Oleh: Iverdixon Tinungki
Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Talaud tidak datang dari kebijakan pemerintah pusat. Lebih dari 1 abad, orang-orang Talaud memperjuangkan itu, sejak masa kerajaan-kerajaan nusantara, hingga era pasca-proklamasi Pengangsaan Timur 17 Agustus 1945.
Baru pada 2 Juli 2002 perjuangan panjang itu berpucuk, membuahkan Talaud yang otonom, setelah melewati lika-liku benturan, dan tahun ini (2020) kabupaten Kepulauan itu bisa merayakan usia ke 18 tahun, dipimpin 5 orang Bupati dan Wakil Bupati secara berturut-turut.
Talaud, boleh dikata surga yang hilang. Era kolonial, menjadikan kawasan ini sekadar titik hisapan. Dimasa kemerdekaan menjadi batas yang cenderung dilupakan –yang disebut secara santun sebagai daerah tertinggal—, tertinggal dari model kebijakan pembangunan sentralistik yang mementingkan kawasan daratan dan perkotaan, dimana wilayah kepulauan menjadi anak tiri yang dilupakan.
Profesor Bellwood, peneliti dari Inggris berkebangsaan Swiss yang berdomisili di Australia dan juga dosen terbang dari Universitas Chambera, pada 1974 meneliti wilayah ini. Bellwood ingin mengungkap perjalanan panjang masyarakat yang mendiami gugus kepulauan tersebut. Tidak banyak ditemukan Bellwood, termasuk prasasti, tulisan-tulisan dan artefak. Namun beruntung, ia masih bersua peninggalan keramik dari cina di kuburan-kuburan tua, di gua-gua. Di arsip pusat arkeologi Nasional, Bellwood menyatakan benda-benda berupa keramik, kapak batu dan barang-barang peninggalan lainnya yang ditemukannya itu diperkirakan berusia 6000 tahun SM.
Ekspedisi Ferdinand Magelhaens (1511-1521) pernah tiba di kepulauan ini juga, dengan seorang kepala armada perahu layar bernama Santos. Ketika itu pulau Karakelang masih bernama Maleon, Sinduane untuk Salibabu, Tamarongge untuk Kabaruan, Batunampato untuk kepulauan Nanusa, dan Tinonda untuk Miangas. Sejak masa itu, perdagangan barter dan sistim monopoli perdagangan rempah-rempah oleh negara-negara Eropa telah membentuk koloni-koloni perdagangan, bertujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah termasuk di wilayah gugusan kepulauan ini.
Selain Spanyol dan Belanda, bangsa Eropa yang pertama kali tiba di wilayah ini adalah Portugis. Portugis menjadikan wilayah kepulauan Talaud sebagai wilayahnya agar penguasaan perdagangan rempah-rempah tidak terganggu oleh pedagang dari China, Persia, dan Gujarat dari India, maka rempah-rempah seperti cengkeh, pala dan lainnya dipindahkan penanamannya dari Talaud ke Ternate. Portugis berniat memusnahkan tanaman rempah-rempah dari kepulauan ini. Keserakahan era kolonial itu juga meninggalkan luka yang dalam bagi Talaud.
Di usia terbilang belia ini, Talaud masih tergolong daerah terkebelakang. Talaud membutuhkan aliran investasi, dan percepatan pembangunan berbagai proyek fisik. Masalah eksesibilitas menjadi kendala yang paling memusingkan kepala. Masalah ini tak saja datang dari peliknya mengurus transportasi laut, di daratan ada ratusan sungai mengangah.
Dari hitungan Jimmy R. Tindi, seorang pemerhati masalah perbatasan, di pulau Karakelang saja ada 124 sungai, belum terhitung sungai-sungai di pulau lainnya. Sebuah gambaran hambatan yang luar biasa bagi denyut ekonomi Talaud.
