Nasional, Barta1.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Informatif dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026. Upaya tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan kementerian dalam tahapan Uji Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN secara konsisten meraih predikat Informatif, kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen kementerian dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, terbuka, dan tepercaya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan seluruh jajaran kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya memenuhi standar keterbukaan informasi publik agar predikat tersebut dapat dipertahankan.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy usai mengikuti Uji Publik KIP 2026.
Uji Publik merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Ossy menjelaskan, keterbukaan informasi tidak berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas. Badan publik tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap badan publik perlu memberikan penjelasan secara transparan mengenai informasi yang dapat diakses masyarakat, termasuk dasar hukum apabila terdapat informasi yang dikecualikan.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Ossy.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak, persyaratan, prosedur, hingga mekanisme penyelesaian layanan pertanahan dan tata ruang.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN terus mengembangkan inovasi pelayanan untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.
Selain itu, kementerian juga meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal pada tahun ini. Layanan tersebut ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Editor: Rendy Saselah
Discussion about this post