Manado, Barta1.Com — Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sulawesi Utara, Lynda Wantania, memastikan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menutup bandara dan pelabuhan laut. Ini dia sampaikan menjawab aspirasi masyarakat yang meminta penutupan pintu masuk demi mencegah sebaran wabah Covid-19.
“Berdasarkan surat Menteri Perhubungan kepada Mendagri Nomor PL.001/1/4 Phb 2020 tanggal 6 April 2020 perihal operasionalisasi bandara dan pelabuhan dan prasarana transportasi lainnya maka penutupan bandara dan pelabuhan merupakan kewenangan pemerintah pusat,” tutur birokrat perempuan itu, Selasa (07/04/2020).
Meskipun demikian, Pemerintah telah membatasi jam operasional penerbangan untuk mencegah penyebaran covid-19. Juga memberlakukan protokol kesehatan bagi seluruh penumpang pesawat.
“Jadi Pemprov Sulut dan seluruh Pemda di Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menutup Bandara Udara dan Pelabuhan Laut,” terang dirinya.
Hal ini terkait keinginan sejumlah pihak untuk menutup bandara dan pelabuhan laut dengan adanya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan jumlah 8 orang, dikarenakan riwayat perjalanan dari luar daerah
“Sekali lagi ini merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Dalam hal menutup pelabuhan misalnya, Pemda harus mendapatkan persetujuan Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Begitu juga untuk penutupan bandara merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” jelasnya.
Kendati jam operasionalnya dibatasi, bandara juga harus melayani penerbangan untuk penanganan kesehatan/medis (medivac evacuation) serta untuk mengangkut sampel tes covid-19.
“Jam operasional sudah dibatasi jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Bandara tidak boleh tutup. Bandara harus terus beroperasi, karena tidak ada maskapai yang mau terbang hanya membawa sampel pemeriksaan covid untuk diteliti, lalu tidak muat penumpang, tentunya besar sekali untuk pengeluaran biaya operasionalnya,” ungkap Lynda.
Dia berharap masyarakat dapat melihat sisi positifnya. Jika pun pemerintah pusat mengizinkan dengan adanya kajian-kajian dari Dinas Kesehatan, maka itu harus dilakukan secepatnya. Diketahui bandara merupakan objek vital yang tidak hanya melayani penerbangan untuk penumpang, tapi juga angkutan kargo, logistik dan pos. Layanan ini sangat dibutuhkan masyarakat.
Bandara juga mempunyai fungsi sebagai bandar udara alternatif (alternate aerodrome) bagi penerbangan yang mengalami kendala teknis maupun operasional.
“Dan pelayanan navigasi penerbangan (Airnav Indonesia) juga tidak dapat ditutup mengingat layanan navigasi penerbangan ini tidak hanya diperuntukkan bagi penerbangan dari dan ke bandar udara setempat, tetapi juga melayani penerbangan yang melalui bandar udara tersebut atau yang ada pada ruang udara yang menjadi wilayah kerja pelayanannya,” ungkap Lynda. (*)
Peliput: Albert P Nalang
Discussion about this post