Manado, Barta1.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025 menggelar rapat intensif bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor DPRD Sulut, Senin (13/4/2026). Dalam forum tersebut, percepatan konektivitas digital di wilayah pelosok Bumi Nyiur Melambai menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian utama.
Anggota Pansus LKPJ, Angelia Regina Wenas, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Provinsi Sulut. Ia menilai capaian akuntabilitas kinerja dinas sudah baik, namun menegaskan pentingnya menuntaskan desa-desa yang hingga kini masih berada dalam kondisi blank spot.
“Kita saat ini hidup di era digitalisasi dan kecerdasan buatan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi menargetkan seluruh desa terkoneksi pada 2026. Di Sulut sendiri, tren wilayah tanpa sinyal terus menurun, dan ini patut diapresiasi. Berdasarkan data yang saya peroleh, tersisa sekitar 16 desa lagi,” ujar Angelia.
Ia pun menyoroti secara khusus beberapa wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) seperti Jiko Belanga, Bukaka, dan Kokapoi, serta sejumlah titik di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang masih membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, akses internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan menjadi fondasi penting, terutama bagi generasi muda dalam mengakses informasi dan pendidikan. Karena itu, ia mendorong agar kerja sama dengan penyedia layanan (provider) semakin diperkuat.
“Saya mengusulkan agar kolaborasi dengan provider lebih diintensifkan. Selain itu, apakah memungkinkan adanya program bantuan seperti Starlink untuk desa-desa terpencil agar persoalan ini bisa segera teratasi?” tambahnya.
Tak hanya itu, Angelia juga mengingatkan adanya rencana perbaikan kabel bawah laut yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 24 April 2026. Proses ini diperkirakan akan berdampak pada terhentinya jaringan internet secara total di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro.
Ia menegaskan agar Dinas Kominfo dapat mengawal proses tersebut dengan maksimal, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif guna meminimalisir dampak bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulut, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, menyampaikan bahwa pihaknya telah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Balai Monitor Kominfo di Pineleng untuk memetakan kebutuhan konektivitas di desa-desa yang tersisa.
Terkait potensi gangguan jaringan akibat perbaikan kabel bawah laut, Zainudin memastikan bahwa pihak Bakti telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pemangku kepentingan di wilayah terdampak, mulai dari Bupati, Kapolres, hingga Dandim.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan Balai Monitor Kominfo untuk memfasilitasi koneksi selama masa perbaikan. Sebagai langkah antisipasi, akan digunakan Starlink serta mendorong operator seluler untuk membangun BTS darurat,” jelasnya.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan di wilayah kepulauan, agar tetap berjalan meski proses teknis tengah berlangsung di bawah laut.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis target seluruh desa terkoneksi internet dapat tercapai sebelum memasuki tahun 2027—sebuah langkah nyata menuju pemerataan digital yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
Editor : Meikel Pontolondo
Discussion about this post