Manado, Barta1.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara mulai membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Sulut, Senin (13/4/2026), Pansus menegaskan pentingnya transparansi dalam penyampaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Anggota Pansus LKPJ, Nick Adicipta Lomban, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran eksekutif, namun juga memberikan catatan kritis terhadap penyajian materi oleh para kepala dinas. Ia menilai, hingga kini belum terdapat keseragaman dalam format presentasi antar-SKPD, khususnya dalam menjelaskan keterkaitan antara target dan realisasi.
Menurutnya, inti dari pembahasan LKPJ terletak pada sejauh mana setiap SKPD mampu memenuhi IKU yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ia menekankan agar penyampaian tidak berhenti pada angka semata, melainkan disertai penjelasan yang komprehensif.
“Kita harus mengetahui apakah Indikator Kinerja Utama dari tiap SKPD itu tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai, jelaskan penyebabnya. Jika justru melampaui target, sampaikan inovasi apa yang dilakukan. Ini penting agar kami di Pansus mendapatkan gambaran yang utuh,” ujar Nick di hadapan jajaran eksekutif yang dipimpin Asisten III Setda Provinsi Sulut.
Selain menyoroti program kerja, Nick juga memberi perhatian pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan variasi cukup signifikan. Ia menemukan adanya ketimpangan capaian, di mana sebagian SKPD belum mencapai target 100 persen, sementara yang lain justru melonjak hingga 300 persen.
Hal ini, menurutnya, perlu ditelaah lebih dalam untuk memastikan apakah capaian tinggi tersebut benar-benar mencerminkan kinerja optimal, atau justru disebabkan oleh penetapan target yang terlalu rendah.
“Bukan hanya soal target yang tidak tercapai, tetapi juga ketika capaian melampaui target secara signifikan. Apakah targetnya terlalu pesimis atau memang ada potensi yang belum tergambar secara optimal. Ini menjadi dasar penting bagi kami dalam merumuskan rekomendasi pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Guna mempercepat sekaligus memperdalam proses pembahasan, Nick mengusulkan agar seluruh data program dan kegiatan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—disusun dalam format digital (PDF). Dengan demikian, anggota Pansus dapat mempelajari materi lebih awal sebelum rapat berlangsung.
Ia pun mengapresiasi SKPD yang menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seraya berharap ke depan penyajian data semakin sistematis dan mudah diakses.
“Kami sangat mengapresiasi dinas yang programnya benar-benar menyentuh masyarakat. Ke depan, saya harap seluruh data dapat disiapkan dalam bentuk PDF sebagaimana instruksi Ketua Pansus. Jika paparan sudah jelas, pembahasan bisa lebih efisien tanpa perlu pendalaman berulang,” pungkasnya. (*)
Editor: Meikel Pontolondo
Discussion about this post