Mayoritas penduduk setempat bergantung pada mata pencaharian sebagai petani tradisional. Kontribusi pertanian pada pembentukan PDRB atas dasar harga konstan baru mencapai 51,64 persen dengan nilai ekonomi Rp 176 milyar. Sebaran area pertanian pangan seperti padi sawah dan ladang hanya terdapat di kecamatan Tampanamma, Melonguane, dan Rainis. Selebihnya tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
Hasil perkebunan seperti pisang produksinya 1.271,3 ton terkonsentrasi di daerah Gemeh, Melonguane dan Kalongan. Hasil tanaman kelapa 11.675,6 ton terkonsentrasi di Kecamatan Beo, Nunasa. Cengkeh 113 ton terdapat di Kecamatan Beo dan Kalongan. Pala 1.618 ton di Kecamatan Kalongan. Kakao 532 ton di Kalongan dan Melonguane. Sektor peternakan nyaris belum banyak bisa diharapkan. Ketika itu, jumlah populasi Sapi di Kepulauan Talaut hanya 2.126 ekor tersebar di Melonguane, Beo dan Tampanamma. Populasi Kambing dan Babi 2.678 ekor terdapat di Essang, Rainis dan Beo. Ayam Ras 13.750 ekor, Ayam Kampung 34.272 ekor dan Itik 1.835 ekor.
Laju pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya bervariasi dari 4 sampai 5 persen. Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi melonjak menjadi 5,29 persen.
Talaud dimekarkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 dengan ibukota Melonguane, terletak di pulau Karakelang. Luas wilayah 1.288,94 km2, berpenduduk 91.067 jiwa. Diperkirakan telah dihuni manusia sejak ± 6.000 tahun SM, dan membentuk kultur manusia kepulauan, kental dengan nilai kebaharian; “Sinsiote Sampate-pate”, menginspirasikan simbol kebersamaan, keberanian dan harapan di hadapan kesulitan. Juga kecerdasan yang gemilang, ambisi positif yang tinggi, dan keberhasilan.
Dari 20 pulau, yang terbesar Karakelan, disusul pulau Mangaran, Salibabu, Miangas, Marampit, Karatung, Kakorotan dan pulau – pulau tidak berpenghuni lainnya. Daratannya seluas 1.288,94 km2 dan lautan 25.772,22 km2. Seperti halnya pulau-pulau di bibir lautan Pasifik, kepulauan ini adalah zamrud khatulistiwa yang cantik. Pantai-pantai bersih berpasir putih. Air laut jernih berpadu keindahan terumbu karang tempat ikan dan aneka biota laut berumah. Kendati cuaca lebih banyak ekstrim dari pada teduh, eskader Portugis dan Spayol memujinya ‘Paradiso’, surga selepas pantai kepala “K” daratan Sulawesi.
Dalam sejarahnya, kepulauan Talaud terbentuk dari pergesaran lempeng Halmahera dan lempeng Sangihe. Kedua lempeng saling “bertabrakan” mengakibatkan lapisan permukaan bumi terangkat di atas permukaan laut. Proses pangangkatan ini menurut para ahli, terjadi sejak zaman pleistosen (1,6 juta-10.000) hingga zaman holocen ditambah dengan kolonisasi tumbuhan, binatang dan manusia serta interaksi diantaranya, terbentuklah Kepulauan Talaud.
Gunung-gunung karang yang keras dan tajam nyaris menutup sebagian besar daratan. Aksesibilitas dari satu kampung ke kampung lainnya selalu terasa sulit, akibat kebijakan pembangun di masa Orde Baru terkesan abai menengok ke timur, apalagi ke pulau-pulau terluar di perbatasan. Di Talaud, untuk bisa sampai dari satu pulau ke pulau yang lain, kalau bukan melewati ombak, pasti arus mengurutkan barisan gelombang.
Di Indonesia, daerah perbatasan hingga kini berkonotasi kawasan penuh keterbatasan dan pembatasan. Tak mudah meraih peruntungan di sini, kendati letaknya strategis untuk pengembangan sektor perdagangan lintas negara, investasi dan pariwisata.
Dari pulau-pulau terluar Kabupaten Kepulauan Talaud, akan terlihat pantai-pantai terdekat kawasan Davao del Sur, Filipina. Namun sebagai bagian dari 199 daerah tertinggal di Indonesia yang tergolong terisolir karena berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi serta pertahanan keamanan, maka di sini, di Talaud, apalagi di tahun-tahun sebelumnya, cerita meraih kemakmuran menjadi kisah yang muram.
