Manado, Barta1.com – Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, anak perempuan, tapi juga bisa terjadi pada anak laki-laki, dan kelompok disabilitas bahkan lansia. “Tahukah kita apa yang dialami korban kekerasan seksual terutama korban perkosaan? Tidak hanya luka fisik namun yang terberat adalah trauma mendalam yang akan terbawa seumur hidup korban,” ujar Nurhasanah dari Swara Parangpuan (Swapar) Sulut lewat rilis yang dikirim kepada Barta1.com, Selasa (16/7/2019).
Nur mengatakan fakta yang ada bahwa korban seringkali tidak mendapatkan penanganan yang dibutuhkan bahkan untuk mendapatkan hak kebenaran bahwa dia adalah korban masih dipertanyakan dan justru dipersalahkan.
“Sehingga bagaimana korban bisa mendapatkan layanan rehabilitasi untuk pemulihan traumanya dan mendapatkan keadilan. Sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) bisa menjadi dasar hukum untuk korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan terutama rehabilitasi dan keadilan,” katanya.
Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzil “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap penting karena ada beberapa kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak bisa dijangkau secara hukum oleh UU yang sudah ada. Karena itu UU ini sangat berkaitan dengan KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. RUU ini juga diharapkan menjadi payung hukum untuk rehabilitasi terhadap korban”.
Dia juga membeber data kasus kekerasan perempuan sesuai hasil pantauan media yang dilakukan Swara Parangpuan tahun 2018 mencatat 150 kasus, 73% adalah kasus kekerasan seksual. Dimana 57% adalah kasus perkosaan dan 16% kasus pelecehan seksual dengan korban usia anak 75%.
Tahun 2019 per Juni tercatat 76 kasus, 67% adalah kasus kekerasan seksual. dimana 55% kasus perkosaan dan 12% kasus pelecehan seksual dengan korban usia anak 83%.
Tingginya korban anak pada kasus kekerasan seksual, sangat memprihatinkan. Maka dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2019, Swara Parangpuan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS) Sulawesi Utara yang terdiri dari sejumlah lembaga antara lain LBH Manado, LSM, organisasi mahasiswa, komunitas, dan AJI Manado mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bentuk tanggungjawab negara untuk melindungi seluruh warga negaranya dari tindakan kekerasan seksual.
Peliput : Agustinus Hari
Discussion about this post