Nasional, Barta1.com – Indonesia menghadapi ancaman bencana yang tinggi. Berdasarkan data hingga 6 November 2026, tercatat sebanyak 2.304 kejadian bencana melanda berbagai wilayah di Tanah Air. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya memasukkan aspek risiko bencana dalam setiap perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperingati Hari Tata Ruang Nasional melalui talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan tingginya angka kejadian bencana menunjukkan bahwa pengurangan risiko harus dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan, bukan hanya ketika bencana terjadi.
“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu saat menyampaikan pidato dalam talkshow tersebut.
Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026 hingga 6 November, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi. Kejadian bencana didominasi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan pembangunan wilayah tidak mengabaikan karakteristik lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Dalu menilai, penataan ruang harus menjadi bagian dari strategi pencegahan untuk menghindari pembangunan yang justru meningkatkan kerentanan suatu wilayah. Menurutnya, tata ruang tidak sekadar menentukan lokasi pembangunan, tetapi juga memastikan pemanfaatan wilayah sesuai dengan tingkat risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem.
Upaya memperkuat penataan ruang berbasis risiko bencana juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Regulasi tersebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Selain menjadi instrumen pencegahan sebelum bencana terjadi, RTR juga berfungsi sebagai acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian dari proses penyusunan RTR. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak memperbesar risiko bencana.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus.
Menurutnya, fleksibilitas perubahan tata ruang tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan rencana pemanfaatan wilayah dengan kebutuhan dan kebijakan pembangunan yang berkembang.
Pentingnya penataan ruang dalam penanggulangan bencana juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan.
Dalam pidato tersebut, ia menekankan bahwa tata ruang memiliki peran penting dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Tidak hanya untuk mitigasi, tata ruang juga menjadi acuan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi swasta.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN mendorong peningkatan kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana maupun perubahan iklim.
Editor: Rendy Saselah
Discussion about this post