Manado, Barta1.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar pertemuan dengan manajemen pabrik minyak kelapa. Tatap muka tersebut mencari solusi perbaikan harga kopra di tingkat petani yang anjlok karena turunnya harga minyak nabati dunia.
“Pak Gubernur meminta supaya ada kebijakan dari teman teman pabrikan khusus kopra Sulut ada kenaikan. Ini untuk menolong para petani,” kata Kandouw kepada pihak pabrikan di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Selasa (4/12/2018).
(baca juga: Jull Takaliuang: Selamatkan Sulut Dari Gempuran Sawit)
Dia berharap pihak pabrikan dapat menyisihkan keuntungannya untuk membeli kopra petani. Adapun semua perusahaan yang mengikuti pertemuan menanggapi positif permintaan itu, yaitu PT. Cargil Indonesia Indonesia Amurang, PT Salim Ivomas Pratama Bitung, PT Agro Makmur Raya Bitung dan PT Multi Nabati Sulawesi Bitung.
“Puji Tuhan pabrikan menyanggupi, kopra Sulut akan dinaikkan. Untuk itu pusat kantor pendukung yang ada di Medan dan Jakarta, kita sepakat akan ke kantor pusatnya. Kita sudah membuat appointment,” ujar Kandouw.
Lebih lanjut, Kandouw mengatakan, rapat dengan pihak pabrikan ini merupakan himbauan Gubernur Olly Dondokambey, SE agar pihak pabrikan punya keterpanggilan, kepedulian dan mennyampaikannya kepada pimpinan mereka di kantor pusat terkait nasib petani kopra sehingga diharapkan harga kopra bisa naik sebelum 25 Desember 2018.
“Semoga Januari-Februari 2019 sudah jadi normal karena trend di luar negeri memasuki musim dingin harga kopra akan dinaikkan,” ujar Kandouw.
(baca juga: Sisi Lain Permesta, Perang Yang Dipicu Oleh Kopra)
Sementara itu, salah satu perwakilan perusahaan yang hadir dalam undangan tersebut berjanji akan menyampaikan rencana ini kepada manajemen perusahaan dan akan segera ditindaklanjuti rapat dengan Pemprov Sulut.
Pertemuan ini turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Mokoginta, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Franky Manumpil dan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Hanny Wajong.
Sistem Resi Gudang
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mencari solusi untuk mengangkat harga kopra. Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw memimpin rapat koordinasi terkait kopra di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Senin (3/12/2018) siang.
Dalam pertemuan itu, Wagub Kandouw menjelaskan pemerintah memang tidak dapat mengatur atau mengintervensi harga kopra. Penyebabnya karena harga kopra diatur oleh pasar dunia. Sedangkan kopra hanya merupakan komoditas substitusi sebagai bahan baku minyak goreng.
“Harga kopra turun hingga 623 dolar per metrik ton pada September 2018. Jadi ini bukan permainan pasar tetapi memang terjadi di seluruh dunia,” kata Kandouw.
(baca juga:Nyiur Tak Melambai dan Jeritan Petani Kopra)
Lanjut Kandouw, Gubernur Olly Dondokambey, SE sangat peduli dengan nasib ribuan petani kelapa di Sulut hingga mengutusnya ke negara kincir angin Belanda.
“Bapak Gubernur peduli dengan petani kelapa. Bahkan saya diutus ke Belanda khusus untuk mencari informasi tentang sering berfluktuasinya harga kopra ini. Karena 70 persen pasar kopra dunia dikelola di Rotterdam,” beber Kandouw.
Kandouw mengapresiasi usulan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diwakili Kabid Perdagangan Dalam Negeri Hanny Wajong untuk membuat Sistem Resi Gudang (SRG) guna mengatasi anjloknya harga kopra.
Diketahui, dengan SRG nantinya pada saat harga kopra rendah petani dapat menyimpannya di resi gudang dan menjualnya pada saat harga bagus. Sementara itu resinya diuangkan ke bank untuk modal kerja atau produksi yang lain.
Pada saat harga bagus barang di gudang dapat dijual, dan hasilnya membayar pembiayaan dari bank.
“Saya tertarik dengan usulan sistem resi gudang ini. Nanti akan dipelajari dan disiapkan semuanya,” tandas Kandouw.
Pertemuan ini turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, Kepala Dinas Perkebunan Refly Ngantung dan Kepala Biro Perekonomian dan SDA Franky Manumpil. (**)
Editor: Ady Putong
Discussion about this post