Talaud, Barta1.com — Surat balasan BNPP RI bernomor PRC/32.02/1213/VI/2019 yang ditujukan kepada kepala daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, menjadi penegasan bagaimana komitmen pemerintah pusat meratakan pembangunan pulau-pulau di perbatasan. Salah satu yang kena dampak positifnya adalah Pulau Kabaruan.
Surat itu menyatakan Kecamatan Kabaruan dan Kecamatan Damau ditetapkan sebagai lokasi prioritas. Hal sama juga dinyatakan untuk Kecamatan Nanusa, Melonguane, Miangas dan Melonguane Timur. Diketahui, surat tersebut merespons permintaan pemerintah daerah Talaud yang meminta penambahan lokasi prioritas (Lokpri) pengembangan daerah perbatasan.
Selebihnya pula, ada 4 pulau kecil terluar yang menjadi prioritas; Miangas, Marampit, Kakorotan, Kabaruan dan Pulau Intata yang tidak berpenghuni.
“Manfaat sebuah daerah atau pulau terluar ditetapkan sebagai lokasi prioritas sangat besar,” kata Kepala Bapelitbang Talaud Yohanis BK Kamagi Selasa (27/08/2019).
“Pemahaman sebagai Lokasi Prioritas Maka setiap kegiatan yang mengedepankan nawacita ke 3 maka lokasi prioritas adalah Daerah atau tujuan terdahulu atau pertama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan,” terang dia.
Camat Kabaruan Djemi SL Laluraa SH MH mengucapkan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat.
“Tentunya kita sangat berterima kasih kepada pimpinan pusat bahwa atas perhatian pemerintah pusat. Pulau Kabaruan atau Kecamatan Kabaruan sudah ditetapkan sebagai pulau terluar sesuai dengan Keppres,” ujar Laluraa.
Dia berharap ke depannya perhatian pemerintah pusat juga akan selalu terfokus terutama dalam rangka pembangunan, peningkatan sarana-prasarana jalan, pelabuhan laut dan juga akses masyarakat di Kecamatan Kabaruan untuk menuju ke ibukota kabupaten dan ibukota provinsi.
“Terkait Kecamatan Kabaruan sebagai pulau terluar, yang namanya pulau terluar itu merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Tokoh masyarakat Hariono Bowonseet mengatakan, ketika menjadi lokasi prioritas, masyarakat Pulau Kabaruan akan merasakan sentuhan langsung pemerintah pusat.
“Sentuhan tangan pemerintah pusat akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi dalam hal pembangunan,” kata Bowonseet yang juga Pimpinan LSM LAK-P2N, aeraya mengapresiasi keseriusan Presiden Jokowi, Gubernur Sulut dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. (*)
Peliput : Evan Taarae
Discussion about this post