“Minum kopi di Davao lebih dekat ketimbang di Jakarta”, barangkali ada judul esai paling sarkastik –dilansir Harian Cahaya Siang, terbitan 1980—dalam mengambarkan persoalan daerah perbatasan ini.
Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia mencoba mengubah paradigma perbatasan dari kawasan belakang menjadi beranda terdepan. Namun niat baik membangun Indonesia dari pinggir ternyata sesulit mengurai benang kusut. Menerobos masalah pengelolaan batas negara adalah perkerjaan yang tak mudah. Terlalu banyak jalan buntu yang sulit dipapas –terutama menghadapi silang lingkar berbagai peraturan perundangan—yang membuat daerah perbatasan serasa sulit bernapas.
Sebagai misal, ketika Kapal Motor (KM) Roro dicanangkan melayani perdangan Indonesia-Filipina, armada dagang lintas batas ini ternyata langsung diterpa kendala. Dari data yang ada, terhitung dua kali saja kapal itu melintas di perbatasan. Muatan dari Sulut (Provinsi Sulawesi Utara) tidak memadai adalah persoalan utama. Sementara persoalan lain, ekspor seperti komoditi sarang burung walet terhalang oleh ketentuan Kementrian Perdagangan yang kurang menunjang.
Di lain sisi, Imigrasi Filipina menerapkan kebijakan penutupan perdagangan lintas batas dengan alasan pihak Indonesia mengubah secara sepihak pas lintas batas sesuai dengan Undang-undang (UU) Tentang Keimigrasian yang baru tanpa pembicaraan dengan pemerintah Filipina.
Mencermati persoalan daerah perbatasan –seperti yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Talaud- nyaris seluas kita menatap langit cerah di malam hari yang dipenuhi bintang-bintang. Kita ingin mengapai salah satunya, kemudian kita sadar, tangan tak terlampau panjang untuk meraihnya.
Ada garis kemiskinan yang tinggi di sana. Data tahun 2014, Talaud telah mengoleksi 9.220 orang miskin. Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat memperbaiki kehidupannya. Selain itu karena persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin.
“Jika kita tidak proaktif, janji-janji manis masa kampanye untuk mengentaskan kemiskinan, hanyalah tinggal janji yang tak pernah ditepati,” ujar mantan Bupati Sri Wahyumi kepada penulis pada 2018. Kemiskinan, lanjut dia, membuat anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Pada titik inilah kemudian kita percaya, waktu punya kisahnya sendiri untuk diceritakan. Waktu punya cara menginspirasi kita untuk berbuat kebaikan. Sebab, seorang pemimpin yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Dia harus liat berkelit dari kebuntuan. Dia harus punya daya lenting menyiapkan jalan raya meraih kesejahteraan bagi rakyatnya. Dia harus mampu menepis persoalan keterpencilan dan keterbelakangan Kabupaten Talaud akibat pola sentralisasi pembangunan di masa lalu.
Pada 2019, pertumbuhan ekonomi naik signifikan. Bila pada tahun sebelumnya rata-rata angka laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4 sampai 5 persen. Dalam dua tahun terkahir tren pertumbuhan ekonomi terus naik. Salah satu penyebab menaiknya pertumbuhan ekonomi ini ungkap BPS Kabupaten Talaud adalah dampak dari keberhasilannya menggenjot sektor listrik, gas, jasa keuangan serta asuransi hingga mengalami percepatan pertumbuhan.
Di era sebelum pasangan Bupati Elly E. Lasut dan Wakil Bupati Moktar Parapaga, Kabupaten Talaud mengalami pertumbuhan di bidang Industry Pengolahan mencapai 1751 perusahaan dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3903 orang. Sementara IPM periode 2014 – 2017 terus mengalami peningkatan dan semakin baik dari angka 66,14 di tahun 2013 menjadi 67,74 pada tahun 2017. Secara Regional, pada tahun 2017 IPM Kepulauan Talaud berada pada peringkat ke-10 dari 15 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Peringkat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan beberapa Kabupaten lain di wilayah daratan Sulawesi Utara. Sementara PDRB ( ADHB ) Kepulauan Talaud pada tahun 2016 naik mencapai 1,920 Triliun Rupiah.
