Manado, Barta1.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari daerah pemilihan Nusa Utara, Vionita Kuera, menyoroti berbagai persoalan pendidikan di wilayah kepulauan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Senin (11/05/2026).
Menurut Vionita, sejak awal dirinya menjadi anggota dewan dan turun langsung ke lapangan, persoalan pendidikan di daerah kepulauan masih menjadi perhatian serius. Mulai dari kekurangan guru, kepala sekolah yang belum definitif, hingga kondisi bangunan sekolah yang dinilai belum layak.
“Sejak awal saya menjadi anggota dewan dan turun langsung ke lapangan, persoalan di wilayah kepulauan bukan hanya kekurangan guru. Masih ada kepala sekolah yang belum definitif, bangunan sekolah yang tidak layak, hingga kebutuhan asrama bagi siswa,” ungkap Vionita.
Ia menjelaskan, di sejumlah pulau kecil hanya tersedia sekolah hingga jenjang SD dan SMP. Sementara untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA atau SMK, para siswa harus pergi ke pulau yang lebih besar.
“Sekolah memang sudah gratis, tetapi anak-anak dari pulau kecil yang melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK mengalami kesulitan tempat tinggal. Mereka harus membayar kos dan memenuhi kebutuhan makan selama sekolah. Karena itu, keberadaan asrama sangat diperlukan,” jelasnya.
Vionita juga menyinggung persoalan infrastruktur sekolah. Ia mengapresiasi realisasi pembangunan di SMK Negeri 1 Siau Timur, serta penanganan kasus ruang kelas mangkrak di SMA Negeri 1 Siau Timur yang sebelumnya ditemukan dalam RDP tahun lalu.
“Puji syukur, di SMK Negeri 1 Siau Timur sudah ada realisasi pembangunan. Kemudian di SMA Negeri 1 Siau Timur, yang tahun lalu ditemukan adanya ruangan mangkrak, saya mengapresiasi karena sudah diaudit dan bahkan sudah ada tersangkanya,” katanya.
Selain itu, ia kembali mempertanyakan kelanjutan pembangunan SMA Negeri 1 Siau Barat yang hingga kini belum rampung sejak tahun 2018.
“Awalnya disampaikan bahwa pembangunan tidak selesai, ternyata anggarannya memang hanya untuk struktur bangunan dua lantai. Jadi pembangunannya berhenti sampai di situ,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat dua ruang kelas yang telah dibongkar untuk pembangunan tersebut, namun hingga kini belum ada kelanjutan.
“Sampai sekarang bagaimana kelanjutan pembangunan SMA Negeri 1 Siau Barat? Karena dua ruang kelas sudah dibongkar untuk pembangunan dua lantai, tetapi belum ada tindak lanjut hingga saat ini,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Dr. Dr. Femmy J. Suluh, M.Si, menyampaikan bahwa dalam laporan halaman 25 terdapat rekapitulasi penerimaan revitalisasi sekolah tahun 2026.
“Untuk sekolah-sekolah yang akan mendapatkan revitalisasi nanti akan kami sampaikan. Tahun 2026 ada sekitar 88 sekolah yang masih berstatus kandidat. Setelah Bimtek, akan kami informasikan termasuk besaran anggaran tiap sekolah,” jelas Femmy.
Ia juga menyebutkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 91 sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut yang menerima bantuan revitalisasi dengan total pagu anggaran mencapai Rp140 miliar.
Femmy berharap, dalam lima tahun ke depan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, dapat memperoleh bantuan revitalisasi.
“Karena itu, kami meminta para kepala sekolah untuk rutin memperbarui foto-foto kondisi sekolah di Dapodik, terutama terkait infrastruktur,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post