Andi Nurhanjayani sudah beberapa kali mencoba reses model partisipatif ke kalangan konstituennya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Legislator perempuan dari Fraksi Demokrat itu puas, karena gaya reses seperti itu bisa membawa peserta lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi.
“Saya minta ke beberapa pihak termasuk Yayasan BaKTI, ayo pikirkan gaya reses baru yang bisa bikin pesertanya lebih bersemangat dan aktif, ternyata setelah menemukan dan mencoba model partisipatif seperti ini saya sebagai anggota dewan yang banyak mendapat manfaatnya,” kata politisi berhijab ini saat berbagi pengalaman di kegiatan “Mentoring dan Ujicoba Reses Partisipatif”, di Hotel Quality Manado Selasa (30/10/2018).
Dalam praktiknya, reses partisipatif membagi peserta ke beberapa kelompok diskusi sesuai isu kebutuhan. Misalnya kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan alat jahit dan penguatan dana usaha, disendirikan. Kemudian juga kelompok penerima bantuan alat pertukangan, kelompok penerima bantuan sosial dan seterusnya. Peserta kelompok disilahkan berdiskusi dulu mengerucutkan kebutuhan masing-masing.
Andi Anja, begitu dia akrab disapa, mengatakan tidak semua aspirasi bisa langsung di-followup. Ada timnya yang kemudian melakukan proses scoring, menentukan mana kebutuhan yang paling utama.
“Jadi kita nilai dulu yang paling dibutuhkan itu yang akan segera disalurkan,” kata dia.
Istimewanya dalam reses partisipatif ini, dia bisa langsung mendetil nama-nama penerima bantuan. Andi Anja merasa ini hal penting karena pengalaman sebelumnya saat aspirasi diserahkan ke instansi terkait, bantuan memang turun tapi tidak kena sasaran.
“Malah jatuhnya ke kerabat-kerabat pimpinan kelurahan, artinya kan bukan ke yang membutuhkan, nah pola seperti ini bisa kita hindari dengan reses partisipatif,” jelas dia.
M Gufran dari Yayasan BaKTI Makassar selaku pelaksana program ‘MAMPU’ yang telah mengawal pelaksanaan reses partisipatif, menjelaskan model reses satu ini terbukti di beberapa daerah ikut memicu keaktifan peserta. Terbalik dengan gaya reses konvensional di mana yang berbicara hanya 1 atau 2 orang saja.
“Biasanya kan yang ditunjuk sebagai pembicara mewakili warga adalah kepala desa atau tokoh masyarakat, nah bisa saja kepentingan yang lain terabaikan, tapi bila peserta dibagi ke focus group disscusion maka semuanya bisa lebih aspiratif dan punya kesempatan sama untuk menyampaikan kebutuhannya,” ujar Gufran.
Program ‘MAMPU’ sendiri bergulir lewat kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang tujuannya untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di Sulawesi Utara adalah lembaga Swara Parangpuan (Swapar) yang menjadi pelaksananya, sekaligus inisiator mengenalkan reses partisipatif terhadap para legislator dari kalangan perempuan.
Untuk Mentoring dan Ujicoba Reses Partisipatif di Hotel Quality, Direktur Swapar Lily Djenaan menyampaikan telah mengundang 14 anggota dewan perempuan di DPRD Manado. Namun sayang yang berkesempatan hadir hanya Vicolina Pusung, politisi Partai Golkar. Vicolina terlibat aktif untuk lebih mengenal model reses partisipatif, termasuk langsung mempraktikan di daerah pemilihannya.
Lily menyatakan pihaknya telah mereplikasi metode reses partisipatif yang dikembangkan Yayasan BaKTI dan berharap bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan anggota dewan. Selain Manado, uji coba reses partisipatif telah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Minahasa Selatan. Namun berbeda dengan ibukota provinsi, di Minsel lebih banyak legislatoir perempuan yang hadir kegiatan tersebut.
“Kami selaku lembaga yang konsen pada perlindungan kaum perempuan melihat reses partisipatif sangat edukatif dan terbukti terbukti di beberapa daerah seperti NTB, Ambon dan Sulawesi Tenggara telah memberikan keleluasaan akses pada kaum perempuan untuk mendapatkan layanan pemerintah,” ujar Lily. (*)
Penulis: Ady Putong
Discussion about this post