Di sektor pariwisata, dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Talaud, hingga 2017 di Kabupaten Kepulauan Talaud bertambah 4 menjadi 18 hotel non bintang dengan 178 kamar dan 280 tempat tidur. Pada tahun 2017 tercatat ada 105 wisatawan mancanegara yang berkunjung. Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 3000 orang dimana angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang berjumlah 2700 wisatawan. Pada tahun 2018 kunjungan wisatawan nusantara kembali meningkat menjadi 3259 orang, dan wisatawan mancanegara 57 orang.
Untuk sektor perikanan dan kelautan, sejak 2014 mensasar target produksi ikan Tuna sebanyak 500 ton per hari. Hingga 2017 sebagaimana data di Dinas Perikanan dan Kelautan, target produksi tersebut mulai berjalan lancar dan terus naik.
Talaud sebagai negeri ikan memang bukan julukan yang baru. Sepanjang tahun kawasan laut utara ini disemaraki pemandangan takjub dan fantastik dari hempasan tuna. Dari data yang ada potensi lestari sektor perikanan kawasan ini pertahun sekitar 100 ribu ton. Sementara sekitar 80 persen tuna di Filipina berasal dari laut Talaud. Kemaharayaan sektor perikanan di Selatan Filipina, semisal pelabuhan perikanan di kawasan Gensan pun sangat bergantung pada hasil tangkapan dari laut kepulauan yang dalam sebutan tradisional bernama tanah Porodisa atau negeri surga ini. Ini sebabnya, pekan kedua Agustus 2018, PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus menanda tangani kerjasama di Bidang Perikanandan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Di era pemerintahan Jokowi-JK dengan Nawacitanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki program yang diberi nama Program Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PK2PT) di 5 pulau terdepan, yaitu Kabupaten Merauke (Papua), Simeulue (Aceh), Natuna (Riau), Maluku Tenggara Barat (Maluku), dan Sangihe Talaud (Sulawesi Utara). Untuk menggenjot sektor ini 91 unit armada tangkap didatangkan pemerintah. Pembenahan kawasan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu juga dilakukan di Desa Salibabu. Pembangunan alih status pangkalan pendaratan ikan menjadi pelabuhan perikanan pantai, sudah dibangun sejak 2015 hingga tuntas di 2016.
Pada 2017 kawasan ini sudah memiliki tempat pelelangan ikan cool storage, ice flake skala besar, balai dan rumah nelayan 50 unit. Talaud, kini siap bersaing dengan daerah lain di sektor perikanan dan kelautan. Sektor perikanan Talaud pun dilirik investor kelas dunia, di antaranya dari Tiongkok, Zhang Zhi Xiang.
Kepedulian dari pemerintah pusat lewat Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terhadap Kabupaten Talaud semakin tampak nyata lewat kunjungan Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Mentri KDP dalam menghadiri hajatan budaya sekaligus eko wisata bahari Mane’e yang berlangsung belum lama ini di negeri Porodisa, di negeri dimana ikan-ikan nyaman berumah.
Pemerintah Pusat memang harus menatap ke Utara, ke kawasan perbatasan yang dirubung berbagai ketimpangan. Tak saja masalah infrastruktur yang minim, tapi juga kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Negeri berpenduduk 91.067 jiwa ini mengharapakan program pembangunan yang lebih pro-rakyat.
Presiden Jokowi pun menoleh. Lewat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, tergelontorlah dana peningkatan jalan nasional lingkar pulau Karakelang Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Juga pembangunan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan. Sementara Direktorat Bandar Udara Kemeterian Perhubungan Republik Indonesia, juga mengucurkan anggaran perluasan bandara dan perpanjangan landasan pacu bandar udara Melonguane.
Dan akhir Juni 2018. Kapal tol laut Kendage Nusantara yang memuat berbagai jenis barang kebutuhan masyarakat perbatasan merapat di pelabuhan Melonguane. Armada Tol Laut itu langsung diberangkatkan dari pulau Jawa. Ini sebuah langkah terobosan. Setidaknya, mematahkan persoalan kemahalan harga dan kelangkaan berbagai jenis barang yang selalu dialami daerah perbatasan itu.
