Sangihe, Barta1.com — Di tengah upaya pemerintah memperluas akses listrik nasional, persoalan elektrifikasi masih menjadi tantangan serius di wilayah perbatasan. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sedikitnya 1.480 kepala keluarga atau 3.790 jiwa masih tinggal di wilayah yang belum menikmati aliran listrik.
Kondisi tersebut dipaparkan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dalam Forum Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Penyediaan Lahan, dan Perizinan Lisdes Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (21/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM serta General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo.
Dalam forum tersebut, Thungari menyoroti persoalan kelistrikan Sangihe yang menurutnya belum sepenuhnya terselesaikan sejak Indonesia merdeka.
“Persoalan yang belum selesai sejak Indonesia merdeka. Dan itulah menjadi tuntutan kami,” kata Thungari.
Menurut dia, Sangihe memiliki karakter geografis yang membuat pemerataan listrik menghadapi tantangan tersendiri. Kabupaten tersebut memiliki 26 pulau berpenghuni, dengan sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
“Semenjak saya menjadi bupati, saya sudah dua kali ke PT PLN Persero pusat. Kemudian satu kali ke Kementerian ESDM dalam rangka pengusulan listrik sampai di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Thungari mengatakan, hingga saat ini masih terdapat tujuh wilayah yang belum teraliri listrik.
Selain itu, terdapat sembilan lokasi yang layanan listriknya belum tersedia selama 24 jam. Di sejumlah tempat, masyarakat bahkan masih mendapatkan pasokan listrik hanya sekitar enam hingga 12 jam per hari.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pulau Tatoaeng, yang berada berdekatan dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Di wilayah tersebut, ibu kota Kecamatan Kahakitang masih belum menikmati layanan listrik.
Kondisi itu berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Thungari mencontohkan pemerintah daerah tengah membangun sebuah puskesmas dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai sekitar Rp9 miliar. Namun, fasilitas kesehatan tersebut belum dapat beroperasi apabila belum tersedia pasokan listrik.
“Di sana kami sedang membangun Puskesmas dengan DAK Fisik anggaran Rp9 miliar yang belum bisa beroperasi kalau tidak ada listriknya,” kata dia.
Meski demikian, Thungari mengakui terdapat perkembangan dalam pemerataan kelistrikan selama beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut sejumlah wilayah yang sebelumnya belum mendapatkan listrik 24 jam kini telah menikmati layanan penuh.
“Sudah ada empat yang listriknya 1×24 jam,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran PLN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas upaya meningkatkan layanan kelistrikan di wilayah kepulauan.
Menurut Thungari, progres tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelistrikan di Sangihe dapat diselesaikan secara bertahap apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN terus memperkuat koordinasi.
Namun, masih adanya ribuan warga yang belum menikmati listrik membuat persoalan tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Kalau bicara wilayah kepulauan mungkin Sangihe yang paling banyak belum ada listrik,” kata Thungari.
Bagi pemerintah daerah, ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah warga. Listrik juga menjadi prasyarat bagi berjalannya fasilitas kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik di pulau-pulau terluar.
Karena itu, pemerintah daerah berharap program elektrifikasi dapat terus dipercepat sehingga masyarakat di seluruh wilayah berpenghuni di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menikmati layanan listrik secara merata.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post