Sangihe, Barta1.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meminta pemerintah pusat dan PT PLN (Persero) mempercepat program elektrifikasi di wilayah kepulauan. Bupati Sangihe Michael Thungari bahkan meminta penyelesaian sejumlah wilayah yang belum berlistrik tidak menunggu target nasional 2029.
Desakan itu disampaikan Thungari dalam Forum Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Penyediaan Lahan, dan Perizinan Lisdes Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (21/9/2026).
Forum tersebut dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo.
Thungari mengatakan pemerintah daerah telah berulang kali menyampaikan persoalan kelistrikan Sangihe kepada pemerintah pusat dan PLN.
Sejak menjabat sebagai bupati, ia mengaku telah dua kali mendatangi kantor pusat PLN dan satu kali mendatangi Kementerian ESDM untuk mengusulkan percepatan elektrifikasi di wilayah kepulauan.
Menurut dia, kondisi kelistrikan di wilayah perbatasan masih tertinggal dibandingkan wilayah daratan. Selain persoalan wilayah yang belum berlistrik, sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan durasi pasokan listrik.
Namun, Thungari menyebut keandalan listrik di Sangihe mulai menunjukkan perbaikan.
Ia mengapresiasi jajaran PLN yang menurutnya telah mendorong peningkatan layanan selama lebih dari satu tahun terakhir.
“Kalau satu bulan saja tidak ada pemadaman bergilir, saya sedang menguji Pak Manajer UP3 PLN Tahuna. Tapi bersyukur sejak Pak Eko ini sudah berkurang jauh,” kata Thungari.
Di sisi lain, pemerintah daerah meminta percepatan untuk wilayah yang hingga kini belum menikmati listrik.
Thungari menilai kebijakan pemerataan listrik harus memperhatikan kondisi geografis wilayah kepulauan dan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan wilayah daratan.
“Kami tidak tahan, Pak, menunggu hingga 2029. Kami memohon Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk segera di tahun 2027,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia juga menekankan bahwa alasan tingginya biaya pembangunan jaringan listrik di pulau-pulau tidak seharusnya menjadi hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau dulu kita bisa bicara listrik rugi, atau per kWh-nya mahal kalau di pulau, tapi sekarang tidak bisa, Pak. Negara harus hadir,” kata dia.
Bagi Thungari, listrik merupakan bagian mendasar dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus fondasi pembangunan di daerah kepulauan.
Ia mengingatkan, pembangunan ekonomi dan capaian pemerintah daerah akan sulit dirasakan secara merata apabila sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
“Listrik adalah hak masyarakat dan kami daerah kepulauan memohon segera dibantu kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujarnya.
Thungari juga menyinggung penghargaan yang baru diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, capaian pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan infrastruktur dasar.
“Jangan bicara penghargaan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya kalau listrik belum ada,” katanya.
Ia mengatakan kondisi geografis Sangihe membuat kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain.
Karena itu, pemerintah daerah berharap forum bersama Kementerian ESDM dan PLN tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat elektrifikasi, khususnya di pulau-pulau berpenghuni yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik secara penuh.
Bagi Sangihe sebagai daerah perbatasan, percepatan elektrifikasi bukan hanya menyangkut pembangunan jaringan listrik, tetapi juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan pemerintahan.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post