Kendati baru sebuah langkah awal setelah peresmian bandar Udara di Pulau Miangas pada Oktober 2016, kedatangan kapal tol laut itu membuktikan keseriusan Presiden Jokowi menoleh ke utara, ke negeri seluas 1.288,94 km2 itu, sekaligus membuka babak baru dalam denyut ekonomi di kepulauan berjuluk Bumi Porodisa ini.
“Langkah gigih pemerintah Kabupaten Talaud membangun daerah itu bagi saya sesungguhnya tak sekadar hasrat membangun daerah, tapi menyangkut urgensi kedaulatan negara di kawasan tapal batas,” ungkap Rimata Narande, Ketua organisasi terbesar masyarakat Talaud (Mukat). Mereka tahu dan sadar nilai strategis membangun Talaud untuk Indonesia. Ini bukan sakadar persoalan gengsi antara daerah kabupaten kota dalam semacam lomba keberhasilan membangun masing-masing daerah, tapi lebih kepada nilai urgensi dimana Talaud adalah sebuah tapal batas yang sarat masalah sensitif, ucapap Rimata dalam suatu percakapan sore ditemani kopi hitam kental di beranda rumah penulis, di awal Januari 2019.
Di tempat lain Jimmy R Tindi, politisi yang juga tokoh daerah perbatasan, mengungkap kekesalannya di seputar masalah cipratan dana Rp. 60 Miliar ke Kabupaten Kepulauan Talaud, dari total Rp. 3,1 Triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2018. Politisi Partai Hanura ini menilai, ada ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan provinsi ini. Politisi yang punya jam terbang tinggi dalam mencermati berbagai proses pembangunan Sulawesi Utara itu mengatakan, gemuknya APBD Sulut tersebut karena provinsi ini masuk dalam kriteria provinsi kepulauan, bukan mengacu pada besaran jumlah penduduk, yang selama ini menjadi acuan kriteria pembagian dana pembangunan provinsi itu. “Ini alasan Pemerintah Pusat menyetujui APBD Sulut 2018,” kata dia.
Ada 3 daerah kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara, yakni: Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Maka riskan dan terasa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kata Tindi, saat alokasi dana provinsi ke berbagai kabupaten kota mengacu pada besaran jumlah penduduk. Apalagi, Rp.60 Miliar yang dicipratkan ke Talaud itu sudah termasuk gaji PNS Provinsi Sulut di daerah seperti guru-guru SLTA. Bayangkan, kata dia, berapa sisa anggaran untuk porsi pembanguan fisik dari dana tersebut?
Nasib Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Sangihe tak lebih sama dengan Talaud. Karena mengacu pada besaran jumlah penduduk, maka kabupaten kota di daratan Sulawesi Utara mendapankan porsi anggaran yang besar, karena jumlah penduduknya besar, sementara 3 kabupaten kepulauan yang penduduknya relatif kecil, kecipratan remahnya saja.
Tindi menilai, sikap provinsi ini tidak sejalan dengan semangat Pemerintah Pusat yang lagi focus membangun daerah kepulauan dan perbatasan. “Provinsi hanya menggunakan sebelah mata dalam melihat urgensi persoalan pembangunan kawasan kepulauan dan daerah perbatasan,” kritiknya.
Menyangkut urgensi pembangunan kawasan kepulauan dan perbatasan terkait isu-isu sensitif di area tapal batas itu, terasa, patut disentil dalam bahasan lebih luas lagi, karena, memahami masalah perbatasan dibutuhkan sepasang mata yang punya tatapan jeli. Sesungguhnya mudah dipahami, bila dikaitkan dengan posisi strategis Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung berbetasan dengan Filipina. Dan Filipina dikenal sebagai koloni abadi AS.
