Jakarta, Barta1.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria mencapai 4,39 juta hektare sejak 1961 hingga 2026. Selain itu, sebanyak 11.576 kepala keluarga (KK) di 26 lokasi prioritas telah menerima manfaat dari program penataan aset dan akses.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam simposium bertema “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka peringatan HUT ke-15 Partai NasDem.
Ossy mengatakan, capaian redistribusi tanah tersebut merupakan bagian dari perjalanan panjang pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia, termasuk sebelum hadirnya regulasi khusus yang mengatur program tersebut.
“Capaian ini tentunya menjadi catatan sejarah sebelum Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujar Ossy.
Menurut dia, Reforma Agraria tidak cukup hanya dilakukan melalui redistribusi dan legalisasi tanah. Program tersebut juga perlu disertai penataan akses agar tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Reforma Agraria mencakup dua aspek utama, yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah, sedangkan penataan akses diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah secara produktif.
“Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” tuturnya.
Pelaksanaan Reforma Agraria ke depan juga akan diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026. Regulasi tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Ossy menilai, pembentukan BRAN menunjukkan bahwa persoalan agraria membutuhkan penanganan lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, koordinasi antara ATR/BPN dan BRAN diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Reforma Agraria berjalan dari hulu hingga hilir.
“BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian (ATR/BPN). Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir,” katanya.
Dalam pembagian tugas tersebut, ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan, mulai dari survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
ATR/BPN juga akan mendukung BRAN melalui penyediaan data dan informasi pertanahan, termasuk data objek yang menjadi kewenangan kementerian serta data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria.
“Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATR/BPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Ossy.
Simposium tersebut dibuka Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022 Sofyan Djalil, Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN Mohamad Sinal, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian Maulana, serta DPP Petani NasDem Nur Amalia.
Editor: Rendy Saselah
Discussion about this post