Nasional, Barta1.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah penertiban terhadap 11 korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang atau memperbarui hak yang telah berakhir.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan rekomendasi penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan kondisi lahan, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan, serta hasil pemeriksaan terkait kebakaran.
Kelompok pertama terdiri atas tiga perusahaan yang HGU-nya akan dicabut seluruhnya.
Ketiganya adalah PT MIB dengan HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan pencabutan meliputi luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan eks HGU seluas 2.300 hektare. Hak tersebut telah berakhir sejak 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Pada kelompok ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum diterbitkan dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU maupun izin usaha perkebunan.
Ketiganya meliputi PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Terhadap ketiga perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan.
Sementara itu, kelompok keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Terhadap perusahaan ini, penertiban dilakukan melalui pencabutan sebagian HGU.
Pertimbangannya, luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen dan ditemukan ketidaksesuaian sarana serta prasarana perusahaan.
Kelompok kelima terdiri atas tiga perusahaan yang penentuan pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Ketiganya adalah PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data sebagai dasar penentuan keputusan administratif, termasuk kemungkinan pencabutan HGU sebagian maupun seluruhnya.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penertiban juga melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman. Kegiatan dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Editor: Rendy Saselah
Discussion about this post