Filipina sendiri belum lama, meleluasakan delapan pangkalan militer, dimana Amerika bisa membangun fasilitas untuk menyimpan peralatan, arsenal, dan berbagai suplai lainnya di bawah satu kesepakatan keamanan baru menyusul meningkatnya ketegangan seputar masalah di Laut Cina Selatan. Selain itu, Filipina- AS pada 2016 telah menandatangani kesepakatan EDCA (Enhanced Defence Cooperation Agreement) yang membolehkan Washington meningkatkan kehadiran militernya di negara bekas koloninya tersebut, termasuk rotasi keluar masuk kapal-kapal dan pesawat baik untuk misi kemanusiaan maupun operasi keamanan maritim. AS sendiri, sebagaimana terkutip Reuters, tengah mengincar akses terhadap 3 pelabuhan dan bandara sipil di Luzon, termasuk Teluk Subic yang sebelumnya pernah jadi basis angkatan laut Amerika bersama dengan pangkalan udara Clark.
Ditinjau secara geografis, kawasan Asia Tenggara sudah terkepung dengan fasilitas militer Amerika. Hal ini membuat negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei harus berhitung kembali ketika berhadapan dengan kepentingan AS, termasuk dengan perusahaan-perusahaan swasta pertambangan yang beroperasi di negara-negara tersebut.
Apakah kondisi ini bisa dipandang sebelah mata? Sebelum menjawab pertanyaan menarik tersebut, terasa perlu sebuah napak tilas ke sejumput masalah perbatasan kita, terkait dengan kepentingan Indonesia di kawasan perbatasan. Bisa dimulai dari sebuah pertanyaan: Apa sesungguhnya yang memicu besarnya perhatian Pemerintah Pusat kepada pulau Miangas, Talaud? Jawabnya adalah klaim negara Filipina atas pulau Miangas sebagai miliknya.
Miangas, pulau seluas 3, 15 km2 itu merupakan titik penting dalam batas kedaulatan Indonesia. Pemerintah Pusat saat ini sedang gencar membangun berbagai fasilitas strategis termasuk bandar udara yang belum lama selesai dibangun untuk mempercepat aksesibilitas ke pulau yang berbatasan langsung dengan negara Filipina itu. Dari posisi geografis, Miangas lebih dekat dengan negara tetangga yang diindikasikan memiliki hasrat memperluas wilayah. Pulau Miangas ini adalah salah satu pulau terluar Indonesia, di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi Utara.
Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu dan Traktat Paris tahun 1898, merupakan wilayah Filipina, bahkan masalah ini dengan UU pemerintah Filipina yang baru, kedua pulau masuk pada peta pariwisata Filipina. Traktat Paris memuat batas-batas Demarkasi Amerika serikat (AS) setelah menang perang atas Spanyol yang menjajah Filipina hingga ke Miangas atau Las Palmas. Traktat itu sudah dikomunikasikan Amerika Serikat ke Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak ada reservasi formal yang diajukan pemerintah Hindia Belanda terhadap Traktat itu. Hingga kini Indonesia dan Filipina belum mengikat perjanjian batas wilayah tersebut.
Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara pulau Miangas (Indonesia) dengan pantai Mindanao (Filipina) serta dasar laut antara pulau Balut (Filipina) dengan pantai Laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil. Disamping itu letak Pulau Miangas (Indonesia) di dekat perairan Filipina, dimana kepemilikan Miangas oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Peradilan Arbitrage di Den Haag tahun 1928. Di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Pulau Miangas merupakan titik terluar yang paling jauh dan berbatasan dengan Filipina.
Dalam adat Nanusa, Miangas disebut Tinonda. Konon, pulau ini kata para tetua adat di sana, sering menjadi sasaran bajak laut. Selain merebut harta benda, perompak ini membawa warga Miangas untuk dijadikan budak di Filipina. Di masa Filipina dikuasai penjajah Spanyol, Miangas dikenal dengan sebutan Poilaten yang memiliki arti: Lihat pulau di sana. Karena di Miangas banyak ditumbuhi palm mulailah disebut Las Palmas. Lambat laun pulau ini disebut Miangas.
