Sangihe, Barta1.com – Terkait dengan pelantikan pejabat tinggi pratama di lingkup Pemkab Kepulauan Sangihe, Bupati Jabes Ezar Gaghana meluruskan anggapan terkait nilai tertinggi Assessment Open Bidding yang dinilai oleh sebagian orang sudah paten akan menjadi pejabat tinggi pratama.
Menurutnya pemerintah daerah dalam hal ini bupati diberikan kewenangan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara memilih salah satu dari tiga nama yang dikeluarkan oleh lembaga penegak aparatur sipil tersebut.
“Bukan itu yang disuguhkan, yang keluar tiga nama dari KASN, tiga nama itu yang dipilih oleh Bupati. Karena yang menggunakan itu adalah Bupati. Jadi bukan yang jago, bukan yang pintar, tapi yang mau bekerja,” ungkap Gaghana, Selasa (14/1/2020).
Hal demikian juga ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Steven Lawendatu. Ungkapnya setiap kritikan itu siapa saja punya hak, tetapi pelaksanaan pelantikan itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dirinya menjelaskan bahwa dasar utama pelantikan yang dilakukan itu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Pasal 115 ayat 4, dimana kata dia panitia seleksi berkewajiban, setelah melakukan kewajiban seleksi terhadap beberapa jabatan kemudian melaporkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati melaporkan kepada KASN selaku lembaga teknis.
“Dan dalam laporan itu dari sekian kandidat calon itu diambil tiga terbaik, bukan orang nomor satu harus dia jadi pejabat. Tidak! Dari tiga terbaik itu kita melaporkan ke KASN sesuai Pasal 115 ayat 4, kemudian rekomendasi komisi aparatur sipil negara memberikan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati, untuk memilih satu dari tiga nama yang diajukan,” ujar Lawendatu.
“Makanya rekomendasi dari KASN tetap tiga nama yang dikeluarkan, tetapi diberikan kewenangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati untuk memilih salah satu dari tiga untuk ditetapkan dan dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi pratama,” jelas Lawendatu.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post