Talaud, Barta1.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar uji petik bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Uji petik itu untuk mencocokan data pemilih yang disorot dan menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Sabtu (23/08/2020).
Dalam uji petik yang digelar di Aula KPU tersebut, data pemilih yang sempat disorot tajam Bawaslu tersebut, tidak mengalami kekeliruan. Hal ini berdasarkan pemaparan Budirman, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
Ia menerangkan, data yang diuji petik tadi yaitu data yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. “Data yang disampaikan panwascam dan PKD ke Bawaslu RI, setelah dicermati dan kita uji petik, ternyata data yang disampaikan itu tidak valid,” ujar Budirman.
“Misalnya menurut teman-teman Bawaslu ada 136 pemilih pemula yang tidak terdaftar di A.KWK, ternyata setelah dicek di A.KWK sudah terdaftar 115 pemilih dan sisanya sudah dimasukkan dalam pemilih baru oleh PPDP pada saat coklit,” tutur Budirman.
Ada laporan teman-teman PKD bahwa masih ada pemilih yang belum dicoklit karena belum ditempel stiker di rumah pemilih tersebut. “Setelah dilakukan pengecekan, pemilih tersebut sudah didatangai PPDP tetapi Dokumen Kependudukannya atau identitas berasal dari luar daerah. Otomatis tidak bisa di coklit atau ditempel stikernya karena yang bersangkutan identitasnya berasal dari luar daerah,” katanya.
Budirman menambahkan, tidak hanya Bawaslu, tetapi pihaknya selaku penyelenggara sangat menginginkan data pemilih yang akurat. Oleh karena itu, pihaknya sangat terbuka jika ada saran perbaikan dari Bawaslu dan jajarannya di bawah.
Saat memberikan saran juga harus sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya, ketika ada pemilih yang belum terdaftar maka harus disertakan juga dokumen pendukung misalnya foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan (Suket) sehingga bisa dipastikan pemilih tersebut memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar pemilih.
Hal ini diamini Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Aripatria Pandesingka. Dirinya mengatakan, uji petik ini dilakukan sehubungan dengan surat dari Bawaslu RI Nomor S-0442/K-BAWASLU /PM.00.00/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang catatan hasil pengawasan dan saran perbaikan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dan surat dinas KPU RI Nomor 643/PL02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang tindak lanjut catatan Bawaslu RI pada tahapan coklit serta surat jawaban Bawaslu Nomor: 033/K-BAWASLU-TALAUD.SA.07/TU.00.01/08/2020 tanggal 17 Agustus 2020 perihal penyampaian permintaan data.
“Kami sudah mengamati dan melakukan pencocokan data tersebut. Hal ini sudah kami paparkan juga kepada Bawaslu saat dilaksanakannya uji petik. Data yang kami pegang berdasarkan hasil coklit di lapangan oleh jajaran kami adalah data yang valid,” kunci Pandesingka.
Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubla Bawaslu Talaud, Tevi C Wawointana, mengatakan dalam uji petik tersebut ada beberapa data yang dikoreksi berdasarkan temuan di lapangan.
“Sebenarnya bukan masalah data KPU valid atau tidak. Mindsetnya harus benar, hasil temuan Bawaslu setelah dicermati KPU dan dilakukan uji petik maka hasilnya ada beberapa data yang kami sampaikan tepat dan ada beberapa juga yang perlu dikoreksi,” ungkap Wawointana.
Lanjutnya, hal itu dilakukan untuk menghasilkan daftar pemilih berkualitas. “Kalau data KPU valid ya seharusnya, karena mereka yang pegang semua data itu. Tetapi ketika ada temuan itukan berarti daftar pemilih ini harus diperbaiki dan dirapikan bersama secara terbuka oleh KPU dan Bawaslu dengan semua informasi dari masyarakat. Karena KPU lah tempat untuk mengkonfirmasi semua temuan kami,” kata Wawointana.
“Seperti itukan ada 21 pemilh dari 136 pemilih pemula yang tidak terdaftar di A.KWK yang setelah itu di coklit oleh PPDP, berarti kami memastikan hak konstitusi masyarakat Talaud harus dijaga. Saya kira itu,” jelas Wawointana.
Peliput : Evan Taarae
Discussion about this post