Miangas bukan hanya menjadi sasaran perompakan. Pulau ini memiliki sejarah panjang karena menjadi rebutan antara Belanda dan Amerika. Amerika mengklaim Miangas sebagai jajahannya setelah Spanyol yang menduduki Filipina digeser Amerika. Tapi, Belanda keberatan. Sengketa berkepanjangan terjadi, kasus klaim Pulau Miangas ini diusung ke Mahkamah Internasional. Secara geografis, penjajah Amerika Serikat mulai bersentuhan dengan Sulawesi bagian utara sejak akhir abad ke 19. Di tahun 1898 itu, Amerika baru saja menguasai Filipina, setelah memerangi Spanyol yang ratusan tahun menduduki negara kepulauan itu. Setelah Spanyol ditaklukkan, muncul sengketa antara Amerika dengan Hindia Belanda. Sejumlah warga Karatung mempertahankan pulau itu sebagai bagian dari gugusan Kepulauan Nanusa.
Saat penentuan demarkasi antara Amerika dan Belanda, wakil raja Sangihe dan Talaud, serta tokoh adat Nanusa dihadirkan di Miangas. Dalam pertemuan untuk menentukan pulau itu masuk jajahan Belanda atau Spanyol, salah seorang tokoh adat Petrus Lantaa Liunsanda mengucapkan kata-kata adat bahwa Miangas merupakan bagian Nanusa. Gugusan Nanusa mulai dari Pulau Malo atau disebut Tonggeng Kawawitan (yang pertama terlihat) hingga Miangas.
Setelah Indonesia merdeka, kehidupan di Kepulauan Nanusa ini tidak berubah. Di masa Soekarno menjadi Presiden, hampir tak ada pembangunan di daerah itu. Terutama untuk fasilitas umum, seperti sekolah. Sekolah di pulau-pulau ini paling banyak dijalankan Yayasan Pendidikan Kristen. Daerah perbatasan tampaknya selalu berarti wilayah terisolasi, tertinggal. Ini merupakan dampak kebijakan pembangunan nasional di masa lalu. Potensi sumber daya laut yang dapat menjadi sumber kemakmuran masyarakat kepulauan, tidak mendapat perhatian.
Sementara persoalan lain yang merubung perbatasan ini yaitu kejahatan transnasional. Pada 23 Mei 2017, Pemerintah Filipina memberlakukan status darurat militer pasca aksi bersenjata jaringan kelompok Maute terkait ISIS di Kota Marawi, Filipina Selatan. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri pun bereaksi cepat mengimbau kewaspadaan semua WNI baik yang berada di Filipina dan di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tetangga terdekat. Sebahaya apa susungguhnya kawasan perbatasan Indonesia-Filipina?
Sebuah Drone mengudara di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina ketika itu. Peralatan canggih yang berfungsi sebagai pengintai ini dioperasikan untuk membantu tugas TNI di pulau Miangas, sebagai wilayah perbatasan RI-Filipina pasca serangan di Kota Marawi. Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Ganip Warsito ketika itu, mengatakan pihaknya telah siap mengantisipasi kemungkinan pemberontak melarikan diri ke wilayah perbatasan. Sementara pemerhati masalah perbatasan Sulawesi, Piters Sombowadile menyatakan kekhawatirannya atas kondisi kawasan perbatasan yang dinilainya sebagai wilayah yang sangat terbuka, berpori-pori dan rentan menjadi tempat transit untuk masuk ke wilayah Indonesia.
Kawasan perbatasan Indonesia-Filipina dari sejumlah catatan sejak dulu memang dikenal sebagai zona “panas” aktivitas bersenjata dan kejahatan transnasional. Kawasan ini dikenal sebagai daerah yang sering dimanfaatkan sebagai lintasan teroris, aksi penyeludupan barang dan senjata, serta lintas batas ilegal. Sejak era kerajaan-kerajaan Sangihe di Abad ke 16, pulau-pulau di kawasan Sangihe Talaud sudah menjadi ajang para perompak Lanun, dari Filipina Selatan. Serangan-serangan bajak laut itu begitu menakutkan, karena selain menjarah harta benda, mereka juga membunuh penduduk, memperkosa para wanita.
