kami tidak perlu, yang kami perlukan adalah harga cengkih yang bisa mensejahterakan akan petani cengkih dan kebebasan untuk melakukan penjualan dan sebagainya,” tegasnya, sambil menyatakan betapa proses memanen cengkih bukanlah hal mudah.
Menanggapi keluhan petani, Anggota DPRD Sulut, Fanny Legoh mengatakan dirinya secara kelembagaan siap berjuang membantu para petani cengkih di Sulawesi Utara. “Apa yang disampaikan bapa-ibu utusan dari HPC Sulut, ini menjadi tupoksi Komisi II DPRD Sulut, namun selaku wakil rakyat, saya siap mau membantu apa yang menjadi keluhan dari petani-petani cengkih,” ujar Legoh.
Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini menambahkan, petani-petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Cengkih Sulawesi Utara, dan DPRD bisa bertemu dengan Gubernur hingga Presiden untuk mencari solusi penyelesaian harga cengkih.
“Harus perlu diketahui, yang menjadi penguasa pada harga cengkih ini bukan pada pemerintah melainkan kepada pemilik modal yaitu, pengusaha. Sesuka mereka mau memainkan harga Cengkih ini, semua tergantung mereka. Yeah, jalan keluarnya kita harus menemui pemerintah pusat dan Gubernur Sulut untuk meminta ada kesejahteraan dari petani Cengkih,” ungkap Legoh. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post