Manado, Barta1.com — Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Utara (Sulut), Tahlis Galang, memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut yang belum terjawab pada pertemuan sebelumnya.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (1/9/2026).
Salah satu hal yang kembali dibahas adalah kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK, menyusul sorotan anggota Banggar, Amir Liputo, terkait sejumlah kerusakan pada bagian plafon rumah sakit.
Tahlis mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, kendala utama yang saat ini dihadapi RS ODSK berkaitan dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang masih menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kami memahami kondisi Rumah Sakit ODSK. Kemarin Bapak Haji Amir menyoroti terkait plafon yang beberapa mengalami kerusakan. Satu kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit ODSK saat ini, karena mekanisme pengelolaan keuangannya itu masih bersifat SIPD,” ungkap Tahlis di hadapan Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen, dan Amir Liputo.
Menurut Tahlis, meski RS ODSK secara legalitas telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerapan mekanisme pengelolaan keuangannya belum sepenuhnya berjalan sebagai BLUD.
“Sudah ada regulasi legalitasnya, sudah ditetapkan sebagai BLUD, tetapi mekanisme pengelolaan keuangan masih mengikuti seperti entitas SKPD lainnya, sehingga masih proses pengajuan SPM sampai kemudian SP2D,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Tahlis, membuat proses perbaikan prasarana rumah sakit menjadi kurang dinamis dan tidak cukup fleksibel. Ketika terjadi kerusakan, penganggaran harus dilakukan terlebih dahulu dan prosesnya masih membutuhkan keterlibatan pihak ketiga.
Padahal, menurutnya, pemerintah daerah sejak awal telah menyiapkan skenario agar pada tahun ini pengelolaan RS ODSK sudah sepenuhnya menerapkan mekanisme BLUD.
“Dinamisasi dalam proses perbaikan prasarana di rumah sakit itu tidak tercapai, tidak fleksibel, sehingga ada kerusakan harus dianggarkan dahulu, kemudian harus ada pihak ketiga dahulu. Kita sudah skenariokan sebenarnya di awal tahun kemarin, bahwa di tahun ini sudah murni BLUD sehingga penganggaran itu masih banyak gelondongan, tetapi ada beberapa ketentuan yang tidak bisa dipenuhi,” terangnya.
Namun, Tahlis memastikan berbagai persyaratan tersebut ditargetkan dapat dipenuhi pada akhir tahun ini. Dengan demikian, mulai tahun depan diharapkan persoalan serupa tidak lagi terjadi.
“Jadi, ketika ada kerusakan-kerusakan yang sifatnya ringan dan lain sebagainya, tidak perlu menunggu pembahasan APBD. Tidak perlu menunggu penyusunan perubahan APBD. Mereka sudah bisa menggunakan langsung serta memanfaatkan langsung,” tambahnya.
Tahlis juga menyampaikan apresiasi atas koreksi dan sorotan yang disampaikan Banggar DPRD Sulut. Ia memastikan pemerintah daerah akan segera mendorong penerapan pengelolaan keuangan berbasis BLUD secara penuh di Rumah Sakit ODSK.
Berita sebelumnya berjudul : Soroti Kondisi RS ODSK dan Dana Transfer, Liputo Desak TAPD Sulut Terbuka Soal Kebijakan Anggaran
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, meminta penjelasan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Galang, terkait kondisi fasilitas di Rumah Sakit ODSK serta kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Sulut. Hal tersebut disampaikannya dalam pembahasan di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (31/8/2026).
Amir mengungkapkan pengalamannya saat harus menjalani perawatan di Rumah Sakit ODSK bersama ibunya. Menurutnya, tingginya animo masyarakat terhadap rumah sakit tersebut membuat pelayanan, khususnya di Unit Gawat Darurat (UGD), kini harus menghadapi antrean pasien.
“Terkait Rumah ODSK, kemarin saya baru tidur di sana bersama Ibu karena sakit kurang lebih empat hari. Untuk mendapatkan ruangan di sana tidak seperti dahulu. Sekarang sudah antre di UGD. Bahkan UGD terasa sudah tidak mampu untuk menerima pasien, mungkin karena saking terkenalnya,” ungkap Amir. MemilihRumah Sakit
Selain persoalan antrean pasien, Amir juga menyoroti kondisi fasilitas fisik di Rumah Sakit ODSK. Ia meminta Ketua TAPD Sulut beserta jajarannya mencatat kerusakan plafon yang ditemuinya di sejumlah bagian rumah sakit.
“Mohon dicatat, hampir semua plafon di Rumah Sakit ODSK sudah rusak. Rusaknya karena aliran daripada AC yang menyebabkan kerusakan tersebut,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Amir kemudian mempertanyakan kebijakan yang akan diambil Pemerintah Provinsi Sulut, terutama di tengah situasi fiskal daerah yang menghadapi ketidakpastian terkait dana transfer dari pemerintah pusat. MempelajariKebijakan Publik
Ia menilai, terdapat sejumlah belanja yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam APBD 2026, sementara realisasi dana bagi hasil maupun transfer dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan harapan. Kondisi ini, menurutnya, tentu akan berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja yang telah direncanakan.
“Melihat persoalan ini, pertanyaannya bagaimana kebijakannya. Pasti kan ada belanja yang sudah kita tetapkan, yang sudah diputuskan di tahun 2026. Terhadap dana bagi hasil itu kan sudah berhadapan. Terus dana bagi hasil dari pusat itu tidak sesuai harapan. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang diambil? Tentunya ada belanja yang tidak bisa terealisasi,” ujar Amir.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan pentingnya kejelasan mengenai langkah penyesuaian anggaran yang akan dilakukan pemerintah daerah.
“Sebagai wakil rakyat kami ingin tahu, terus bagaimana penyesuaian kami di sini,” jelasnya.
Politisi PKS itu juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan kondisi keuangan daerah kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat memahami alasan di balik kemungkinan perubahan maupun penyesuaian terhadap belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. MengurusLayanan Publik
“Kita harus terbuka. Benar sudah dianggarkan, tetapi dana transfer tidak masuk. Ini kan perlu dibahas secara terbuka, supaya masyarakat tahu,” tuturnya.
Namun, berbagai pertanyaan yang disampaikan Amir tersebut belum mendapat jawaban dari Ketua TAPD Provinsi Sulut, Tahlis Galang. Pembahasan diskorsing oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, dan akan kembali dilanjutkan pada Selasa (1/9/2026) di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post