Sejumlah perang pernah terjadi antara perompak dan pihak kerajaan, kisah para tetua di sana. Bahkan, tutur mereka, untuk kawasan pulau-pulau terluar di Talaud, penduduk meminta bantuan armada laut Belanda untuk menghadapi serangan dari bajak laut Mindanao. Serangan di Pesisir timur dan barat pulau Karakelang di era penjajahan Belanda tercatat memakan banyak korban di pihak penduduk dan bajak laut. Bahkan dalam serangan itu pemimpin angkatan laut Belanda Joly ikut gugur dengan beberapa anggota pasukannya. Joly, oleh penduduk, dimakamkan di Pulau Nusa Dalam. Itu sebabnya hingga kini pulau Nusa dalam disebut Pulau Joly.
Dalam operasi “Sintuwu Maroso” (operasi pemulihan keamanan Poso) yang digelar Kodam VII Wirabuana sejak 14 Juli 2005 hingga 14 Januari 2006, sebagaimana lansir Tabloid Zona Utara edisi Februari 2006, terjaring 219 senjata api organik dan rakitan, 1.327 butir peluru, 12 bom, 5 granat. Senjata dan bahan peledak itu sebagaimana ungkap Mayjen TNI Arief Budi Sampoerna waktu itu, disinyalir berasal dari Filipina. Ia mengatakan, pasokan senjata ke daerah-daerah konflik di Indonesia berasal dari Filipina melalui pulau-pulau kecil di Sangihe Talaud dan dari pintu masuk pulau Miangas dan Marore.
Sementara data yang dilansir detiknews 4 April 2016, dalam menguak jejak teroris Santoso dan kelompok radikal di Moro Filipina juga menarik dicermati. Situs berita ini menulis, “Pimpinan kelompok teroris MIT, Santoso alias Abu Wardah memiliki hubungan dengan kelompok radikal MILF (Moro Islamist Liberation Front) yang berbasis di Moro, Filipina.”
Informasi itu diperoleh dari salah satu tersangka teroris yang sudah tertangkap yakni Iron. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudy Sufahriadi kepada detikcom 3 April 2016, mengatakan senjata yang dipasok ke Santoso itu berasal dari kelompok Anshorut Khilafah, salah satu pecahan kelompok MILF di Filipina. Iron sendiri diberitakan tertangkap di Manado saat sedang transit hendak menuju ke Filipina untuk mengambil senjata api yang dipesan Santoso, antara lain 2 pucuk M16 Baby, sepucuk senjata sniper, 2 pucuk senjata api Uzi dan sejumlah amunisi senilai total Rp 220 juta. Iron disebut mendistribusikan pasokan senjata api tersebut dikirim dari Filipina ke base camp Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, lewat jalur laut melalui Kota Manado.
Situs berita itu juga menyebutkan sebelum tertangkap, Iron berhasil menyelundupkan pasokan senjata api kepada Santoso yang berada di hutan di Poso. Senjata api dan sejumlah logistik lainnya, yang pernah ia pasok di antaranya sepucuk M16 baby berikut 4 magasen, 200 butir peluru senjata M16, sepucuk senjata Barret 50 Sniper SN No 241586, 20 butir peluru M50, satu buah granat nanas, 1 buah roket mini Bukttap dengan kode Ava 0069-89, 16 butir amunisi yang ukurannya lebih kecil dari amunisi FN 45.
Persoalan lain yang masuk skala kejahatan transnasional di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina dalam kurun 10 tahun terakhir sebelum Menteri Susi Pudjiastuti menerapkan kebijakan ‘tenggelamkan’ diantaranya aksi pencurian ikan. Dari data yang sempat dirilis Dinas Perikanan kabupaten Sangihe Talaud, aksi pencurian ikan oleh kapal asing di kawasan laut perbatasan itu diperkirakan mencapai 40 ribu ton pertahun.
Masyarakat di pulau-pulau kecil seperti Lipang, Matutuang, Kawio juga punya kisah miris akibat aksi bersenjata yang menyerang penduduk dan mata pencaharian mereka seperti rumpon. “Kami sangat takut bila membayangkan bahaya yang selalu mengincer kami ini,” ungkap Alfredo Sabu, warga Pulau Matutuang. Sekelumit fakta-fakta di atas setidaknya telah mengungkap betapa sensitif dan terbukanya kawasan perbatasan Indonesia-Filipina baik oleh aktivitas bersenjata dan kejahatan transnasional. (*)
Discussion about this post